KARAWANG — Sorotan publik terhadap dugaan penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS) dengan harga mahal di SDN Bayur Kidul 1, Kecamatan Cilamaya Kulon, belum diimbangi dengan langkah tegas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Karawang.
Sekretaris Disdikbud Karawang, Irlan Suarlan, hanya merespons singkat pemberitaan tersebut melalui pesan WhatsApp. Ia menyatakan informasi itu akan diteruskan kepada pimpinan dinas.
“Muhun kami komunikasikan kepada Kepala Dinas, informasinya akan ditindaklanjuti. Saya kemarin sudah menugaskan korwilcambidik untuk ke lokasi dan mencari informasi kebenarannya dan untuk memberikan laporan,” ujar Irlan Suarlan melalui pesan WhatsApp, Rabu (28/1/2026).
Namun, jawaban normatif itu dinilai belum menjawab keresahan publik. Di tengah dugaan praktik pembebanan biaya LKS yang memberatkan wali murid, masyarakat menuntut lebih dari sekedar janji “diteruskan” atau “dikomunikasikan.”
Wali murid dan pemerhati pendidikan mempertanyakan komitmen Disdikbud Karawang dalam melindungi hak siswa dari potensi praktik komersialisasi pendidikan di sekolah negeri.
Publik kini mendesak Disdikbud Karawang untuk tidak berhenti pada klarifikasi internal semata, melainkan menyampaikan secara terbuka:
• Hasil pemeriksaan terhadap pihak sekolah
• Mekanisme penentuan harga LKS
• Dugaan keterlibatan oknum
• Sanksi tegas jika ditemukan pelanggaran
Kasus ini dinilai sebagai ujian integritas pengelolaan pendidikan di Karawang. Jika respons hanya berhenti pada pernyataan formal tanpa transparansi dan tindakan nyata, kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan dikhawatirkan semakin terkikis.
Penulis: Alim