BANDUNG – Kebijakan pelaksanaan Car Free Day (CFD) setiap Jumat di kawasan kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung menuai sorotan. Program yang bertujuan mendorong pola hidup sehat dan kepedulian terhadap lingkungan tersebut dipertanyakan karena dinilai berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap pelayanan publik.
Sorotan itu disampaikan Bejo Suhendro, penggiat anti korupsi dari Lembaga Koordinasi Pemberantasan Korupsi dan Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia (LKPK-PANRI) Jawa Barat.
Bejo mengaku menerima sejumlah keluhan masyarakat mengenai terganggunya akses menuju kantor-kantor pemerintahan selama pelaksanaan CFD. Menurut informasi yang diterimanya, pembatasan akses tersebut berlangsung selama kurang lebih dua jam pada jam kerja.
“Jumat merupakan hari kerja. Seharusnya aktivitas pelayanan pemerintahan tetap menjadi prioritas. Jangan sampai masyarakat yang datang untuk mengurus keperluan administrasi justru mengalami kesulitan akses akibat kegiatan Car Free Day,” ujar Bejo, Jumat (13/12/2026).
AKSES KENDARAAN DIBATASI, PELAYANAN PUBLIK JADI SOROTAN
Bejo menyoroti kebijakan pembatasan akses kendaraan menuju kawasan perkantoran Pemkab Bandung yang disebut berlangsung mulai pukul 06.00 hingga 10.00 WIB.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, kendaraan dinas maupun kendaraan milik pegawai dan pejabat disebut tidak diperkenankan memasuki kawasan tersebut selama kegiatan berlangsung.
Kondisi ini, menurut Bejo, perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama jika pembatasan akses turut berdampak terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan langsung di kantor pemerintahan.
“Pertanyaannya, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pelayanan secara maksimal apabila akses menuju perkantoran pemerintahan justru dibatasi pada jam kerja? Pemerintah harus melihat persoalan ini dari sudut pandang masyarakat, bukan semata-mata dari sudut pandang pelaksanaan program,” tegasnya.
Ia juga menyebut keberatan terhadap kebijakan tersebut, berdasarkan informasi yang diterimanya, tidak hanya disampaikan masyarakat. Sejumlah pejabat dinas dan kepala badan di lingkungan Pemkab Bandung disebut turut mempertanyakan pelaksanaan CFD pada hari kerja.
Meski demikian, informasi mengenai keberatan dari kalangan pejabat tersebut masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait.
PARTISIPASI PEGAWAI DISEBUT HANYA 20–30 PERSEN
Persoalan lain yang menjadi perhatian Bejo adalah tingkat partisipasi pegawai dalam kegiatan CFD setiap Jumat.
Ia memperkirakan hanya sekitar 20 hingga 30 persen pegawai yang memanfaatkan kegiatan tersebut. Sementara sebagian lainnya, menurut informasi yang diterimanya, disebut kurang sependapat dengan penerapan CFD pada hari kerja.
Bejo menilai, apabila angka tersebut mendekati kondisi sebenarnya, Pemkab Bandung perlu melakukan evaluasi terhadap efektivitas program, termasuk mengukur tingkat partisipasi, manfaat kegiatan, serta dampaknya terhadap kelancaran pelayanan publik.
“Jangan sampai sebuah kebijakan terus dipertahankan, sementara manfaatnya belum terukur secara jelas dan keluhan masyarakat justru terus bermunculan. Program pemerintah harus dievaluasi berdasarkan manfaat nyata, bukan sekedar karena sudah menjadi keputusan pimpinan,” katanya.
Ia meminta pemerintah daerah tidak hanya menjadikan tujuan kegiatan sebagai tolak ukur keberhasilan, tetapi juga memperhatikan pelaksanaan di lapangan dan dampaknya terhadap masyarakat.
DESAK BUPATI BANDUNG KAJI ULANG KEBIJAKAN CFD
Atas berbagai persoalan tersebut, Bejo secara terbuka meminta Bupati Bandung melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan CFD setiap Jumat di kawasan kompleks perkantoran Pemkab Bandung.
Menurutnya, kegiatan olahraga dan upaya menjaga lingkungan pada dasarnya dapat berjalan beriringan dengan kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Namun, pengaturan waktu, lokasi, serta akses menuju kantor-kantor pemerintahan harus dirancang secara cermat agar tidak menghambat aktivitas kedinasan maupun kebutuhan masyarakat.
“CFD tetap bisa dilaksanakan jika memang membawa manfaat. Namun, jangan sampai pelaksanaannya mengganggu tugas utama pemerintahan. Pelayanan publik tidak boleh dikorbankan hanya karena pengaturan kegiatan yang belum mempertimbangkan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Bejo juga meminta agar pemerintah daerah membuka ruang evaluasi dengan melibatkan masyarakat, aparatur sipil negara, serta pihak-pihak yang terdampak langsung oleh kebijakan tersebut.
PEMKAB BANDUNG DIMINTA BUKA DATA DAN BERIKAN PENJELASAN
Bejo berharap Bupati Bandung beserta jajaran Pemkab Bandung dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar penerapan CFD setiap Jumat di kawasan perkantoran pemerintah daerah.
Menurutnya, sejumlah hal perlu dijelaskan kepada publik, mulai dari dasar kebijakan, tujuan dan indikator keberhasilan program, pengaturan akses kendaraan, hingga mekanisme untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan selama kegiatan berlangsung.
“Jangan sampai pemerintah terlalu fokus menjalankan program, tetapi lupa bahwa ada masyarakat yang datang ke kantor pemerintahan untuk mendapatkan hak pelayanannya. Jabatan dan kewenangan merupakan amanah untuk melayani rakyat, bukan untuk memaksakan kebijakan tanpa mendengar aspirasi,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari Bupati Bandung maupun perangkat daerah terkait mengenai dasar pelaksanaan CFD setiap Jumat, mekanisme pengaturan akses kendaraan, keberlangsungan pelayanan publik selama kegiatan, serta data partisipasi pegawai.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Bupati Bandung maupun pihak Pemkab Bandung untuk memberikan penjelasan mengenai kebijakan tersebut.
Publik kini menantikan penjelasan pemerintah daerah, khususnya mengenai bagaimana pelaksanaan CFD setiap Jumat dapat berjalan tanpa mengurangi hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan pemerintahan secara optimal.