KARAWANG | ULASBERITA.CLICK | Proyek pemasangan videotron oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Karawang tengah menjadi sorotan tajam. Bukannya mendapat sambutan positif, keberadaan layar digital berlabel “Digital Iconic Videotron Outdoor OLS5 Fixed” yang berdiri mencolok di depan Pos Polisi 4K, justru memicu gelombang kritik dan kecaman dari publik.
Tak tanggung-tanggung, proyek ini menguras anggaran daerah hingga Rp1.797.201.000 dan digarap oleh PT Visi Tiga Media. Nilai tersebut dinilai tidak masuk akal oleh warganet, terlebih di tengah berbagai persoalan mendesak yang belum terselesaikan di Karawang.
Sorotan bermula dari unggahan akun Instagram Karawang Kekinian, yang kemudian memicu diskusi panas di kolom komentar. Kritik publik datang beruntun. Seorang pengguna menyoroti ironi proyek ini dengan membandingkannya pada kebutuhan masyarakat yang lebih urgen. “Kalau dipakai relokasi rumah korban banjir Karangligar, bisa bangun berapa rumah tuh?”
Kritik senada muncul dari warga lain yang mempertanyakan logika anggaran pemerintah daerah. “Jalan rusak di mana-mana, bikin orang jatuh tiap hari. Tapi yang dibenerin malah videotron.”
Tak hanya relevansi dan urgensinya yang dipertanyakan, nilai proyek juga jadi bahan perdebatan. Perbandingan pun mencuat dengan videotron serupa di kota lain yang disebut hanya menelan biaya ratusan juta. “Di Bandung videotron gede aja cuma Rp400 jutaan. Ini kok bisa hampir Rp2 miliar?” ujar akun bernama Ali Hidayat.
Dugaan pemborosan dan potensi penyimpangan anggaran pun menguat. Tak sedikit warganet menilai proyek ini lebih mencerminkan simbolisme kosong daripada pelayanan publik yang nyata.
“Ini kayak monumen kemewahan di tengah penderitaan warga. Mau ngasih info atau ngasih sakit hati?” tulis komentar lain dengan nada sinis.
Hingga kini, Diskominfo Karawang belum memberikan klarifikasi soal transparansi anggaran, urgensi pembangunan, maupun dasar pemilihan lokasi videotron tersebut. Di tengah tekanan publik dan kekecewaan warga, proyek videotron ini berpotensi menjadi simbol ketimpangan prioritas anggaran di Kabupaten Karawang.
Penulis: Alim