ULASBERITA.CLICK – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Muara Enim bersama sejumlah pihak kembali memicu gelombang kritik terhadap tata kelola pemerintahan di Indonesia. Kasus yang turut menyeret oknum dari lembaga pengawasan keuangan tersebut dinilai menjadi bukti bahwa praktik korupsi masih mengakar kuat di berbagai lini birokrasi.
Penggiat anti korupsi dari Lembaga Koordinasi Pemberantasan Korupsi dan Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia (LKPK-PANRI), Bejo Suhendro, menyebut penangkapan tersebut sebagai tamparan keras bagi komitmen pemberantasan korupsi yang selama ini digaungkan pemerintah.
Menurut Bejo, kasus demi kasus yang terus bermunculan menunjukkan bahwa sebagian pejabat publik masih gagal menjunjung tinggi integritas dan moralitas saat menjalankan amanah jabatan.
“Saya sudah berkali-kali menyampaikan bahwa banyak pemimpin yang terjebak pada sifat tamak dan rakus. Jabatan yang seharusnya digunakan untuk melayani rakyat justru diduga dimanfaatkan untuk memperkaya diri sendiri. Ini sangat memprihatinkan,” tegas Bejo, Sabtu (13/6/2026).
Ia menilai Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat korupsi, karena praktik penyalahgunaan kewenangan diduga masih terjadi di berbagai sektor, mulai dari pemerintah daerah, badan usaha milik negara, hingga proses pengadaan barang dan jasa.
“Belum selesai satu kasus, muncul lagi kasus baru. Masyarakat tentu bertanya-tanya, sampai kapan kondisi seperti ini akan terus terjadi?” ujarnya.
Bejo juga menyoroti komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat pemberantasan korupsi melalui aparat penegak hukum. Namun menurutnya, berbagai OTT yang terus terjadi menunjukkan masih adanya celah yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi dari kekuasaan yang dimiliki.
Ia bahkan menilai hampir seluruh sektor yang mengelola anggaran negara memiliki potensi kerawanan terhadap praktik korupsi apabila tidak diawasi secara ketat dan transparan.
“Anggaran yang mengalir ke dinas-dinas, badan, BUMD, maupun BUMN harus benar-benar diawasi. Pengadaan barang dan jasa juga menjadi sektor yang sangat rawan jika pengawasannya lemah,” katanya.
Dalam pernyataannya, Bejo kembali mendorong penerapan sanksi yang lebih berat bagi pelaku korupsi. Menurutnya, hukuman yang ada saat ini belum cukup memberikan efek jera bagi para koruptor.
Kasus OTT di Muara Enim sendiri menjadi perhatian publik karena menyeret beberapa pihak, yakni Bupati Muara Enim Edison, Kepala Perwakilan BPK RI Sumatera Selatan Titin, serta dua pihak swasta, Angga dan Abi Nurwandani.
Peristiwa ini kembali menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: apakah sistem pengawasan dan pencegahan korupsi selama ini benar-benar berjalan efektif, atau justru praktik korupsi telah menjadi penyakit kronis yang sulit diberantas di tubuh birokrasi Indonesia?
Masyarakat kini menunggu langkah tegas aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas perkara tersebut, sekaligus membuktikan bahwa perang melawan korupsi bukan sekedar slogan, melainkan komitmen nyata demi menyelamatkan uang negara dan kepercayaan rakyat.