BEKASI — Aksi damai ratusan wartawan di depan gerbang Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kamis (15/10/2026), menyisakan polemik baru. Di tengah tuntutan penghormatan terhadap profesi pers dan komitmen pemerintah menindaklanjuti dugaan intimidasi terhadap wartawan, muncul kekecewaan dari Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) karena sejumlah perwakilannya mengaku tidak diperbolehkan mengikuti pertemuan dengan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bekasi.
Persoalan yang semula berpusat pada dugaan penghinaan, intimidasi, dan pengusiran terhadap Pemimpin Redaksi PostKeadilan, Kimsan Indra Simaremare, kini diwarnai pertanyaan lain: jika wartawan datang membawa semangat solidaritas, mengapa sebagian perwakilan organisasi justru mengaku tidak mendapat ruang dalam dialog dengan pemerintah?
Aksi yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB tersebut melibatkan insan pers dari berbagai organisasi di Bekasi Raya. Massa menggunakan dua mobil komando untuk menyampaikan tuntutan agar Pemerintah Kabupaten Bekasi memberikan kejelasan atas dugaan perlakuan terhadap wartawan, melakukan pemeriksaan terhadap pejabat yang dipersoalkan, serta menjamin penghormatan terhadap kemerdekaan pers.
Tim IWOI DPD Kabupaten Bekasi yang terdiri atas Miko Kosasih, Misnan, dan Jefri Susanto turut hadir. Aksi tersebut juga dihadiri Sekretaris Jenderal DPP IWO Indonesia, Efih Fauzi, serta perwakilan pengurus IWOI DPW Jawa Barat, Syuhada Wisastra.
Namun, pertemuan antara perwakilan massa dan pemerintah daerah justru memunculkan kekecewaan baru yang berpotensi memperpanjang polemik.
PEMKAB BEKASI TANDATANGANI TIGA POIN PERNYATAAN, SUDAHKAH TUNTUTAN TERJAWAB?
Di tengah berlangsungnya aksi, perwakilan Solidaritas Wartawan se-Bekasi Raya bertemu dengan pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Hasil pertemuan dituangkan dalam dokumen berjudul Pernyataan Pemerintah Daerah atas Pernyataan Sikap Tiga Tuntutan Aksi Damai Solidaritas Wartawan se-Bekasi Raya.
Dokumen yang ditandatangani di Cikarang Pusat, Kamis (15/10/2026), itu ditandatangani Plt. Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja mewakili pemerintah daerah dan Paulus Simalango, S.H., selaku Ketua Koordinator Aksi.
Dalam dokumen tersebut, pemerintah memberikan tanggapan atas tiga tuntutan utama massa.
Pertama, pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi.
Pemerintah menyatakan tuntutan pemeriksaan menyeluruh akan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan. Pelaksanaannya juga memperhatikan ketentuan disiplin pegawai negeri sipil serta batas kewenangan Plt. Bupati Bekasi yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri.
Kedua, permintaan maaf dan jaminan penghormatan terhadap wartawan.
Pemerintah menyatakan menghormati dan mendukung kemerdekaan pers sebagai salah satu pilar demokrasi. Pemerintah juga menekankan pentingnya kesetaraan dan sikap saling menghormati untuk mencegah terulangnya kesalahpahaman serupa.
Ketiga, pengawalan proses hukum dan akuntabilitas pejabat publik.
Pemerintah Kabupaten Bekasi menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung sesuai tahapan dan mekanisme yang berlaku.
Meski telah ada pernyataan tertulis, dokumen tersebut belum menyatakan bahwa pemeriksaan telah selesai, tuntutan permintaan maaf telah dipenuhi, ataupun pencopotan pejabat telah dilaksanakan.
Dengan demikian, yang kini menjadi perhatian bukan sekedar adanya tanda tangan dalam dokumen, melainkan bagaimana komitmen tersebut diterjemahkan menjadi tindakan nyata.
Publik berhak mengetahui: kapan pemeriksaan dilakukan, bagaimana hasilnya akan disampaikan, dan apa langkah konkret pemerintah untuk menjamin wartawan dapat bekerja tanpa intimidasi?
IWOI KECewa DIBATASI MASUK PERTEMUAN, SIAPA YANG MENENTUKAN?
Di balik pertemuan tersebut, tim IWOI menyampaikan keberatan karena sejumlah perwakilannya mengaku dilarang masuk untuk mengikuti dialog dengan Plt. Bupati Bekasi.
Mereka menyayangkan tindakan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang disebut membatasi akses masuk. Menurut informasi yang disampaikan tim IWOI, peserta yang diperbolehkan mengikuti pertemuan hanya pihak yang telah terdaftar.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme penentuan peserta dialog, dasar pembatasan, dan bagaimana keterwakilan organisasi pers diakomodasi dalam penyampaian aspirasi.
Ketua IWOI DPD Kabupaten Bekasi, Afifudin, menyampaikan kekecewaannya atas kejadian tersebut.
