Karawang – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bumi Proklamasi mengeluarkan kecaman keras terhadap Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Karawang, Endang Suryadi, yang dinilai bersikap arogan dan tidak profesional saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Karawang, Senin (20/10/2025).
RDP yang digelar untuk membahas dugaan malpraktik di Rumah Sakit Hastien, Rengasdengklok, mendadak ricuh setelah Kadinkes gagal memaparkan hasil audit medis terkait kematian Mursiti (62), warga Bekasi, lalu bersikap emosional saat diminta menunjukkan dokumen resmi.
Dede Jalaludin, S.H., atau Bang DJ dari LBH Bumi Proklamasi, menilai tindakan Kadinkes bukan hanya tidak etis, tetapi mempermalukan institusi pemerintah.
“Dalam forum resmi di DPRD, pejabat publik malah membentak rakyat dan wakil rakyat. Sikap arogan, emosional, dan tidak bisa mengendalikan diri seperti itu sangat memalukan,” tegas Bang DJ.
LBH mencium adanya upaya menutup-nutupi fakta setelah Kadinkes tak mampu menunjukkan hasil audit medis RS Hastien yang sebelumnya disebut sudah selesai.
“Kalau memang audit sudah dilakukan dan menyimpulkan tidak ada malpraktik, kenapa tidak bisa ditunjukkan? Ketika diminta dokumennya, yang muncul malah kemarahan. Itu di luar nalar,” ujarnya.
Menurutnya, sikap Kadinkes justru menguatkan kecurigaan publik bahwa proses audit internal tidak transparan, tidak independen, bahkan patut diduga belum dilakukan secara objektif.
“Ini bukan dokumen rahasia negara. Ini soal nyawa manusia. Kalau takut dibuka, publik wajar curiga, auditnya tidak sesuai prosedur, atau jangan-jangan belum ada sama sekali,” tambahnya.
LBH Bumi Proklamasi memastikan kasus ini tak akan berhenti di meja RDP. Mereka tengah menyiapkan langkah hukum dan melapor ke Ombudsman RI, Inspektorat Jawa Barat, dan Komnas HAM.
“Kami akan bongkar semua kalau Dinas Kesehatan terus bersikap seperti ini. Dugaan maladministrasi dan penyalahgunaan kewenangan harus diperiksa,” tegas Bang DJ.
Ia juga menyorot mentalitas pejabat yang anti kritik dan tak siap dimintai pertanggungjawaban.
“Jabatan publik itu amanah, bukan benteng dari kritik. Kalau ditanya hasil audit saja marah, itu tandanya dia tidak pantas memimpin sektor kesehatan. Pejabat seperti ini berbahaya bagi demokrasi lokal,” sindirnya.
LBH pun mendesak Bupati Karawang turun tangan mengevaluasi Kadinkes yang dinilai mencoreng nama baik pemerintah daerah.
“Kalau di forum DPRD saja tidak bisa bersikap profesional, Bupati wajib bertindak. Jangan biarkan pejabat arogan merusak kepercayaan publik,” ujar Bang DJ.
Ia menutup dengan penegasan bahwa LBH Bumi Proklamasi siap membawa kasus dugaan malpraktik RS Hastien hingga ranah hukum pidana jika perlu.
“Ini soal nyawa dan keadilan, bukan basa-basi. Kalau ada yang bermain, kami pastikan akan kami kejar sampai tuntas,” pungkasnya.
Kasus dugaan malpraktik RS Hastien mencuat setelah Mursiti (62) meninggal usai operasi. Meski Dinas Kesehatan sempat menyatakan secara lisan bahwa tidak ditemukan pelanggaran SOP, hingga kini tak ada satu pun dokumen audit resmi yang dipublikasikan kepada keluarga korban maupun DPRD.
Penulis: Alim