Karawang – Pernyataan Sekretaris Korpri Karawang, Geri Samrodi, terkait kebijakan pemberian dana Rp7 juta kepada pensiunan ASN, memantik gelombang kecaman keras. Pengamat Kebijakan Sosial Politik Karawang, Asep Agustian, bahkan menyebut pernyataan Geri sebagai ngawur, ngaco, dan berpotensi memperkeruh suasana di tubuh Korpri maupun di kalangan para purna ASN.
Kontroversi bermula setelah Geri Samrodi di salah satu media menjelaskan bahwa uang yang diberikan kepada pensiunan “bukan berasal dari iuran bulanan”, melainkan hanya sekedar “kadeudeuh” atau tali asih yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran Korpri.
“Ini hanya bentuk kadeudeuh, sebagai apresiasi. Karena mempertimbangkan efisiensi anggaran, kami hanya bisa memberikan Rp7 juta,” ujar Geri.
Pernyataan itu langsung memicu respons keras dari Asep Agustian.
Asep: Pernyataan Geri “Ngaco” dan Menyesatkan Publik
Asep mengaku heran sekaligus mempertanyakan dasar pernyataan Sekretaris Korpri tersebut.
“Nah ini pernyataan ngawur. Pernyataan yang disampaikan Geri di media cetak itu… ngaco dan membuat kisruh. Ini sekretaris Korpri loh!” tegas Asep, Rabu (3/12/2025).
Ia menantang logika Geri yang menyebut dana itu sebagai “kadeudeuh”, padahal selama puluhan tahun ASN rutin membayar iuran anggota.
“Kok ada efisiensi? Memangnya ini uang negara? Atau Korpri tidak mampu membayar lalu dialihkan bahasanya jadi kadeudeuh? Tidak bisa. Dialihkannya saja sudah salah,” geramnya.
Asep kemudian memberi perumpamaan yang menyentil.
“Kalau seorang PNS pensiun hanya diberi kadeudeuh Rp500 ribu atau Rp1 juta, padahal punya simpanan dan iuran, apakah mereka mau? Geri sendiri kalau pensiun diberi satu juta, mau tidak?”
Pendapat Pejabat Korpri Berbeda-Beda, Asep: “Ini Kegagalan Manajemen Internal”
Menurut Asep, persoalan semakin keruh karena pernyataan pejabat Korpri, mulai dari ketua, wakil ketua, hingga sekretaris, tidak senada.
Ia menilai hal ini sebagai bentuk kegagalan Korpri dalam menyelesaikan persoalan secara internal.
“Yang harus berbicara itu Ketua Korpri. Bukan semua berpendapat sendiri-sendiri. Inilah penyebab kekisruhan.”
Asep Imbau Pensiunan Tidak Gegabah Lapor APH
Meski mengkritik tajam Korpri, Asep meminta para pensiunan untuk tidak terburu-buru membawa masalah ini ke aparat penegak hukum.
“Jangan sedikit-sedikit lapor KDM. Kita punya Bupati. Bertemulah dengan Bupati.”
Asep meyakini Bupati Aep Saepulloh dapat menjadi penengah dan menghadirkan solusi yang proporsional.
Pertanyakan Hitungan Rp7 Juta: “Ada yang Dulu Terima Rp14 Juta, Kenapa Sekarang Turun?”
Poin lain yang disorot Asep adalah ketidakjelasan dasar penetapan angka Rp7 juta, terlebih ada informasi bahwa sebelumnya beberapa anggota menerima hingga Rp14 juta.
“Yang penuh membayar, ya bayarkan haknya. Mau dapat 9 juta, 10 juta, 11 juta, itu hak mereka. Yang kurang bayar, yang bolong-bolong, itu yang harus dibedakan.”
Asep menuntut Korpri untuk tegas, transparan, dan konsisten dengan hasil Muscab yang sebelumnya menetapkan besaran tertentu.
Asep: “Transparansi dan Proporsionalitas Adalah Kunci”
Menutup pernyataannya, Asep kembali menegaskan bahwa kekisruhan ini lahir dari pernyataan yang tidak tepat dan sikap Korpri yang dinilainya tidak transparan.
“Saya yakin kalau Bupati membaca ini secara proporsional, beliau pasti setuju. Penyelesaiannya harus jelas dan terbuka.”
Penulis: Alim