Karawang – Puluhan warga Desa Pancakarya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, mendatangi kantor desa, Kamis (14/8), untuk menggelar audiensi terkait dugaan ketidaktransparanan pengelolaan anggaran desa 2022–2024. Namun, langkah warga itu berujung kekecewaan. Kepala Desa Pancakarya yang diharapkan memberi penjelasan justru tak hadir tanpa keterangan jelas.
Zaenal, perwakilan warga, menegaskan bahwa kedatangan mereka bukan sekadar protes, melainkan menuntut pertanggungjawaban pemerintah desa. Warga mempertanyakan penggunaan dana untuk program ketahanan pangan, termasuk pengadaan domba pada 2022 dan sapi pada 2023, serta proyek rehabilitasi kantor dusun Buer dan Baros pada 2024 yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH).
“Kami menuntut keterbukaan anggaran. Ini hak konstitusi warga. Kalau desa tertutup, kami akan bawa persoalan ini ke tingkat kecamatan. Kami hanya minta informasi, bukan proyek,” tegas Zaenal.
Kekecewaan warga makin memuncak karena merasa diabaikan. Mereka pun meminta Sekretaris Desa, Herman, segera memfasilitasi pertemuan lanjutan dengan menghadirkan Kades, Bendahara Desa, Ketua BUMDes, dan Bendahara BUMDes.
Menanggapi itu, Herman mengakui absennya Kades sebagai pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah desa. “Kami akan sampaikan aspirasi ini ke Kades dan berupaya memfasilitasi musyawarah sesuai keinginan warga,” ujarnya singkat.
Warga menegaskan tidak akan berhenti sampai mendapatkan jawaban resmi. Bagi mereka, transparansi bukan pilihan, melainkan kewajiban pemerintah desa demi menjaga kepercayaan publik.