“Kami sangat kecewa dengan kejadian ini. Kami hadir dalam aksi solidaritas sebagai bagian dari keluarga besar insan pers, tetapi justru tidak diperbolehkan masuk untuk mengikuti pertemuan dengan Plt. Bupati Bekasi. Alasannya karena yang boleh masuk hanya pihak yang terdaftar. Pertanyaannya, siapa yang menetapkan pembatasan tersebut dan apa dasar pertimbangannya?”
Afifudin menegaskan bahwa kehadiran IWOI dalam aksi tersebut bertujuan menyampaikan aspirasi dan mendukung perjuangan penghormatan terhadap profesi wartawan.
Menurutnya, perbedaan organisasi tidak seharusnya menjadi penghalang komunikasi di antara sesama insan pers.
“Kalau kita berbicara tentang solidaritas wartawan, seharusnya semua organisasi yang hadir dihormati dan diberikan ruang komunikasi yang baik. Kami tidak datang untuk membuat keributan, tetapi untuk menyampaikan aspirasi. Sangat disayangkan apabila ada pihak yang justru membatasi keterlibatan organisasi pers dalam dialog dengan pemerintah.”
Pernyataan tersebut menambah dimensi baru dalam aksi solidaritas yang semula berfokus pada dugaan perlakuan terhadap seorang pemimpin redaksi.
Namun, dasar pembatasan peserta pertemuan dan penjelasan dari pihak penyelenggara maupun petugas terkait masih perlu dikonfirmasi agar persoalan ini dapat dinilai secara berimbang.
SYUHADA WISASTRA: SOLIDARITAS PERS JANGAN HANYA JADI SLOGAN!
Perwakilan pengurus IWOI DPW Jawa Barat, Syuhada Wisastra, turut menyoroti pembatasan yang dialami sejumlah perwakilan IWOI.
Ia menilai solidaritas wartawan seharusnya diwujudkan melalui sikap saling menghormati, keterbukaan komunikasi, dan kesempatan yang proporsional bagi organisasi pers untuk menyampaikan aspirasi.
“Solidaritas wartawan tidak cukup hanya diucapkan dalam orasi atau dituangkan dalam pernyataan sikap. Solidaritas harus diwujudkan melalui sikap saling menghormati, termasuk memberikan ruang kepada organisasi pers yang hadir untuk menyampaikan aspirasi dan mengikuti dialog secara proporsional.”
Syuhada mengingatkan bahwa pertemuan dengan kepala daerah merupakan bagian penting dari proses penyampaian aspirasi. Karena itu, pembatasan peserta perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak memunculkan kesalahpahaman di antara organisasi pers.
“Ketika ratusan wartawan sudah hadir untuk menyuarakan persoalan yang menyangkut kehormatan profesi, jangan sampai muncul persoalan baru di antara kita sendiri. Pemerintah dan penyelenggara aksi perlu mengedepankan komunikasi yang terbuka, transparan, dan menghormati keberadaan organisasi pers.”
Ia juga menegaskan bahwa hasil pertemuan dengan pemerintah daerah tetap harus dikawal, khususnya terkait pemeriksaan terhadap pejabat yang dipersoalkan dan komitmen menghormati kemerdekaan pers.
“Pernyataan tertulis pemerintah harus kita kawal pelaksanaannya. Jangan berhenti pada dokumen dan tanda tangan saja. Namun, kami juga berharap persoalan pembatasan perwakilan IWOI ini mendapatkan penjelasan agar ke depan tidak menimbulkan persoalan serupa.”
Menurut Syuhada, aksi lanjutan seharusnya menjadi sarana menyampaikan aspirasi secara tertib dan bermartabat, bukan memperuncing konflik antar sesama wartawan.
MASSA KECEWA, SEJUMLAH PESERTA MINTA AKSI TIDAK DIBUBARKAN
Kekecewaan terhadap hasil pertemuan tidak hanya datang dari tim IWOI.
Sejumlah peserta aksi juga menyampaikan keberatan setelah perwakilan massa bertemu dengan pihak pemerintah daerah. Mereka meminta agar aksi tidak langsung dibubarkan hanya karena telah ada pertemuan dan dokumen pernyataan sikap.
Bagi peserta yang menyampaikan keberatan, dokumen tersebut merupakan awal dari proses pengawalan tuntutan, bukan bukti bahwa seluruh persoalan telah selesai.
Mereka menginginkan kejelasan mengenai tindak lanjut pemeriksaan, jaminan penghormatan terhadap wartawan, dan perkembangan proses hukum atas dugaan insiden yang menjadi pemicu aksi.
Perbedaan pandangan mengenai hasil pertemuan tersebut menunjukkan bahwa kesepakatan tertulis belum otomatis mengakhiri seluruh kekecewaan massa.
