Bandung – Konflik internal Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat kembali memanas dan kali ini meledak di jalanan. Puluhan anggota Kadin dari berbagai kabupaten/kota mendatangi Kantor Kadin Jawa Barat di Jalan Sukabumi, Kota Bandung, Rabu (19/11/2025), sebagai bentuk protes atas dualisme kepengurusan yang tak kunjung diselesaikan oleh Kadin Indonesia. Tanpa basa-basi, mereka menyatakan gedung tersebut status quo dan langsung menyegel bangunan hingga keputusan resmi diterbitkan.
Aksi berlangsung panas dengan orasi terbuka dan pemasangan spanduk besar bertuliskan “GEDUNG KADIN JAWA BARAT DALAM STATUS QUO” serta poster “BANGUNAN INI DISEGEL”. Polisi yang berjaga ketat tampak membentuk barikade, sementara akses Jalan Sukabumi sempat ditutup ketika massa memasang segel di pintu gedung.
Galih F. Qurbany: “Situasi Ini Berbahaya, Dua Kubu Sama-Sama Tak Punya SK!”
Koordinator aksi sekaligus Wakil Ketua Kadin Jawa Barat, Galih F. Qurbany, mengungkap pemicu utama ledakan konflik ini: dualisme kepengurusan antara kubu Almer dan kubu Nizar Sungkar.
“Ketidaktegasan Kadin Indonesia menjadikan situasi ini berbahaya dari sisi keamanan maupun politik. Ada pihak yang diuntungkan, salah satunya kubu Almer, padahal keduanya sama-sama belum punya SK dan sama-sama menggelar Musprov pada 24 September di lokasi berbeda,” tegas Galih di tengah aksi.
Sebelumnya, kubu Nizar melangsungkan Musyawarah Provinsi (MuProv) di Bandung, sementara kubu Almer menggelar MuProv tandingan di Bogor. Kedua kubu sama-sama mengklaim diri sebagai kepengurusan sah, membuat konflik semakin kusut dan penuh ketidakpastian.
Konflik Dinilai Mengganggu Iklim Usaha Jawa Barat
Galih mengingatkan bahwa konflik yang dibiarkan berlarut ini bukan sekedar keributan internal, tetapi berpotensi mengganggu stabilitas dunia usaha di Jawa Barat.
“Pemerintah sedang fokus memperkuat ekonomi kerakyatan sesuai arah Presiden Prabowo. Tapi konflik yang dibiarkan di Kadin Jabar justru bisa menghambat pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Menurutnya, Kadin sebagai organisasi strategis tidak boleh terperangkap dalam tarik menarik kepentingan atau dinamika politik.
“Kadin harus berjalan berdasarkan aturan, bukan karena faktor politik atau like and dislike. Kalau pengelolaannya tidak benar, yang terjadi hanya kekacauan,” tambahnya.
Desakan ke Anindya Bakrie: “Saatnya SK Dikeluarkan!”
Dalam aksinya, massa mendesak Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, untuk segera menerbitkan keputusan final yang dapat mengakhiri dualisme berkepanjangan. Galih mengklaim kubunya telah memenuhi syarat AD/ART.
“Kepengurusan sah harus didukung 50% + 1 dari 27 kabupaten/kota. Kami sudah memenuhi syarat dengan kehadiran 16 kabupaten/kota. Namun kami tetap menunggu keputusan resmi pusat,” tuturnya.
Gedung Disegel Hingga Keputusan Final
Aksi ditutup dengan pernyataan tegas: gedung Kadin Jawa Barat tidak boleh digunakan oleh pihak mana pun hingga kepengurusan resmi ditetapkan.
“Kami meminta kantor ini tidak dipakai siapa pun sampai sengketa kepengurusan diselesaikan. Gedung ini harus berada dalam status quo,” tandas Galih.