Karawang – Proses perekrutan petugas Sensus Ekonomi di Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, menuai sorotan dari masyarakat. Transparansi rekrutmen yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Rengasdengklok dipertanyakan setelah muncul keluhan bahwa kesempatan bagi warga baru untuk ikut serta dinilai sangat terbatas.
Sorotan tersebut disampaikan oleh Tomi, Karang Taruna Kecamatan Rengasdengklok yang juga pernah terlibat dalam kegiatan BPS. Ia menilai proses perekrutan petugas lapangan tidak dilakukan secara terbuka kepada masyarakat luas.
Menurutnya, sebagian besar petugas yang direkrut kembali merupakan orang-orang yang sebelumnya pernah bertugas, sementara warga yang ingin mencoba mendaftar justru tidak mendapatkan informasi yang memadai.
“Penerimaan Sensus Ekonomi di Kecamatan Rengasdengklok tidak dibuka secara umum. Yang dipanggil lagi justru orang-orang lama. Padahal seharusnya ada kesempatan bagi masyarakat baru yang ingin ikut berpartisipasi,” ujar Tomi kepada media, Selasa (2/6/2026).
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai mekanisme seleksi yang digunakan dalam perekrutan petugas sensus. Pasalnya, Sensus Ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang hasil datanya menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pemerintah.
Tidak hanya itu, Tomi juga menyoroti keterlibatan sejumlah perangkat atau staf desa yang disebut menjadi petugas sensus. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan efektivitas kerja di lapangan karena para staf desa memiliki kewajiban menjalankan tugas pemerintahan pada jam kerja.
“Banyak staf desa di wilayah Kecamatan Rengasdengklok yang jadi petugas sensus ekonomi. Mereka bekerja di desa dari pagi sampai sore. Kapan waktu untuk turun ke lapangan melakukan pendataan secara maksimal?” katanya.
Kritik tersebut berkembang menjadi kekhawatiran yang lebih luas terkait kualitas data yang dihasilkan. Sebab, data hasil pendataan pemerintah kerap menjadi rujukan dalam penyusunan program pembangunan maupun penyaluran berbagai bantuan sosial.
Tomi menegaskan bahwa akurasi data harus menjadi prioritas utama. Menurutnya, proses pendataan yang tidak dilakukan secara profesional berpotensi menimbulkan kesalahan dalam menentukan sasaran program pemerintah.
“Data itu sangat penting. Jangan sampai yang sebenarnya mampu tercatat sebagai miskin, sementara yang benar-benar membutuhkan justru tidak masuk data. Karena banyak program bantuan sosial mengacu pada data pemerintah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengaku tidak pernah melihat adanya pengumuman atau sosialisasi terbuka mengenai pendaftaran petugas Sensus Ekonomi di wilayah Kecamatan Rengasdengklok. Kondisi tersebut membuat dirinya mempertanyakan sejauh mana keterbukaan proses rekrutmen yang dilakukan.
“Saat pendaftaran kemarin, saya tidak melihat ada pembukaan yang terbuka untuk umum di Kecamatan Rengasdengklok. Yang terjadi malah orang-orang lama yang tidak mendaftar pun dipanggil kembali,” tuturnya.
Sorotan ini memunculkan tuntutan agar BPS Kecamatan Rengasdengklok memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat terkait mekanisme perekrutan petugas sensus. Transparansi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi sekaligus memastikan seluruh proses berjalan secara profesional, akuntabel, dan bebas dari kesan eksklusif.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak BPS Kecamatan Rengasdengklok belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai pertanyaan dan kritik yang disampaikan masyarakat mengenai proses rekrutmen petugas Sensus Ekonomi tersebut.
Kini publik menanti penjelasan resmi. Sebab, ketika data menjadi fondasi kebijakan negara, maka proses yang melahirkannya pun dituntut berlangsung secara terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penulis: Alim