PKS Parkir Stadion Singaperbangsa Baru Terbit Oktober 2026, Kadisparpora Buka Suara: Tarif Rp3.000 Justru Sisakan Tanda Tanya!

0
Caption: PKS Parkir Stadion Singaperbangsa Baru Terbit Oktober 2026, Kadisparpora Buka Suara: Tarif Rp3.000 Justru Sisakan Tanda Tanya!

KARAWANG – Polemik pengelolaan parkir di kawasan Stadion Singaperbangsa, Kabupaten Karawang, semakin menjadi sorotan publik. Setelah menuai kritik dari Praktisi Hukum Asep Agustian alias Askun, kini Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Karawang, Abas Sudrajat, S.Sos., M.P., akhirnya memberikan penjelasan terkait kebijakan kerja sama pengelolaan kawasan stadion hingga munculnya pungutan parkir sebesar Rp3.000 kepada pengunjung.

Namun, di balik klarifikasi tersebut, sejumlah persoalan justru memunculkan pertanyaan baru. Terutama mengenai dasar hukum pemungutan parkir, kewenangan pihak ketiga, serta mekanisme pengawasan terhadap aktivitas yang berlangsung di fasilitas milik pemerintah daerah tersebut.

Kepada awak media, Jumat (20/11/2026), Abas menjelaskan bahwa pengelolaan retribusi di sejumlah fasilitas olahraga milik pemerintah daerah merupakan bagian dari kewajiban organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

Ia menyebut capaian retribusi secara rutin dievaluasi melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), bahkan menjadi bahan pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

“Setiap bulan itu kadang-kadang dievaluasi sama TAPD, kadang Banggar juga di Dewan. Berapa progres retribusi yang ada, targetnya berapa, baru terealisasi berapa, atau apa kendalanya. Itu rutin dievaluasi,” jelas Abas.

PKS Baru Terbit Oktober, Mengapa Baru Dilakukan Saat Tahun Anggaran Berjalan?

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah waktu penerbitan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan Stadion Singaperbangsa.

Abas mengungkapkan, kerja sama dengan pihak ketiga baru dilakukan pada Oktober 2026. Ia beralasan, sejak Januari hingga sebelum Oktober, kondisi stadion masih dalam proses penyelesaian dan transisi pembangunan.

“Memang waktu itu belum ber-PKS. Baru kita lakukan PKS di bulan Oktober. Alasannya, dari Januari sampai saat itu kondisi stadion belum benar-benar selesai, masih ada proses transisi pembangunan. Makanya baru bisa dilakukan pada Oktober,” ungkapnya.

Penjelasan tersebut tentu menjadi informasi penting. Namun, publik juga patut mempertanyakan bagaimana mekanisme pemanfaatan dan pengelolaan kawasan stadion sebelum PKS diterbitkan.

Apakah selama masa tersebut sudah terdapat aktivitas komersial? Bagaimana pengawasan terhadap pemanfaatan aset daerah? Dan apakah seluruh aktivitas yang menghasilkan pemasukan telah memiliki dasar administrasi yang jelas?

Pertanyaan ini penting agar pengelolaan aset pemerintah tidak berjalan dalam ruang abu-abu.

PKS Hanya Mengatur Pengelolaan Area, Bukan Rinci Tarif Parkir

Persoalan semakin menarik ketika Abas menjelaskan ruang lingkup PKS antara Disparpora dan pihak ketiga.

Menurutnya, perjanjian tersebut pada dasarnya mengatur pengelolaan kawasan Stadion Singaperbangsa, bukan secara khusus mengatur teknis operasional maupun penetapan tarif parkir.

“Kalau dalam PKS itu tidak menyebut lebih rinci urusan parkir. PKS hanya bicara pengelolaan area Stadion Singaperbangsa. Kalau aturan mengenai berapa tarifnya, itu ada di Perda,” terangnya.

Pernyataan ini justru membuka ruang pertanyaan yang lebih mendasar.

Jika PKS tidak mengatur secara terperinci pengelolaan parkir, lantas atas dasar kewenangan apa pihak pengelola menjalankan pemungutan uang parkir dari pengunjung?

Apakah sudah ada penugasan, izin, atau koordinasi resmi dengan instansi teknis yang berwenang dalam urusan perparkiran?

Sebab, pengelolaan kawasan stadion dan penyelenggaraan pelayanan parkir merupakan dua aspek yang perlu memiliki kejelasan kewenangan serta landasan hukum masing-masing.

Jangan sampai kerja sama pengelolaan area justru ditafsirkan sebagai kewenangan tanpa batas untuk menjalankan aktivitas pungutan kepada masyarakat.

Dalih Minim Pemasukan Sewa Lapangan, Parkir Jadi Potensi Pendapatan?

Abas juga menyinggung persoalan pemasukan dari penyewaan lapangan stadion.

Menurutnya, pihak pengelola pernah menyampaikan keluhan terkait minimnya pemasukan karena harus bersaing dengan fasilitas mini soccer yang menawarkan harga lebih kompetitif.

