
KARAWANG – Persoalan banjir tahunan di Kecamatan Rengasdengklok kembali memicu sorotan publik. Di tengah keluhan warga yang terus berulang setiap musim hujan, program normalisasi drainase yang selama ini digadang-gadang sebagai solusi utama justru dinilai belum menunjukkan progres yang berarti.
Padahal, berbagai usulan telah berulang kali diajukan oleh pihak kecamatan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang. Namun hingga pertengahan 2026, sejumlah titik rawan genangan seperti di Desa Rengasdengklok Selatan, Rengasdengklok Utara, dan Amansari masih menghadapi ancaman banjir yang sama.
Kondisi tersebut memantik kritik dari tokoh masyarakat Rengasdengklok sekaligus Sekretaris Jenderal Gerakan Rakyat Dari Utara (GARDU), Nana Subarna atau yang akrab disapa Bang Picung. Menurutnya, lambannya realisasi normalisasi drainase menunjukkan bahwa persoalan yang menyangkut keselamatan warga belum mendapat perhatian serius.
“Setiap musim hujan, persoalan yang sama selalu terjadi. Ini menunjukkan bahwa normalisasi drainase di Rengasdengklok harus segera menjadi prioritas utama,” tegas Bang Picung, Senin (22/6/2026).
Ia menilai, selama ini masyarakat hanya disuguhi harapan tanpa kepastian. Sementara di lapangan, saluran drainase yang semestinya dinormalisasi masih belum tersentuh secara menyeluruh.
Lebih jauh, Bang Picung mengungkapkan bahwa Pemerintah Kecamatan Rengasdengklok telah berulang kali menyampaikan permohonan kepada instansi terkait. Bahkan, Camat Rengasdengklok disebut telah menggandeng berbagai elemen masyarakat, termasuk GARDU, untuk ikut mendorong percepatan realisasi program tersebut.
“Ini sudah menjadi aspirasi bersama. Yang dibutuhkan sekarang adalah tindakan nyata di lapangan, bukan sekedar wacana,” ujarnya.
Mandeknya normalisasi drainase kini bukan lagi sekedar persoalan teknis, melainkan telah menjadi simbol kekecewaan warga terhadap lambannya penanganan infrastruktur dasar. Masyarakat mempertanyakan, mengapa usulan yang dianggap mendesak dan menyangkut kepentingan ribuan warga masih belum menjadi prioritas.
Jika tidak segera ditangani, kekhawatiran publik dipastikan akan semakin membesar. Sebab setiap kali hujan deras mengguyur, warga kembali dihantui genangan, aktivitas terganggu, dan kerugian terus berulang.
Kini publik menunggu jawaban nyata dari PUPR Karawang: apakah normalisasi drainase Rengasdengklok benar-benar akan direalisasikan, atau kembali menjadi daftar panjang janji yang tertunda?

