KARAWANG – Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Kertamukti, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, kini menjadi sorotan tajam masyarakat. Harapan menjadikannya sebagai lokomotif ekonomi desa justru berbanding terbalik dengan realitas di lapangan. Setelah menyerap modal dana desa dalam jumlah besar, dua sektor usaha unggulan, pertanian sawah dan peternakan domba tak kunjung menunjukkan hasil nyata. Ironisnya, Kepala Desa Kertamukti, Warnadi, secara terbuka mengakui kondisi Bumdes saat ini masih “mati suri.”
Pengakuan tersebut sontak memantik tanda tanya besar. Bumdes yang semestinya menjadi instrumen kemandirian ekonomi desa, kini justru dipersepsikan publik sebagai proyek yang menghabiskan anggaran tanpa kejelasan manfaat.
Pertanian Sawah: Modal Nyaris Seimbang dengan Hasil
Di sektor pertanian, Bumdes mengelola sekitar 3,5 hektare sawah di satu lokasi dengan sistem sewa. Namun biaya sewa tergolong tinggi. Untuk sawah standar, Bumdes harus mengeluarkan Rp12 juta per hektare per musim, sementara sawah dengan kualitas tertentu bisa mencapai Rp15 juta per hektare.
“Rp12 juta per hektare itu baru biaya sewa. Belum termasuk biaya modal lainnya. Kalau dihitung keseluruhan, modalnya bisa di atas Rp10 juta per hektare dan hampir seimbang dengan hasilnya,” ujar Warnadi saat dikonfirmasi di kantor desa, Jumat (9/1/2026).
Pernyataan tersebut justru memperluas ruang kritik. Jika modal hampir seimbang dengan hasil, di mana letak keuntungan Bumdes? Bagaimana perhitungan bisnisnya disusun? Dan siapa yang bertanggung jawab atas perencanaan usaha yang minim margin tersebut?
Pemerintah desa menyebut pengelolaan sawah dilakukan oleh kelompok tani, sementara desa hanya bertindak sebagai penanggung jawab dan pengawas. Namun hingga memasuki tahun 2025, belum ada satu pun hasil signifikan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Kalau dibilang hasil, sampai sekarang belum ada. Tahun 2025 ini masih bisa dikatakan mati suri. Ini baru tahap pertama,” ungkap Warnadi.
Padahal, secara potensi, sawah di Desa Kertamukti dapat dipanen dua kali dalam setahun. Fakta ini semakin memperbesar tanda tanya publik: apakah persoalannya terletak pada perencanaan yang lemah, manajemen yang tidak efektif, atau penggunaan modal yang tidak tepat sasaran?
Peternakan Domba: Modal Jalan, Pemasukan Nol
Belum tuntas persoalan pertanian, Bumdes Kertamukti kembali mencoba peruntungan di sektor peternakan domba. Puluhan ekor domba Jawa dibeli dengan harga yang tidak murah, sekitar Rp4 juta per ekor untuk domba dewasa dan Rp1,5 juta per ekor untuk domba muda.
Namun usaha ini pun diwarnai persoalan serius. Kematian domba terjadi berulang, baik indukan maupun anakan, dengan penyebab yang kerap tidak terdeteksi.
“Kematian domba memang ada, kadang satu ekor, kadang dua ekor. Ada yang induknya, ada juga anaknya. Penyebabnya kadang tidak terdeteksi,” kata Warnadi.
Meski diklaim kondisi ternak mulai membaik, hingga kini belum satu pun domba dijual. Seluruh kegiatan masih berkutat pada perawatan, tanpa pemasukan sepeser pun dari sektor peternakan.
“Ini masih tahap berjalan, belum sampai ke penjualan. Masih proses perawatan,” ujarnya.
Publik Bertanya: Sampai Kapan Bumdes Jalan di Tempat?
Situasi ini menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat Desa Kertamukti. Bumdes yang diharapkan menjadi simbol kemandirian ekonomi desa justru tampak berjalan di tempat. Modal sudah keluar, risiko nyata di depan mata, tetapi manfaat bagi desa belum dirasakan.
Warnadi menegaskan pemerintah desa akan memperketat pengawasan agar pengelolaan Bumdes ke depan lebih tertata. Namun bagi publik, janji pengawasan saja tak lagi cukup. Transparansi penggunaan anggaran, evaluasi menyeluruh atas model usaha, serta keberanian mengakui kegagalan menjadi tuntutan yang tak bisa dihindari.
Kini, pertanyaan itu kian menguat di ruang publik: apakah Bumdes Kertamukti masih layak dipertahankan dengan skema yang ada, atau justru sudah saatnya dilakukan perombakan total sebelum “mati suri” berubah menjadi kegagalan permanen?
Penulis: Alim