SIAK – Reses III Masa Sidang III Tahun 2025–2026 yang digelar Anggota DPRD Kabupaten Siak Fraksi Golkar dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV, Jondris Pakpahan, SH, pada Senin (27/7/2026), berubah menjadi ajang curahan hati masyarakat. Mulai dari banyaknya Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang padam hingga penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dinilai belum tepat sasaran, menjadi persoalan yang paling banyak dikeluhkan warga.
Dalam kegiatan reses yang berlangsung di tiga wilayah, yakni Kecamatan Minas, Kandis, dan Sungai Mandau, masyarakat meminta pemerintah daerah tidak lagi menutup mata terhadap berbagai persoalan yang mereka hadapi setiap hari.
Sorotan paling tajam datang dari kondisi LPJU di kawasan Kecamatan Kandis yang banyak mengalami kerusakan. Jalan-jalan yang gelap pada malam hari membuat masyarakat merasa waswas saat beraktivitas, bahkan dinilai meningkatkan resiko terjadinya tindak kriminal maupun kecelakaan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Jondris Pakpahan mendesak Pemerintah Kabupaten Siak melalui Dinas Perhubungan (Dishub) agar segera melakukan perbaikan.
“Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang mengeluhkan kondisi LPJU yang mati. Saya minta ini menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kabupaten Siak. Jangan biarkan jalan-jalan gelap,” tegas Jondris.
Keluhan serupa disampaikan RT Sinaga, warga Kelurahan Telaga Sam Sam. Ia mengaku kecewa karena lampu jalan yang baru dipasang sekitar dua bulan lalu kini sudah banyak yang padam.
“Lampu Penerangan Jalan Umum baru dipasang dua bulan sudah mati. Sekarang yang mati justru lebih banyak daripada yang hidup. Tolonglah, Pak, kami takut beraktivitas malam hari karena jalan gelap,” ungkapnya.
Tak hanya persoalan infrastruktur, forum reses juga dipenuhi keluhan mengenai penyaluran bantuan sosial. Warga mempertanyakan mekanisme pendataan penerima bansos berdasarkan kategori desil 1 hingga desil 4 yang dinilai belum mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Mereka mengaku masih banyak keluarga yang hidup dalam keterbatasan ekonomi, tetapi belum tercatat sebagai penerima bantuan pemerintah.
Menanggapi hal itu, Jondris menilai persoalan utama bukan terletak pada program bansos, melainkan pada validitas dan akurasi data masyarakat.
“Faktanya sampai hari ini masih banyak bantuan sosial yang belum tepat sasaran. Ada masyarakat yang masuk kategori sangat miskin, miskin maupun rentan miskin, tetapi belum memiliki akses untuk masuk dalam pendataan,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar tersebut meminta Dinas Sosial bersama pemerintah daerah lebih proaktif melakukan pendataan terhadap masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya menunggu laporan dari warga, tetapi harus turun langsung ke lapangan untuk memastikan tidak ada masyarakat miskin yang terlewat dari program bantuan.
“Kalau ada warga yang layak menerima bantuan tetapi belum masuk data, jangan menunggu mereka datang. Datangi, data, lalu bantu proses pengurusannya. Dengan begitu bantuan sosial benar-benar diterima oleh mereka yang berhak,” tegasnya.
Di akhir kegiatan, Jondris Pakpahan menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah hadir dan menyampaikan berbagai aspirasi. Ia berjanji seluruh masukan tersebut akan diperjuangkan dalam pembahasan bersama pemerintah daerah agar dapat segera ditindaklanjuti.
Reses kali ini menjadi potret bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan Pemerintah Kabupaten Siak. Jalan-jalan yang gelap dan bansos yang dinilai belum tepat sasaran menjadi dua persoalan yang paling banyak disuarakan warga, sekaligus menjadi ujian bagi pemerintah daerah dalam menjawab harapan masyarakat melalui kebijakan yang cepat, tepat, dan berpihak kepada rakyat.