Karawang – Desa Pancakarya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, kini jadi sorotan publik. Polemik pengelolaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2025 memunculkan aroma nepotisme, dugaan penyalahgunaan wewenang, hingga pertanyaan besar tentang lemahnya fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Ketua BUMDes Pancakarya, Kartawida, diketahui tiga kali mangkir dari panggilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Karawang terkait dana ketahanan pangan. Masalah makin runyam karena posisinya dinilai cacat hukum: ia adalah adik kandung Kepala Desa Pancakarya. Bahkan, Sekretaris BUMDes juga disebut masih kerabat dekat sang kades.
Publik menuding struktur BUMDes Pancakarya sarat nepotisme, memicu kecurigaan soal tata kelola dana desa.
BPD Diserang, Ketua BPD Membalas
Kinerja BPD Pancakarya ikut dihantam kritik karena dianggap bungkam. Namun, Ketua BPD, Sarwan Hermanto, membantah tegas tudingan itu.
“Kami BPD bukan diam. Kami sudah berkirim surat kepada kepala desa, menanyakan pembangunan kantor dusun dan ketahanan pangan. Surat itu juga kami teruskan ke Bupati lewat Camat Tempuran, bahkan ke Inspektorat pada Agustus lalu,” ujar Sarwan, Kamis (25/9/2025).
Sarwan menegaskan, BPD kini menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat. “Kalau ada temuan, kami siap panggil kembali kepala desa untuk klarifikasi,” ujarnya.
SPJ Gelap, Dana Ketahanan Pangan Misterius
Polemik kian panas ketika menyentuh laporan pertanggungjawaban (SPJ). Kepala desa dan Ketua BUMDes mengklaim semua SPJ sudah dibuat. Namun, hingga kini tak ada satu pun dokumen yang ditunjukkan kepada BPD maupun DPMD.
“Mereka hanya bilang ada, tapi tidak pernah memperlihatkan SPJ. Kami tidak pernah menerima bukti itu,” tegas Sarwan.
Ketua BUMDes bahkan mengaku dana ketahanan pangan tahap II 2025 belum dipergunakan. Tapi lagi-lagi, pernyataan itu tanpa bukti rekening maupun catatan keuangan.
“Semua hanya sebatas omongan. Tidak ada bukti sawah, tidak ada hasil panen, tidak ada pemasukan ke PADes. Nol besar,” sindir Sarwan geram.
Publik Menanti Tindakan Tegas
Atas kondisi ini, BPD berencana menggelar rapat internal dan melayangkan surat resmi kepada Ketua BUMDes. Mereka menuntut transparansi penuh: bukti lahan garapan, hasil panen, hingga kejelasan aliran dana tahap II.
“Kami akan minta bukti nyata. Sawahnya di mana, hasilnya berapa, dan kemana uang itu dialirkan. Jangan hanya laporan lisan tanpa dokumen,” tandas Sarwan.
Polemik Pancakarya jelas belum usai. Pertanyaan besar kini menggantung. Apakah Inspektorat dan aparat terkait berani membongkar nepotisme serta dugaan penyalahgunaan Dana Desa yang kian merusak wajah pemerintahan desa?
Penulis: Alim