KARAWANG – Pesatnya perkembangan investasi dan aktivitas industri di Kabupaten Karawang menjadi tantangan tersendiri bagi pengawasan keberadaan warga negara asing (WNA), khususnya tenaga kerja asing (TKA). Di tengah meningkatnya aktivitas perusahaan, pengawasan terhadap legalitas dokumen, kesesuaian izin tinggal, hingga jenis pekerjaan yang dilakukan orang asing dinilai membutuhkan koordinasi lintas instansi yang lebih optimal.
Persoalan tersebut mengemuka dalam pertemuan antara pihak Imigrasi Kelas I Non TPI Kabupaten Karawang dengan sejumlah organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan elemen masyarakat yang menyoroti keberadaan orang asing di kawasan industri, Jumat (13/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Kasi Inteldakim) Imigrasi Kelas I Non TPI Kabupaten Karawang, Candra Wahyu Hidayat, Md.Im., S.H., mengakui bahwa pengawasan orang asing memiliki sejumlah tantangan, mulai dari perbedaan basis data antar instansi, luasnya wilayah pengawasan, keterbatasan personel, hingga beragamnya aktivitas warga negara asing di lingkungan perusahaan.
Candra meminta masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa setiap orang asing yang terlihat melakukan aktivitas di kawasan industri otomatis merupakan TKA ilegal.
Menurutnya, status dan legalitas kegiatan orang asing harus diperiksa berdasarkan dokumen keimigrasian, jenis visa, izin tinggal, serta aktivitas yang diperbolehkan secara hukum.
Data Ribuan TKA Harus Dibuktikan, Jangan Hanya Berdasarkan Dugaan
Menanggapi informasi yang berkembang mengenai dugaan keberadaan ribuan TKA di Kabupaten Karawang, Candra menegaskan bahwa setiap angka harus memiliki dasar data dan fakta yang jelas.
Ia bahkan mengaku ingin mengetahui sumber informasi serta metode perhitungan yang digunakan sebelum memberikan kesimpulan.
“Kalau terkait angka itu, saya juga sebenarnya ingin tahu angka itu didapat dari mana dan berdasarkan apa. Saya punya prinsip kehati-hatian. Untuk menjelaskan sesuatu harus ada data dan fakta supaya objektif,” ungkap Candra.
Ia menjelaskan bahwa perbedaan jumlah orang asing dalam pendataan antar instansi dapat terjadi karena masing-masing lembaga memiliki sistem, kepentingan administrasi, dan kewenangan yang berbeda.
Imigrasi, misalnya, melakukan pendataan berdasarkan domisili atau alamat keberadaan orang asing. Sementara instansi ketenagakerjaan memiliki basis data berdasarkan aktivitas dan administrasi penggunaan tenaga kerja asing.
Selain itu, seorang TKA dimungkinkan memiliki lokasi kerja lebih dari satu. Kondisi tersebut juga perlu diperhatikan dalam proses pencocokan data.
Karena itu, perbedaan angka tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran. Diperlukan penyamaan definisi, ruang lingkup, serta metode pendataan agar jumlah orang asing yang berada dan bekerja di Karawang dapat diketahui secara lebih akurat.
Tidak Semua WNA di Kawasan Industri Berstatus TKA
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut adalah masih adanya kesalahpahaman masyarakat dalam membedakan TKA dengan warga negara asing yang datang untuk kegiatan lain di lingkungan perusahaan.
Candra menerangkan bahwa keberadaan orang asing di kawasan industri tidak selalu berkaitan dengan hubungan kerja sebagai tenaga kerja asing.
Selain TKA dan investor, terdapat pula warga negara asing yang datang untuk kepentingan bisnis, pertemuan, pemasangan atau perbaikan mesin, audit, survei, peningkatan kompetensi, serta kegiatan lainnya sesuai ketentuan keimigrasian.
“Orang awam terkadang melihat ada orang asing di perusahaan, kemudian langsung menyebutnya TKA. Padahal, belum tentu. Kegiatan mereka bisa bermacam-macam dan masing-masing memiliki dasar izin yang berbeda,” jelasnya.
Ia menambahkan, penggunaan TKA memiliki mekanisme perizinan tersendiri, termasuk persyaratan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dari kementerian yang membidangi ketenagakerjaan.
Sementara investor memiliki mekanisme dan persyaratan berbeda melalui instansi yang menangani penanaman modal.
Dengan demikian, pemeriksaan terhadap orang asing harus memperhatikan jenis visa, izin tinggal, penjamin, perusahaan, jabatan, serta tujuan kegiatan sebagaimana tercantum dalam dokumen keimigrasian.
“Jadi saya harus membedakan antara TKA dan kegiatan orang asing lainnya. Jangan sampai orang yang sebenarnya memiliki izin untuk kegiatan tertentu langsung dicap sebagai TKA ilegal,” tegasnya.
