Bandung – Pengangkatan ribuan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kabupaten Bandung kembali menuai sorotan. Bejo Suhendro, Ketua Lembaga Koordinasi Pemberantasan Korupsi dan Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia (LKPK-PANRI) Jawa Barat, mengungkapkan adanya indikasi pelanggaran aturan dalam proses seleksi yang berlangsung hari ini, Senin, 8 Desember 2025.
Bejo menegaskan bahwa pihaknya menemukan dugaan pengangkatan guru P3K yang belum memenuhi syarat minimal, yakni: Mengajar minimal 24 jam per minggu atau memiliki tugas tambahan, dan Telah menjadi guru honorer sekurangnya 2 tahun.
“Kami menduga ada guru honor yang baru menjelang dua tahun mengabdi, tetapi sudah diangkat sebagai P3K. Bahkan sertifikasinya pun sudah diterima. Ini jelas janggal,” tegas Bejo.
Ia menilai bahwa kebijakan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung diduga tidak melalui verifikasi matang, sehingga memunculkan dugaan adanya campur tangan oknum pejabat tertentu.
“Diduga ada ulah atau kedekatan oknum pejabat yang membuat prosedur dilompati. Kasihan para guru honorer yang sudah memenuhi syarat, tetapi belum juga diangkat,” ujar Bejo.
Menurut data yang diterima pihaknya, lebih dari 7.000 guru P3K dari jenjang SD, SMP, dan instansi pendidikan lain diangkat pada hari ini. Namun, Bejo mengingatkan bahwa otonomi daerah bukan berarti bebas dari pengawasan, terlebih jika muncul dugaan praktik KKN, kolusi, nepotisme, atau kedekatan keluarga tertentu yang memengaruhi proses seleksi.
“Ini temuan kami hari ini. Ada indikasi kuat bahwa aturan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tidak dijalankan sebagaimana mestinya,” ungkapnya.
Bejo menyatakan bahwa LKPK-PANRI Jawa Barat akan mengumpulkan bukti dan mendorong investigasi lebih lanjut, agar proses rekrutmen P3K di Kabupaten Bandung berjalan transparan dan adil bagi seluruh guru honorer.
Penulis: Alim