BEKASI — Polemik dugaan perlakuan tidak pantas Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait, terhadap seorang wartawan mulai bergeser dari persoalan personal menjadi isu yang menyentuh hubungan antara pejabat publik dan insan pers.
Peristiwa yang disebut terjadi ketika wartawan melakukan konfirmasi terkait persoalan sewa alat berat di UPTD TPA Burangkeng, Selasa (6/10/2026), menjadi perhatian setelah rekaman percakapan antara wartawan dan kepala dinas beredar di media sosial.
Dalam rekaman yang beredar, terdengar sejumlah ucapan dengan nada keras yang diduga ditujukan kepada wartawan. Rekaman tersebut kemudian memicu respons dari sejumlah organisasi dan komunitas wartawan di Bekasi.
Sorotan utama bukan semata-mata mengenai ucapan yang terdengar dalam rekaman, melainkan bagaimana seorang wartawan memperoleh informasi ketika menjalankan fungsi jurnalistik dengan mendatangi pejabat publik untuk meminta konfirmasi.
Salah satu pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jawa Barat Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI), Syuhada Wisastra, meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak membiarkan polemik tersebut berkembang tanpa kejelasan.
Menurut Syuhada, persoalan tersebut harus dilihat secara objektif dan tidak boleh serta merta ditempatkan sebagai konflik pribadi antara wartawan dengan kepala dinas.
“Ini bukan semata-mata soal seorang wartawan dengan seorang kepala dinas. Ini menyangkut marwah profesi jurnalistik dan kemerdekaan pers. Ketika wartawan datang melakukan konfirmasi secara profesional, seharusnya diberikan ruang untuk bertanya dan mendapatkan penjelasan,” tegas Syuhada.
Ia menilai, apabila isi rekaman tersebut setelah diperiksa benar menunjukkan adanya ucapan atau perlakuan yang tidak semestinya terhadap wartawan, pemerintah harus mengambil langkah sesuai mekanisme yang berlaku.
Syuhada juga meminta Pemkab Bekasi melakukan pemeriksaan dengan mendengarkan keterangan dari seluruh pihak, termasuk memeriksa rekaman yang beredar, sehingga tidak ada pihak yang mengambil kesimpulan hanya berdasarkan potongan informasi.
“Kami meminta persoalan ini diperiksa secara terbuka. Jangan sampai karena yang terlibat seorang pejabat, kemudian persoalan seperti ini dianggap biasa. Semua harus ditempatkan pada koridor aturan, baik dari sisi etika pemerintahan maupun kemerdekaan pers,” ujarnya.
Pertanyaan Besarnya: Mengapa Konfirmasi Wartawan Berujung Polemik?
Menurut Syuhada, pejabat publik memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi apabila merasa keberatan terhadap pertanyaan maupun pemberitaan media.
Namun, keberatan tersebut semestinya disampaikan melalui komunikasi yang profesional.
“Kalau pertanyaan wartawan dianggap salah, jawab dengan data. Kalau pemberitaannya keliru, gunakan hak jawab atau hak koreksi. Kalau ada persoalan etik, ada mekanisme yang bisa ditempuh. Jangan persoalan pertanyaan kemudian dibalas dengan kata-kata yang merendahkan,” katanya.
Ia menambahkan, wartawan memang memiliki kewajiban menjalankan tugas berdasarkan Kode Etik Jurnalistik. Tetapi di sisi lain, narasumber, terlebih pejabat publik, juga memiliki tanggung jawab untuk menghormati proses jurnalistik dan memberikan informasi secara proporsional.
Karena itu, kata Syuhada, polemik tersebut semestinya tidak dibiarkan menjadi perang narasi di media sosial.
Fakta kejadian harus diperiksa secara menyeluruh.
“Periksa rekamannya, dengarkan keterangan semua pihak, kemudian ambil langkah berdasarkan fakta. Kalau memang tidak terjadi pelanggaran, sampaikan kepada publik. Tetapi kalau terbukti ada tindakan yang melanggar aturan atau etika, tentu harus ada evaluasi,” katanya.
IWOI Jabar Siapkan Konsolidasi
Polemik tersebut juga membuat IWOI Jawa Barat menyatakan akan mengikuti perkembangan kasus secara serius.
Syuhada mengatakan pihaknya membuka ruang dialog dan penyelesaian secara baik. Namun, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya tindakan yang menghambat atau merendahkan wartawan ketika menjalankan tugas jurnalistik, pihaknya siap melakukan konsolidasi.
“Kalau persoalan ini tidak mendapatkan penyelesaian yang objektif, kami siap turun. Kami akan melakukan konsolidasi dengan wartawan dan jaringan IWOI di Jawa Barat. Ini bukan ancaman, tetapi bentuk sikap organisasi untuk menjaga marwah profesi dan kemerdekaan pers,” tegasnya.
Bahkan, menurut Syuhada, tidak tertutup kemungkinan muncul aksi solidaritas yang melibatkan wartawan dari berbagai daerah di Jawa Barat apabila persoalan tersebut tidak mendapatkan penyelesaian yang dianggap memadai.
“Kami tidak ingin persoalan ini berhenti hanya menjadi perdebatan di media sosial. Kalau diperlukan, kami siap turun bersama banyak wartawan dari berbagai daerah di Jawa Barat. Kami ingin menyampaikan bahwa wartawan bekerja bukan untuk mencari keributan, tetapi menjalankan fungsi jurnalistik untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Meski demikian, Syuhada menegaskan pihaknya tidak ingin persoalan tersebut berubah menjadi konflik berkepanjangan antara pemerintah daerah dan insan pers.
Menurutnya, pemerintah dan media seharusnya dapat membangun komunikasi berdasarkan keterbukaan dan profesionalitas.
“Kami terbuka untuk dialog dan penyelesaian secara baik. Tetapi kalau kemerdekaan pers dan martabat wartawan diabaikan, jangan salahkan kalau seluruh insan pers bersatu menyuarakannya. Wartawan bukan musuh pemerintah. Wartawan adalah bagian dari kontrol sosial,” pungkas Syuhada.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan Kepala DLH Kabupaten Bekasi Syafri Donny Sirait disebut belum memberikan tanggapan terkait polemik tersebut. Ruang klarifikasi dan hak jawab tetap terbuka bagi pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini untuk memberikan penjelasan secara utuh kepada publik.
Kini perhatian publik mengarah pada satu hal: apakah rekaman yang beredar akan menjadi dasar pemeriksaan yang objektif, atau polemik tersebut kembali berhenti sebagai perdebatan di media sosial?
Penulis: Alim