Karawang – Suara lantang Juhdiana kini menggema di tengah kegelisahan para pensiunan aparatur sipil negara (ASN) Kabupaten Karawang. Ketua Forum Purna ASN dan Pejuang Dana Korpri Terpending (PDKT) itu menjadi simbol perlawanan terhadap dugaan ketidakjelasan pencairan dana Korpri yang sudah bertahun-tahun tak kunjung diterima.
“Ini bukan semata soal uang, tapi soal keadilan,” tegas Juhdiana dengan nada penuh emosi, Jumat (31/10/2025). “Kami sudah memenuhi kewajiban sebagai anggota Korpri, sekarang saatnya hak kami dipenuhi.”
Sejak Oktober 2024, nama Juhdiana melejit setelah tampil sebagai perwakilan para pensiunan yang menuntut hak mereka atas dana tunjangan dan uang kadedeh. Dari iuran yang rutin dipotong tiap bulan semasa aktif, setiap anggota Korpri seharusnya berhak menerima sekitar Rp14 juta setelah pensiun. Namun, kenyataan pahit menimpa banyak pensiunan, bahkan ada yang meninggal sebelum sempat menikmati hak tersebut.
“Banyak di antara kami kini sudah sepuh. Jangan biarkan mereka menunggu dalam ketidakpastian,” ujarnya dengan suara bergetar namun tegas.
Dugaan Kejanggalan dan “Warisan Masalah”
Pada Oktober 2025, Juhdiana kembali menyoroti adanya dugaan praktik tidak transparan dalam masa kepengurusan lama Korpri Karawang. Ia bahkan menyebut kabar soal cek kosong dan keterlambatan pencairan tanpa alasan yang jelas sempat beredar di kalangan anggota.
Menurutnya, persoalan ini tidak bisa lagi ditutup-tutupi. “Isu ini bukan sekedar urusan administrasi, tapi soal moralitas dan keadilan sosial bagi mereka yang sudah mengabdi puluhan tahun,” ujarnya tajam.
Dasar Hukum Sudah Kuat, Tak Ada Alasan Lagi untuk Menunda
Dalam pernyataan tegasnya, Juhdiana memastikan bahwa dasar hukum pencairan dana Korpri kini sudah sah dan kuat. Ini menjadi payung hukum bagi pengurus baru untuk segera melangkah melakukan pencairan dana secara bertahap, transparan, dan tepat sasaran.
“Dasar hukumnya sudah sah. Jadi tidak ada lagi alasan untuk menunda. Ini menyangkut hak-hak para pensiunan,” tegasnya.
Kepengurusan baru yang dilantik pada 21 April 2025 disebutnya telah diisi pejabat-pejabat berkompeten dari berbagai instansi kunci Pemkab Karawang. “Dari kasi sampai kadis, semua masuk. Ada Pak Asip (Inspektur & Plt BKPSDM) sebagai ketua, Pak Ridwan Salam dari Bappeda sebagai wakil, dan bendahara dari BPKAD. Jadi secara kompetensi, mereka mumpuni dan insya Allah amanah,” kata Juhdiana optimistis.
16 Korwil Bermasalah & Janji Transparansi
Meski demikian, Juhdiana tak menutup mata terhadap “warisan masalah” dari kepengurusan lama. Ia menyebut masih ada 16 koordinator wilayah (korwil) yang belum jelas pertanggungjawabannya. “Kami tidak hanya mengkritisi, tapi juga memberi solusi. Saya minta data 16 korwil itu diserahkan ke saya untuk ditindaklanjuti. Ini tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Menurut Juhdiana, pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) menjadi momentum penting untuk memperkuat legalitas pengurus baru sekaligus membuka jalan bagi realisasi pencairan dana Korpri yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.
Prioritas Kemanusiaan: Dahulukan yang Sakit dan Almarhum
Juhdiana menyerukan agar pencairan dana dilakukan dengan prinsip kemanusiaan. “Saya berharap setelah Muscab ada realisasi pencairan. Dahulukan yang almarhum, kasihan keluarganya. Lalu yang sakit berat seperti terkena stroke atau butuh pengobatan. Setelah itu baru yang lainnya sesuai urutan TMT pensiun,” ujarnya.
Ia menilai sistem pencairan berdasarkan TMT (Terhitung Mulai Tanggal) pensiun adalah langkah paling adil untuk menghindari kecemburuan sosial antar anggota.
Ancaman Gelombang Besar Jika Tak Diselesaikan
Forum PDKT di bawah komando Juhdiana kini menjadi motor gerakan moral para pensiunan ASN di Karawang. Mereka mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk turun tangan menelusuri dugaan penyimpangan serta menuntut audit menyeluruh terhadap pengelolaan dana Korpri.
“Harapan saya, di minggu pertama atau kedua November sudah ada perkembangan konkret. Karena pengurus baru ini sudah punya dasar hukum yang kuat. Tinggal realisasinya saja,” tutupnya.
Jika perjuangan ini tak direspons cepat, gelombang suara para pensiunan bisa menjadi badai moral yang mengguncang kepercayaan publik terhadap lembaga Korpri di Karawang. Karena bagi mereka, ini bukan sekedar nominal rupiah, ini tentang harga diri, keadilan, dan pengabdian yang belum dibayar lunas oleh negara.
Penulis: Alim