Karawang — Forum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Karawang, mulai tancap gas menghadapi program pemeringkatan nasional BUMDes tahun 2025 yang akan menjadi tolok ukur kinerja usaha desa pada tahun ini.
Melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemeringkatan BUMDes yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Jayakerta, Jumat (8/5/2026), seluruh pengelola BUMDes didorong memperkuat tata kelola, administrasi, hingga laporan keuangan agar mampu bersaing dan masuk dalam kategori BUMDes maju.
Ketua Forum BUMDes Kecamatan Jayakerta, Panji Riyadi, S.H., mengatakan program pemeringkatan dari Kementerian Desa PDTT menjadi fokus utama dalam rencana kerja tahun 2026.
“Target paling dekat dari Kementerian Desa PDTT adalah pemeringkatan BUMDes. Jadi kinerja BUMDes tahun 2025 nantinya akan diukur pada tahun ini,” ujarnya.
Menurut Panji, penilaian tidak hanya melihat aktivitas usaha semata, tetapi juga menyangkut ketahanan pangan, kelengkapan administrasi, hingga transparansi laporan keuangan desa.
Ia menegaskan, seluruh BUMDes wajib memahami mekanisme penginputan data melalui aplikasi resmi Kementerian Desa PDTT agar tidak tertinggal dalam proses penilaian nasional.
“Fokus utamanya bagaimana BUMDes bisa login, input data, dan melengkapi seluruh berkas yang dibutuhkan, terutama laporan keuangan,” katanya.
Sebanyak delapan BUMDes dari delapan desa di Kecamatan Jayakerta mengikuti kegiatan tersebut. Bimtek ini juga melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang, khususnya dari bidang pengelolaan keuangan desa.
Sementara itu, tenaga ahli pemberdayaan masyarakat dari Kementerian Desa PDTT, Haris Hakim Priyanto, menyebut Kabupaten Karawang mendapat target besar dalam program pemeringkatan tahun ini.
“Target dari Kementerian Desa untuk Kabupaten Karawang adalah 150 BUMDes dari total 297 BUMDes yang ada bisa masuk dalam pemeringkatan,” ungkapnya.
Melalui pemeringkatan tersebut, status perkembangan BUMDes akan dipetakan mulai dari kategori perintis, pemula, berkembang, hingga maju.
Haris berharap keberadaan BUMDes tidak hanya sebatas formalitas administrasi, tetapi benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata.
“Harapan utamanya tentu desa maju dan masyarakat desa sejahtera. Kalau BUMDes maju, dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat,” katanya.
Ia juga mencontohkan keberhasilan sejumlah daerah seperti Klaten dan Boyolali yang dinilai sukses mengembangkan BUMDes hingga mampu meningkatkan pendapatan asli desa (PAD).
“Bahkan ada masyarakat yang bisa mendapatkan THR dari hasil pendapatan BUMDes yang masuk ke PAD desa,” pungkasnya.
Penulis: Alim