Karawang – Sebanyak 258 Aparatur Sipil Negara (ASN) resmi dilantik oleh Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, S.E., dalam apel pelantikan yang digelar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, Senin (3/8/2026). Momentum ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Dari total ASN yang dilantik, sebanyak 255 merupakan Pejabat Fungsional yang terdiri atas 191 pengangkatan pertama, 26 kenaikan jenjang jabatan fungsional, dan 38 perpindahan dari jabatan lain. Selain itu, turut dilantik tiga pejabat manajerial, yakni dua Pejabat Administrator dan satu Kepala Puskesmas.
Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dan dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Staf Ahli Bupati, para Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Camat se-Kabupaten Karawang.
Dalam amanatnya, Bupati Aep mengingatkan bahwa jabatan yang diemban bukan sekedar simbol atau formalitas, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kerja nyata untuk masyarakat.
“Pelantikan ini bukan sekedar seremonial pergantian jabatan, melainkan sebuah amanah besar dan tanggung jawab negara yang harus Anda emban dengan sebaik-baiknya. Saya berharap setiap saudara senantiasa bekerja dengan penuh dedikasi, integritas, serta menjunjung tinggi nilai pelayanan prima bagi masyarakat Karawang,” tegasnya.
Bupati juga menekankan pentingnya profesionalisme seluruh pejabat yang baru dilantik agar mampu menjadi motor penggerak peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.
“Kepada para pejabat fungsional maupun manajerial, jadikanlah keahlian dan jabatan yang diemban sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, mempercepat pelayanan publik, serta mewujudkan visi Karawang yang semakin maju, sejahtera, dan bermartabat. Laksanakan tugas dengan jujur, amanah, transparan, dan penuh tanggung jawab,” ujar Bupati Aep.
Pelantikan ratusan ASN ini diharapkan menjadi energi baru bagi Pemerintah Kabupaten Karawang dalam membangun birokrasi yang adaptif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan penempatan aparatur sesuai kompetensi, pemerintah optimistis kualitas pelayanan publik akan semakin meningkat seiring dengan tuntutan pembangunan daerah yang terus berkembang.
Penulis: Alim