Bekasi – Pemandangan tak biasa menyita perhatian publik di kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Bekasi. Spanduk-spanduk merah menyala terpampang di sejumlah titik strategis, membawa pesan yang tak sekedar apresiasi, tetapi juga sindiran keras terhadap wajah birokrasi yang selama ini dianggap “rapih di luar, busuk di dalam”.
Mengatasnamakan Gerakan Bersama Rakyat (GEBER), spanduk tersebut secara terbuka mengucapkan terima kasih kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (Kabid PSDA), Agung Mulya. Isi pesannya tegas, bahkan cenderung menantang:
“Terimakasih kepada Yth Bpk. AGUNG MULYA yang telah berani JUJUR di Pengadilan TIPIKOR Bandung.”
Kalimat ini bukan sekedar pujian. Ia menjadi simbol perlawanan terhadap praktik yang diduga sudah lama mengakar, “ijon proyek” dalam pengelolaan APBD Kabupaten Bekasi.
Pengakuan yang Mengguncang
Dalam persidangan kasus dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Bandung, Agung Mulya membuat pengakuan yang mengundang kejut: adanya praktik fee 10 persen yang disebut sebagai “syarat mutlak” dalam setiap proyek di lingkungan pemerintah daerah.
Jika benar, pernyataan ini bukan hanya membuka tabir, tetapi juga mempertegas dugaan bahwa sistem lelang proyek selama ini hanyalah formalitas. Pemenang proyek disebut-sebut sudah “dikondisikan” sejak awal melalui lobi-lobi tertutup.
GEBER: Ini Momentum Bersih-Bersih
Praktisi hukum sekaligus tokoh GEBER, Raga Siliwangi, menyebut pengakuan tersebut sebagai titik balik yang tidak boleh diabaikan.
“Ini bukan sekedar kesaksian. Ini adalah pintu masuk untuk membongkar borok birokrasi yang selama ini tertutup rapat,” tegasnya, Senin (6/4/2026).
Ia juga menyoroti dampak serius dari praktik “ijon proyek”, di mana pengusaha lokal yang kompeten berpotensi tersingkir oleh pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan.
Desakan Keras ke Penegak Hukum
Gelombang dukungan publik melalui spanduk tersebut diikuti dengan tuntutan tegas dari GEBER. Mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak berhenti pada satu nama saja.
Beberapa poin penting yang didorong:
• Mengusut keterlibatan pihak lain, mulai dari PPK hingga kepala dinas
• Menindak seluruh oknum yang menikmati aliran dana “ijon”
• Mendorong evaluasi total dan “pembersihan” pejabat di lingkungan Pemkab Bekasi
Efek Domino: Siapa Berikutnya?
Persidangan ini juga menghadirkan sejumlah pejabat strategis dari berbagai dinas, mulai dari Perkimtan, Bappeda, Bina Marga hingga Dinas Pendidikan. Artinya, potensi keterlibatan tidak berdiri sendiri.
Pertanyaan besar kini muncul: apakah akan ada “Agung Mulya” lainnya yang berani bicara?
Antara Keberanian dan Tekanan
Di tengah kultur birokrasi yang kerap dianggap tertutup dan penuh tekanan, keberanian untuk jujur di ruang sidang menjadi langkah yang tidak mudah. Namun justru di situlah publik melihat secercah harapan.
“Kejujuran adalah langkah awal perbaikan. Jika ini diikuti oleh saksi lain, maka APBD benar-benar bisa kembali ke tujuan utamanya: untuk rakyat, bukan segelintir elite,” tutup Raga.
Spanduk merah itu kini bukan sekedar kain bertuliskan pesan. Ia telah berubah menjadi simbol, bahwa publik mulai bersuara, dan kebenaran, sekali terungkap, sulit untuk dibungkam kembali.