Awasi 12 Kawasan Industri, Imigrasi Akui Keterbatasan Personel
Besarnya aktivitas industri di Karawang ternyata tidak sebanding dengan mudahnya pelaksanaan pengawasan di lapangan.
Candra mengungkapkan, keterbatasan personel menjadi salah satu kendala yang dihadapi Imigrasi dalam menjalankan tugas pengawasan orang asing.
Ia menceritakan bahwa ketika mulai bertugas, jumlah personel yang tersedia untuk kegiatan pengawasan sangat terbatas. Padahal, wilayah kerja yang harus diawasi mencakup sejumlah kawasan industri di Karawang hingga wilayah Purwakarta.
Menurutnya, terdapat sekitar 12 kawasan industri yang membutuhkan perhatian pengawasan, dengan aktivitas perusahaan dan keberadaan orang asing yang terus berkembang.
“Ketika saya masuk, personel pengawasan sangat terbatas. Sementara kami harus mengawasi banyak kawasan industri di Karawang, bahkan juga mencakup Purwakarta. Dengan segala keterbatasan yang ada, tentu kami berupaya menjalankan tugas semaksimal mungkin,” ungkapnya.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan orang asing di wilayah industri dengan aktivitas yang begitu luas membutuhkan dukungan sumber daya manusia, sistem informasi, serta koordinasi yang memadai.
41 WNA Dideportasi Sepanjang 2026
Untuk mengoptimalkan pengawasan, Imigrasi mengandalkan koordinasi lintas instansi melalui Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA).
Forum tersebut menjadi wadah pertukaran informasi, pencocokan data, pembahasan kendala, hingga penentuan langkah pengawasan berdasarkan kewenangan masing-masing instansi.
Apabila ditemukan dugaan pelanggaran, penanganannya akan disesuaikan dengan jenis persoalan dan kewenangan lembaga terkait.
“Strateginya melalui Tim PORA, kemudian koordinasi dengan instansi terkait. Kalau ada temuan di lapangan, kita lihat terlebih dahulu kewenangannya. Apabila menjadi kewenangan Imigrasi, ditangani Imigrasi. Kalau berkaitan dengan ketenagakerjaan, tentu melibatkan Disnaker,” jelasnya.
Selain koordinasi melalui Tim PORA, Imigrasi juga melakukan operasi pengawasan secara mandiri berdasarkan informasi, pengaduan masyarakat, maupun hasil pemantauan petugas.
Candra menyebutkan bahwa sepanjang 2026, pihaknya telah melakukan deportasi terhadap 41 orang asing dengan berbagai kasus dan latar belakang pelanggaran.
Menurutnya, laporan masyarakat menjadi salah satu sumber informasi penting dalam membantu pelaksanaan pengawasan. Meski demikian, setiap laporan tetap harus diverifikasi dan dibuktikan sebelum tindakan hukum dilakukan.
Aktivitas WNA Mengerjakan Pekerjaan Fisik Jadi Sorotan
Dalam diskusi tersebut, sejumlah perwakilan ormas dan LSM mempertanyakan keberadaan warga negara asing yang terlihat melakukan pekerjaan fisik di kawasan industri.
Aktivitas yang disoroti antara lain pemasangan mesin, pekerjaan konstruksi, penggalian fondasi, hingga pemasangan saluran dan fasilitas perusahaan.
Mereka mempertanyakan mekanisme pemeriksaan untuk memastikan bahwa orang asing yang melakukan pekerjaan tersebut telah memiliki izin sesuai dengan aktivitasnya.
Persoalan ini dinilai penting karena sebagian pekerjaan tersebut pada prinsipnya dapat melibatkan tenaga kerja Indonesia, khususnya masyarakat Karawang yang masih membutuhkan kesempatan kerja.
Menanggapi hal itu, Candra menjelaskan bahwa setiap aktivitas orang asing harus diperiksa berdasarkan jenis pekerjaan, tujuan kedatangan, durasi kegiatan, serta ketentuan dalam izin yang dimiliki.
Ia mencontohkan pemasangan mesin industri yang terkadang membutuhkan keahlian teknis khusus, mulai dari pemetaan lokasi, persiapan fondasi, instalasi, hingga penyesuaian sistem.
Dalam kegiatan tertentu, tenaga ahli asing juga dapat bekerja bersama tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping maupun tenaga pelaksana.
“Ketika kita menemukan orang asing melakukan kegiatan di perusahaan, kita tidak bisa langsung menyimpulkan. Harus dilihat dulu apa kegiatannya, siapa yang melakukan, bagaimana prosesnya, dan apakah sesuai dengan izin yang dimiliki,” jelasnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa seluruh aktivitas tetap harus mengikuti batasan izin yang berlaku. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang.
Ormas dan LSM Minta Dilibatkan dalam Pengawasan
Dalam kesempatan yang sama, sejumlah perwakilan ormas dan LSM meminta agar elemen masyarakat diberikan ruang lebih luas untuk membantu pengawasan keberadaan orang asing di kawasan industri.
