BANDUNG | ULASBERITA.CLICK | Proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk tingkat SMA dan SMK di Jawa Barat kembali menjadi sorotan panas. Dugaan praktik kecurangan sistematis dalam penerimaan siswa baru diungkap terang-terangan oleh Bejo Suhendro, aktivis dari Lembaga Koordinasi Pemberantasan Korupsi dan Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia (LKPK-PANRI) Jawa Barat.
Bejo menyebut telah mengantongi bukti dan temuan lapangan yang menunjukkan keterlibatan oknum-oknum tertentu dalam pengaturan jalur penerimaan siswa. Ia menduga kuat adanya “jalur siluman” yang dikendalikan oleh aktor dengan posisi strategis dalam struktur panitia SPMB.
“Ini bukan permainan kecil. Ini sudah menjadi jaringan sistemik dan terorganisir. Ada operator yang mengatur alur masuk siswa lintas sekolah di Jawa Barat,” tegas Bejo saat ditemui wartawan, Minggu (13/7).
Menurutnya, sistem seleksi berbasis aplikasi yang selama ini diklaim transparan, ternyata hanya dijadikan topeng administratif. Di balik layar, katanya, terjadi intervensi terstruktur yang mengatur distribusi siswa secara tidak sah.
“Banyak sekolah negeri hanya dijadikan tempat penampungan residu dropping dari hasil intervensi Dinas Pendidikan Provinsi. Titik pusat permainannya ada di provinsi,” ujar Bejo.
Ia mengaku memperoleh informasi kredibel dari narasumber internal yang memiliki posisi penting. Fakta-fakta tersebut, kata Bejo, cukup kuat untuk mendorong penyelidikan resmi oleh aparat penegak hukum.
“Kami mendesak pembentukan Tim Pencari Fakta independen, atau bahkan pelibatan langsung KPK dan kepolisian. Ini bukan lagi soal teknis, ini soal keadilan dan masa depan generasi muda,” seru Bejo.
Pernyataan keras ini menggugah kembali pentingnya reformasi menyeluruh dalam sistem penerimaan siswa di sekolah negeri. Jika dibiarkan, praktik semacam ini bukan hanya mencoreng integritas pendidikan, tapi juga merampas hak siswa-siswi yang seharusnya mendapatkan akses secara adil.
Penulis: Alim