Tarif penyewaan lapangan stadion yang dinilai lebih tinggi dibandingkan sejumlah fasilitas mini soccer disebut membuat calon penyewa memiliki alternatif lain.

Kondisi tersebut kemudian menjadi salah satu pertimbangan pengelola dalam melihat potensi pendapatan dari aktivitas lain di kawasan stadion, termasuk parkir.

Namun, alasan optimalisasi pendapatan tentu tidak boleh mengesampingkan aturan yang mengikat pengelolaan fasilitas publik.

Masyarakat berhak mendapatkan kepastian bahwa setiap pungutan yang dibebankan kepada pengunjung memiliki dasar hukum, mekanisme penetapan, serta pertanggungjawaban yang transparan.

Tarif Rp3.000 Dipersoalkan, Disparpora Sebut Berawal dari Inisiatif Pengelola

Terkait munculnya pungutan parkir sebesar Rp3.000, Abas menjelaskan bahwa sebelumnya aktivitas parkir di kawasan stadion telah melibatkan masyarakat setempat atau Karang Taruna.

Namun, aktivitas tersebut menurut keterangannya tidak secara khusus menjadi bagian dari PKS pengelolaan kawasan yang baru.

Ia menyebut pihak pengelola kemudian melihat adanya potensi dari aktivitas parkir, terutama untuk mengatur dan memberikan keamanan terhadap kendaraan pengunjung agar tidak terparkir sembarangan.

Gagasan tersebut diklaim sebagai upaya penataan kendaraan, termasuk sepeda motor yang ditinggalkan pengunjung saat menggunakan fasilitas stadion.

Meski demikian, Abas mengakui bahwa niat baik dalam pengelolaan belum tentu otomatis diterima masyarakat apabila pelaksanaannya justru menimbulkan persoalan baru.

Pernyataan tersebut menjadi catatan penting. Sebab, tujuan memberikan keamanan kendaraan tidak serta-merta menjawab persoalan legalitas pemungutan tarif.

Keamanan, penataan parkir, dan penarikan uang dari masyarakat merupakan persoalan berbeda yang masing-masing harus memiliki kejelasan aturan dan tanggung jawab.

Koordinasi Disparpora, Dishub, dan Pengelola Perlu Dibuka ke Publik

Polemik ini juga menyentuh persoalan pembagian kewenangan antar instansi.

Jika terdapat pungutan parkir di kawasan stadion, sejauh mana koordinasi Disparpora dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Karawang sebagai instansi yang berkaitan dengan urusan perparkiran?

Siapa yang bertanggung jawab menetapkan mekanisme operasional? Siapa yang mengawasi petugas di lapangan? Ke mana uang parkir tersebut disetorkan? Dan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya?

Selain itu, bagaimana nasib pengelolaan parkir yang sebelumnya melibatkan masyarakat atau Karang Taruna setempat setelah hadirnya pihak ketiga?

Jangan sampai perubahan pola pengelolaan justru menimbulkan tumpang tindih kewenangan, menghilangkan peran masyarakat tanpa kejelasan, atau menciptakan ketidakpastian bagi pengunjung.

Klarifikasi Kadisparpora Belum Menjawab Seluruh Persoalan

Penjelasan Abas Sudrajat memang memberikan gambaran mengenai alasan PKS baru diterbitkan pada Oktober 2026, ruang lingkup kerja sama, hingga munculnya inisiatif pengelolaan parkir.

Namun, substansi persoalan yang menjadi perhatian publik belum sepenuhnya terjawab.

Kritik Praktisi Hukum Asep Agustian alias Askun mengenai perlunya koordinasi antara kepala OPD dan Bupati Karawang juga menjadi catatan yang tidak bisa diabaikan.

Sebab, kebijakan pemanfaatan aset daerah yang bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat semestinya tidak hanya berorientasi pada optimalisasi pendapatan, tetapi juga harus mengedepankan kepastian hukum, transparansi, dan pengawasan.

Publik tidak sekedar membutuhkan penjelasan mengapa PKS baru diterbitkan pada Oktober. Lebih dari itu, masyarakat membutuhkan keterbukaan mengenai isi perjanjian, dasar hukum pungutan parkir, pembagian kewenangan, hingga aliran pendapatan yang dihasilkan.

Stadion Singaperbangsa merupakan fasilitas publik yang dibangun untuk kepentingan masyarakat. Jangan sampai semangat mengoptimalkan pendapatan daerah justru melahirkan kebijakan yang membebani pengunjung tanpa kejelasan dasar hukum dan mekanisme pertanggungjawaban.

Kini, bola panas polemik parkir Stadion Singaperbangsa berada pada sejauh mana Disparpora, Dishub, pihak pengelola, dan pemerintah daerah berani membuka seluruh mekanisme pengelolaannya kepada publik.

Sebab, fasilitas milik rakyat bukan sekedar objek untuk menghasilkan pendapatan, melainkan amanah yang harus dikelola secara transparan dan bertanggung jawab.

Penulis: Alim

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini