Karawang – Ketua Pejuang Dana Korpri Terpending (PDKT) Karawang, Juhdiana, akhirnya melihat secercah harapan setelah lebih dari setahun perjuangan menuntut hak-hak purna bakti tak kunjung dibayar. Ia menyebut pertemuan yang difasilitasi Komisi 1 DPRD Karawang sebagai titik balik yang membuka jalan penyelesaian.
Selama ini, kata Juhdiana, perjuangan mereka bak “bertanding tanpa wasit”, tanpa arah, tanpa kejelasan. Namun kali ini, Komisi 1 hadir dan disebutnya sebagai “wasit yang adil” yang berani masuk gelanggang untuk meluruskan persoalan yang dinilai sudah terlalu lama dibiarkan menggantung.
Menurut Juhdiana, PDKT tidak menuntut lebih dari yang telah menjadi keputusan resmi pengurus sebelumnya, uang kadeudeuh Rp14 juta bagi para purna bakti. Ia mengecam keras munculnya keputusan baru yang tiba-tiba menurunkan hak tersebut menjadi Rp7 juta, tanpa penjelasan yang dianggap memadai oleh para penerima manfaat.
Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa Pengurus Korpri diberi batas waktu satu minggu untuk menghadap Dewan Pembina, yakni Bupati Karawang, guna merumuskan keputusan final. Juhdiana mengingatkan bahwa masalah ini telah berlarut-larut lebih dari satu tahun dan menegaskan, “Saatnya ada ketegasan, jangan biarkan para purna bakti terus menunggu tanpa kepastian.”
Ia juga memberi sinyal keras, jika persoalan ini kembali mandek, anggota PDKT siap mendorong kasus ini ke tingkat yang lebih tinggi. Meski demikian, ia tetap percaya Bupati Karawang bisa turun tangan segera dan mengakhiri polemik yang menyangkut hak-hak aparatur negara yang telah pensiun.
Di akhir pernyataannya, Juhdiana menyampaikan apresiasi kepada Komisi 1 yang menurutnya tampil bersikap netral, tegas, dan berpihak pada kepentingan rakyat. “Mereka hadir sebagai wasit yang adil ketika pertandingan mulai tidak jelas arah,” ujarnya.
Penulis: Alim