Karawang – Gelombang aksi unjuk rasa di Kabupaten Karawang dipastikan belum akan berakhir. Massa aksi menyatakan akan terus turun ke jalan hingga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang memberikan jawaban atas tuntutan yang mereka sampaikan.
Hal itu disampaikan salah satu Koordinator Aksi, Iwan Pitoy, saat ditemui di Das Kopi Karawang, Selasa (21/7/2026) sore, di sela-sela jeda aksi yang sementara dihentikan untuk evaluasi dan konsolidasi.
Menurut Iwan, aksi yang dimulai sejak Senin, 13 Juli 2026, merupakan gerakan yang telah dipersiapkan secara matang dan dilaksanakan sesuai prosedur hukum, termasuk pemberitahuan resmi kepada Polres Karawang.
“Sejak awal kami merencanakan kegiatan aksi unjuk rasa, kemudian sesuai prosedur kami membuat surat pemberitahuan kepada Polres Karawang. Hingga hari ini kami tetap berkomitmen untuk konsisten melaksanakan aksi sampai ada jawaban dari Pemkab Karawang. Hari ini kami break dulu untuk evaluasi dan konsolidasi bersama rekan-rekan,” ujar Iwan.
Ia menegaskan, terdapat tiga tuntutan utama yang menjadi dasar aksi tersebut, yakni:
1. Transparansi penjabaran anggaran pada Bagian Umum Setda Karawang sebagai bentuk keterbukaan kepada publik.
2. Pelaksanaan tes urine narkoba terhadap seluruh PNS/ASN serta seluruh anggota DPRD Karawang guna memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari penyalahgunaan narkoba.
3. Pengusutan tuntas dan penindakan terhadap oknum pejabat yang diduga melakukan pelanggaran etik sebagaimana ramai diberitakan di media sosial maupun media online.
Menurut Iwan, persoalan etika dan moral pejabat menjadi perhatian utama gerakan mereka. Ia menilai integritas merupakan fondasi utama dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Permasalahan etika dan moral menjadi concern pergerakan kami karena itu merupakan hal yang fundamental bagi setiap individu dalam menjalankan tugasnya. Apalagi belakangan muncul berbagai isu yang beredar di media sosial maupun media online yang diduga melibatkan pejabat eksekutif dan legislatif di Karawang. Kondisi ini sangat memprihatinkan bagi masyarakat,” katanya.
Iwan juga mengungkapkan bahwa pada Senin (20/7/2026), pihaknya telah mendatangi Badan Kehormatan DPRD Karawang untuk mempertanyakan tindak lanjut sejumlah surat yang sebelumnya telah mereka kirimkan.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperoleh kepastian atas aspirasi yang telah disampaikan melalui jalur resmi.
Ia berharap pemerintah daerah, baik unsur eksekutif maupun legislatif, tidak menutup diri terhadap kritik dan aspirasi masyarakat.
“Kami berharap Pemerintah Kabupaten Karawang, baik eksekutif maupun legislatif, jangan terkesan alergi terhadap masyarakat yang berani menyampaikan aspirasi. Ini bukan bentuk permusuhan, tetapi bentuk kecintaan dan kepedulian kami sebagai bagian dari masyarakat Karawang untuk menjaga marwah pemerintahan Kabupaten Karawang,” pungkas Iwan Pitoy.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Karawang maupun DPRD Karawang terkait tuntutan yang disampaikan massa aksi tersebut.
Penulis: Alim