Mereka mengaku memiliki jaringan dan anggota yang tersebar di berbagai wilayah Karawang sehingga berpotensi membantu menyampaikan informasi mengenai aktivitas orang asing yang diduga tidak sesuai ketentuan.
Mereka juga meminta kejelasan mengenai mekanisme pelaporan apabila menemukan dugaan pelanggaran di lapangan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Candra menyatakan bahwa masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan kepada pihak Imigrasi.
Namun, pemeriksaan dokumen keimigrasian dan tindakan penegakan hukum tetap menjadi kewenangan petugas yang memiliki otoritas.
“Kalau ada informasi atau laporan dari masyarakat, silahkan disampaikan kepada kami. Nanti kami akan pelajari dan tindak lanjuti berdasarkan kewenangan. Kami juga terbuka untuk berdiskusi dan menerima aspirasi,” ujarnya.
Pernyataan tersebut membuka ruang kolaborasi antara Imigrasi dan elemen masyarakat, terutama dalam memperluas jangkauan informasi pengawasan di kawasan industri.
Dugaan Upah Pekerja Lokal Belum Dibayar Ikut Disorot
Tidak hanya persoalan keberadaan TKA, pertemuan tersebut juga memunculkan keluhan mengenai dugaan keterlambatan pembayaran upah sejumlah pekerja lokal yang terlibat dalam kegiatan perusahaan maupun proyek yang berkaitan dengan tenaga asing.
Sejumlah peserta diskusi menyampaikan adanya pekerja yang mengaku telah bekerja selama beberapa bulan, tetapi belum menerima pembayaran sesuai kesepakatan.
Keluhan tersebut menjadi perhatian karena keberadaan investasi dan aktivitas industri semestinya turut memberikan manfaat nyata bagi tenaga kerja Indonesia.
Candra menyatakan bahwa persoalan pembayaran upah dan hubungan kerja perlu dikoordinasikan dengan instansi terkait, khususnya pengawas ketenagakerjaan.
Ia menegaskan bahwa penanganan persoalan orang asing juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap pekerja lokal yang terlibat dalam kegiatan perusahaan maupun proyek.
Dengan demikian, persoalan tersebut tidak cukup hanya dibahas dari sisi keimigrasian, tetapi juga harus ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan ketenagakerjaan sesuai kewenangan.
Imigrasi Tegaskan Penindakan Harus Berdasarkan Bukti
Candra menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mengabaikan dugaan pelanggaran yang ditemukan di lapangan.
Namun, setiap tindakan harus didahului pemeriksaan untuk memastikan apakah aktivitas orang asing benar-benar bertentangan dengan izin yang dimiliki.
Ia menyebutkan bahwa apabila ditemukan ketidaksesuaian, penanganannya dapat berupa penyesuaian izin, perubahan lokasi kegiatan, hingga tindakan keimigrasian apabila terbukti terjadi pelanggaran sesuai ketentuan.
“Prinsip saya, kalau memang salah tetap harus ditindak. Tetapi kita juga harus memastikan terlebih dahulu apakah orang tersebut benar-benar melakukan pelanggaran. Jangan sampai mengambil tindakan tanpa pemeriksaan yang objektif,” tegasnya.
Menurutnya, penegakan hukum harus berjalan seiring dengan koordinasi dan komunikasi bersama perusahaan pengguna tenaga asing serta instansi terkait.
Investasi Jangan Sampai Mengabaikan Kesempatan Kerja Warga Karawang
Pertemuan antara Imigrasi dan elemen masyarakat tersebut kembali menegaskan bahwa persoalan orang asing di kawasan industri Karawang bukan hanya menyangkut dokumen keimigrasian.
Ada persoalan lain yang tidak kalah penting, mulai dari kesesuaian aktivitas kerja, pengawasan perusahaan, transparansi data, hingga perlindungan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.
Karawang merupakan salah satu daerah dengan aktivitas industri dan investasi yang terus berkembang. Namun, pertumbuhan tersebut perlu diimbangi dengan pengawasan yang efektif serta kepastian bahwa penggunaan tenaga kerja asing benar-benar sesuai kebutuhan dan ketentuan hukum.
Di sisi lain, pemerintah dan perusahaan juga perlu memastikan tenaga kerja Indonesia mendapatkan kesempatan untuk bekerja, meningkatkan kompetensi, serta memperoleh manfaat dari perkembangan industri.
Pertemuan tersebut diharapkan tidak berhenti sebatas diskusi, melainkan ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas instansi, pertukaran data, mekanisme pengaduan yang jelas, dan pengawasan yang lebih terukur.
Sebab, investasi memang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Karawang. Namun, kepastian hukum, perlindungan tenaga kerja lokal, dan pengawasan terhadap aktivitas orang asing juga tidak boleh dikesampingkan.
Karawang membutuhkan investasi, tetapi masyarakat lokal jangan sampai hanya menjadi penonton di tengah pesatnya pertumbuhan industri di daerahnya sendiri.
Penulis: Alim