Pemerintah daerah kini menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa pernyataan sikap yang telah ditandatangani tidak berhenti sebagai dokumen administratif, melainkan diikuti langkah yang dapat dipantau publik.
IWOI SIAPKAN AKSI LANJUTAN, DPD SE-JAWA BARAT AKAN DILIBATKAN
Ketidakpuasan atas pembatasan perwakilan dalam pertemuan mendorong IWOI menyiapkan langkah lanjutan.
Ketua IWOI DPD Kabupaten Bekasi, Afifudin, menyatakan pihaknya akan membawa persoalan tersebut ke tingkat yang lebih luas dengan mempersiapkan aksi lanjutan pada pekan depan, melibatkan DPD IWOI se-Jawa Barat.
Rencana itu ditujukan untuk meminta penjelasan mengenai dasar pembatasan peserta pertemuan sekaligus mendorong evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang.
IWOI juga menginginkan mekanisme dialog antara pemerintah dan organisasi pers dilaksanakan secara terbuka, dengan komunikasi yang jelas dan ruang partisipasi yang proporsional.
“Kami akan membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih luas. IWOI akan mempersiapkan aksi lanjutan dengan melibatkan DPD IWOI se-Jawa Barat. Kami ingin ada evaluasi dan penjelasan yang jelas agar kejadian seperti ini tidak kembali terulang,” tegas Afifudin.
Rencana tersebut menjadi sinyal bahwa polemik belum sepenuhnya berakhir setelah pertemuan dengan pemerintah daerah.
Meski demikian, pelaksanaan aksi lanjutan masih merupakan rencana yang disampaikan IWOI, bukan kegiatan yang telah terlaksana.
DUGAAN PENGHINAAN WARTAWAN BELUM SELESAI, PROSES HUKUM HARUS DIKAWAL
Di tengah polemik mengenai akses pertemuan, persoalan utama yang memicu aksi tetap harus mendapat perhatian.
Aksi solidaritas ini dipicu oleh dugaan penghinaan, intimidasi, dan pengusiran terhadap Pemimpin Redaksi PostKeadilan, Kimsan Indra Simaremare, yang disebut melibatkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait.
Dugaan tersebut perlu ditangani melalui mekanisme pemeriksaan yang objektif dengan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menyampaikan keterangan.
Apabila ditemukan pelanggaran, penanganannya harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, pihak yang dipersoalkan juga berhak memberikan klarifikasi dan memperoleh proses yang adil.
Dalam konteks kebebasan pers, wartawan memiliki hak mencari dan memperoleh informasi sesuai peraturan perundang-undangan. Pejabat publik pun memiliki hak memberikan penjelasan, menggunakan hak jawab, serta menyampaikan keberatan melalui mekanisme yang tersedia.
Karena itu, persoalan ini tidak semestinya berhenti pada adu pernyataan atau kekecewaan di lapangan. Yang dibutuhkan adalah kejelasan fakta, tindak lanjut yang terukur, dan komunikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
UJIAN BAGI PEMKAB BEKASI: DOKUMEN SUDAH DITANDATANGANI, APA LANGKAH BERIKUTNYA?
Aksi damai Kamis (15/10/2026) menyisakan dua persoalan yang perlu dikawal secara bersamaan.
Pertama, tindak lanjut tiga tuntutan Solidaritas Wartawan se-Bekasi Raya, terutama pemeriksaan terhadap Kepala DLH Kabupaten Bekasi, penghormatan terhadap kemerdekaan pers, dan pengawalan proses hukum.
Kedua, penjelasan mengenai pembatasan sejumlah perwakilan IWOI yang mengaku tidak diperbolehkan mengikuti pertemuan dengan Plt. Bupati Bekasi.
Kedua persoalan tersebut membutuhkan jawaban yang jelas agar tidak berkembang menjadi ketidakpercayaan yang lebih luas.
Bagi pemerintah daerah, pernyataan tertulis merupakan bentuk respons terhadap aspirasi massa. Namun, pelaksanaannya tetap perlu dipantau dan dijelaskan kepada publik.
Bagi organisasi pers, solidaritas juga perlu diwujudkan melalui komunikasi yang terbuka, sikap profesional, dan penyampaian aspirasi secara tertib.
Kini, pertanyaan publik semakin jelas: apakah tiga poin pernyataan Pemkab Bekasi akan ditindaklanjuti dengan langkah konkret, dan apakah pemerintah akan memberikan penjelasan atas keberatan IWOI terkait pembatasan akses pertemuan?
Jawaban atas dua pertanyaan tersebut akan menentukan apakah aksi ini menjadi awal penyelesaian persoalan atau justru membuka babak baru polemik di Kabupaten Bekasi.
Satu hal yang tidak boleh dilupakan: penghormatan terhadap kemerdekaan pers harus dibuktikan melalui tindakan, sedangkan solidaritas wartawan harus diwujudkan melalui keterbukaan dan penghormatan terhadap sesama.
Penulis: Alim