
KARAWANG – Keberadaan papan informasi proyek pembangunan jalan dan jembatan milik Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang menjadi sorotan. Pasalnya, informasi lokasi pekerjaan yang tercantum pada papan proyek diduga tidak sesuai dengan lokasi tempat papan tersebut ditemukan.
Berdasarkan pantauan Media Ulas Berita, Jumat (20/11/2026), papan informasi proyek tersebut terpasang tepat di depan Kantor Kepala Desa Rengasdengklok Selatan, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang.
Namun, yang mengundang tanda tanya adalah keterangan pada kolom lokasi pekerjaan. Dalam papan tersebut justru tertulis Kecamatan Cilebar, bukan Kecamatan Rengasdengklok.
Perbedaan informasi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Apakah papan proyek tersebut mengalami kesalahan pencetakan, salah pemasangan, atau justru terdapat persoalan lain dalam penyampaian informasi kegiatan pembangunan?
Salah seorang warga berinisial ABS mengaku heran melihat ketidaksesuaian tersebut.
“Ari nu kiye salah cetak kitu papan proyek? Piraku pagaweyan di Kecamatan Rengasdengklok, ari di papan proyek Kecamatan Cilebar,” ungkap ABS dengan nada heran.
Berdasarkan informasi yang tercantum pada papan proyek, kegiatan tersebut memiliki nama pekerjaan Pelebaran Jalan Bojongtugu–Bosowa, dengan nilai kontrak mencapai Rp289.195.000 yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2026.
Papan informasi itu juga mencantumkan tanggal kontrak 9 November 2026, dengan waktu pelaksanaan selama 39 hari kalender, terhitung mulai 9 November hingga 17 Desember 2026. Sementara konsultan pengawas yang tercantum adalah CV Fadilah Pratama Mandiri.
Anggaran Ratusan Juta, Informasi Lokasi Justru Membingungkan
Persoalan ini patut menjadi perhatian. Sebab, papan informasi proyek bukan sekedar pelengkap administrasi atau formalitas di lokasi pekerjaan. Keberadaannya merupakan salah satu instrumen keterbukaan informasi publik agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas penggunaan anggaran negara.
Informasi mengenai nama pekerjaan, lokasi, nilai kontrak, sumber anggaran, pelaksana, hingga jangka waktu pekerjaan semestinya disampaikan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jika terjadi kesalahan pencetakan, pihak pelaksana maupun dinas terkait semestinya segera melakukan pembenahan. Namun, apabila papan tersebut memang diperuntukkan bagi pekerjaan di Kecamatan Cilebar, muncul pertanyaan lain: mengapa justru dipasang di depan Kantor Desa Rengasdengklok Selatan?
Jangan sampai masyarakat dibuat bingung oleh informasi proyek yang seharusnya menjadi sumber transparansi.
Dinas PUPR Karawang Jangan Bungkam, Publik Menunggu Klarifikasi
Dengan nilai kontrak mencapai Rp289 juta, masyarakat tentu memiliki hak untuk mengetahui secara pasti lokasi pekerjaan yang menggunakan anggaran daerah tersebut.
Dinas PUPR Kabupaten Karawang, khususnya bidang yang menangani pembangunan jalan dan jembatan, perlu memberikan penjelasan secara terbuka terkait persoalan ini.
Apakah terjadi kesalahan penulisan lokasi? Apakah papan informasi tertukar dengan proyek lain? Ataukah terdapat alasan teknis dan administratif yang menyebabkan papan proyek tersebut terpasang di lokasi berbeda dari keterangan yang tercantum?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban yang jelas, bukan sekedar pembiaran.
Media Ulas Berita mendorong agar Dinas PUPR segera melakukan pengecekan terhadap dokumen kontrak, titik koordinat pekerjaan, serta kesesuaian papan informasi dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Sebab, transparansi penggunaan uang rakyat tidak cukup hanya dengan memajang angka anggaran. Ketepatan informasi juga menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Jangan sampai papan proyek yang seharusnya menjadi simbol keterbukaan justru menjadi sumber tanda tanya.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi Media Ulas Berita belum memperoleh keterangan resmi dari Dinas PUPR Kabupaten Karawang terkait ketidaksesuaian informasi lokasi tersebut.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Dinas PUPR maupun pihak pelaksana proyek demi menjaga keberimbangan informasi dan kepentingan publik.
Penulis: Alim

