Karawang – Tanggapan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Karawang, Drs. Wawan Setyawan Natakusuma, M.M., terkait pelaksanaan wisuda anak TK di Aula Husni Hamid, Kompleks Pemda Karawang, menuai perhatian publik.
Saat dikonfirmasi awak media mengenai kegiatan wisuda yang berlangsung meriah tersebut, Wawan hanya memberikan jawaban singkat.
“Tanggapan saya baik, bagus, meriah, sopan, ramah dan tidak sombong,” jawab Wawan melalui pesan WhatsApp, Selasa (16/6/2026).
Jawaban tersebut diberikan setelah media meminta tanggapan terkait pelaksanaan wisuda anak TK yang diikuti puluhan peserta dari Kecamatan Klari. Namun, sejumlah pertanyaan lanjutan mengenai aturan penyelenggaraan, rekomendasi dari Disdikbud, keterbukaan informasi, hingga evaluasi terhadap panitia penyelenggara belum mendapatkan jawaban.
Padahal, persoalan wisuda atau pelepasan peserta didik tingkat PAUD dan TK telah menjadi perhatian pemerintah pusat. Melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek, satuan pendidikan diimbau untuk tidak menjadikan kegiatan wisuda sebagai kegiatan yang bersifat wajib, mewah, atau membebani orang tua murid secara finansial.
Selain itu, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta nilai kemanusiaan. Artinya, setiap kegiatan pendidikan semestinya mengedepankan kepentingan peserta didik, bukan menjadi beban tambahan bagi orang tua.
Di sisi lain, keterbukaan informasi kepada masyarakat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dalam regulasi tersebut, badan publik berkewajiban menyediakan dan memberikan informasi yang berada di bawah kewenangannya secara cepat, tepat, dan sederhana, kecuali informasi yang memang dikecualikan oleh undang-undang.
Sikap panitia yang terkesan menghindari wawancara dan mengarahkan media kepada pihak lain tanpa adanya penjelasan resmi menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai komitmen transparansi dalam penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan lembaga pendidikan.
Secara administratif, apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan pendidikan atau adanya pungutan yang tidak sesuai aturan, pemerintah daerah maupun dinas terkait dapat melakukan pembinaan, teguran, evaluasi, hingga pemberian sanksi administratif kepada satuan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi tersebut dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pembinaan khusus, hingga rekomendasi pencabutan izin operasional bagi lembaga pendidikan swasta apabila terbukti melakukan pelanggaran berat dan berulang.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan lebih lanjut dari Kepala Disdikbud Karawang terkait sejumlah pertanyaan yang diajukan media, termasuk mengenai dasar pelaksanaan wisuda TK, mekanisme pengawasan, serta langkah yang akan diambil apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan aturan yang berlaku.
Publik kini menanti jawaban yang lebih substansial. Sebab yang menjadi sorotan bukan hanya kemeriahan acara, melainkan kepastian bahwa setiap kegiatan pendidikan dilaksanakan sesuai aturan, transparan, dan tidak membebani masyarakat.