KARAWANG – Gelombang kritik terhadap sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Karawang kembali menguat. Ormas Paguyuban Masyarakat Karawang mendesak Bupati Karawang untuk tidak hanya menerima laporan dari bawahannya, tetapi turun langsung ke lapangan guna melihat kondisi proyek yang dinilai bermasalah.
Dalam aksi unjuk rasa yang digelar di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Karawang, para peserta menyampaikan berbagai keluhan terkait proyek-proyek yang disebut mangkrak, dibongkar tanpa kejelasan, hingga diduga dikerjakan tidak sesuai harapan masyarakat.
Mereka menilai sejumlah pembangunan justru meninggalkan persoalan baru dan meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata.
“Kami mohon Bupati turun langsung ke lapangan. Jangan hanya menerima laporan dari OPD atau pengawas. Lihat sendiri kondisi proyek yang menjadi keluhan masyarakat,” tegas Akhmad Muslim salah satu orator, Senin (20/7/2026).
Tak hanya itu, massa juga meminta Bupati membawa tim teknis dan melibatkan insan pers saat melakukan inspeksi agar kondisi di lapangan dapat diketahui secara terbuka oleh publik.
Menurut mereka, pengawasan langsung menjadi penting agar dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek dapat diungkap secara objektif dan tidak berhenti pada laporan administratif semata.
Selain meminta evaluasi terhadap proyek yang dinilai bermasalah, massa juga mendesak agar pemerintah memberikan kepastian penyelesaian terhadap fasilitas yang telah dibongkar namun hingga kini belum kunjung diperbaiki.
Dalam orasinya, mereka menilai pembiaran terhadap proyek yang terbengkalai justru merugikan masyarakat dan mengurangi kepercayaan publik terhadap program pembangunan daerah.
Tak berhenti di situ, para peserta aksi juga meminta aparat penegak hukum menindak tegas apabila ditemukan indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan proyek. Mereka menegaskan bahwa tuntutan tersebut bukan bentuk permusuhan terhadap pemerintah, melainkan bentuk kepedulian agar pembangunan di Karawang berjalan sesuai aturan dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Koordinator aksi bahkan mengeluarkan ultimatum. Ia menyatakan aksi tidak akan berhenti pada hari itu saja.
Sesuai surat pemberitahuan yang telah disampaikan kepada pihak kepolisian, mereka memastikan demonstrasi akan berlangsung setiap hari selama 30 hari ke depan apabila tidak ada respons nyata dari Pemerintah Kabupaten Karawang.
“Kalau pemerintah tetap diam dan tidak memberikan penyelesaian yang jelas, kami akan kembali dengan jumlah massa yang jauh lebih besar,” tegas Wardi di hadapan peserta aksi.
Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian masyarakat yang mengikuti jalannya aksi. Kini sorotan publik tertuju pada langkah yang akan diambil Pemerintah Kabupaten Karawang dalam merespons tuntutan tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Karawang terkait tuntutan yang disampaikan Ormas Paguyuban Masyarakat Karawang dalam aksi tersebut.
Penulis: Alim