Bekasi – Sebuah ironi pahit tersaji di jantung Pemerintahan Kabupaten Bekasi. Di saat ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus berpeluh di bawah terik matahari, berhadapan dengan pagar besi dan barikade aparat demi menyuarakan jeritan rakyat, Plt Bupati Bekasi justru berada di ruang nyaman, berpendingin udara, menikmati makan siang bersama kelompok tertentu.
Peristiwa kontras ini terjadi pada Kamis (2/4/2026). Di luar gerbang, mahasiswa berdesakan, mendorong pagar yang terkunci rapat, sebagian terlibat aksi saling dorong dengan aparat. Sementara itu, di dalam gedung pemerintahan, suasana jauh berbeda: hangat, akrab, bahkan cenderung santai.
Plt Bupati Bekasi, Dr. Asep Surya Atmaja, terlihat menjamu sejumlah pimpinan Ormas, LSM, dan media dalam sebuah audiensi tertutup. Rekaman video yang beredar memperlihatkan momen kebersamaan tersebut, lengkap dengan hidangan nasi rames dan suasana penuh keakraban.
“Luar biasa ini, disediakan makan oleh Pak Plt Bupati… di sela waktu sibuk beliau,” ujar salah satu pimpinan organisasi sambil tersenyum dan mengacungkan jempol.
Namun, di mata publik, pemandangan ini bukan sekedar jamuan makan siang, melainkan simbol ketimpangan perhatian. Meski ada penjelasan bahwa audiensi berakhir pukul 13.45 WIB, sebelum mahasiswa tiba pukul 14.22 WIB, alasan tersebut dianggap tak lebih dari pembelaan normatif yang gagal menyentuh substansi persoalan.
Faktanya sederhana: ada waktu untuk menjamu, tetapi tidak ada waktu untuk menemui.
Mahasiswa yang datang membawa tuntutan serius justru disambut dengan pintu tertutup. Pagar besi menjadi penghalang, aparat menjadi benteng, dan dialog berubah menjadi jarak yang tak terjembatani.
Ketidakhadiran Plt Bupati di tengah massa semakin mempertegas tudingan adanya standar ganda dalam menyikapi aspirasi. Pemerintah dinilai lebih nyaman berdiskusi di ruang makan daripada menghadapi kritik terbuka di ruang publik.
“Sangat disayangkan. Jika untuk makan siang bersama aliansi tertentu ada waktu, mengapa untuk menemui mahasiswa yang membawa aspirasi ribuan rakyat Bekasi justru tidak bisa?” tegas Muhammad Faisal Haq, salah satu peserta aksi.
Kekecewaan itu bukan tanpa alasan. Mahasiswa membawa isu-isu krusial yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat:
• Dugaan korupsi yang belum tuntas
• Tingginya angka pengangguran di tengah kawasan industri raksasa
• Infrastruktur jalan yang rusak dan membahayakan
• Banjir tahunan yang tak kunjung menemukan solusi
Namun semua itu seolah terhenti di depan pagar.
Peristiwa ini bukan sekedar soal waktu yang tak tepat, melainkan cermin dari cara kekuasaan merespons kritik. Ketika pemimpin lebih memilih kenyamanan ruang tertutup daripada panasnya suara rakyat, yang dipertaruhkan bukan hanya kepercayaan, tetapi juga legitimasi moral.
Bekasi hari ini dihadapkan pada pertanyaan sederhana namun menggugah: untuk siapa sebenarnya pintu kekuasaan itu dibuka?
Sebab pada akhirnya, daerah ini tidak membutuhkan pemimpin yang piawai menjamu, tetapi pemimpin yang berani berdiri, mendengar, dan menjawab, langsung di hadapan rakyatnya.
red