KARAWANG — Proyek rehabilitasi enam ruang kelas SDN Kertajaya I, Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Karawang, menuai sorotan. Proyek yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2026 dengan nilai kontrak Rp398.895.000 itu tak hanya disorot karena dugaan keterlambatan pekerjaan, tetapi juga menyangkut kualitas sejumlah bagian bangunan yang dipertanyakan.
Persoalan ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah pekerjaan rehabilitasi sekolah tersebut telah dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, atau justru menyisakan persoalan yang harus segera diperiksa oleh pihak berwenang?
Berdasarkan informasi yang dihimpun, aktivitas pekerjaan sebelumnya dilaporkan terhenti hampir dua pekan. Sementara itu, menjelang berakhirnya masa kontrak, progres fisik proyek disebut belum mencapai 40 persen.
Padahal, berdasarkan papan informasi proyek, pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV HKS Jaya Abadi dengan jadwal pelaksanaan mulai 17 Juli 2026 hingga 14 Oktober 2026.
Dengan berakhirnya masa kontrak tersebut, perhatian publik kini tertuju pada realisasi pekerjaan di lapangan, kualitas hasil pembangunan, serta langkah pengawasan yang dilakukan instansi terkait.
Anggaran Hampir Rp400 Juta, Progres dan Mutu Pekerjaan Jadi Pertanyaan
Nilai anggaran yang mencapai hampir Rp400 juta tentu bukan angka kecil. Karena bersumber dari uang negara, pelaksanaan proyek ini semestinya dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi waktu penyelesaian, penggunaan material, maupun mutu hasil pekerjaan.
Namun, informasi mengenai progres yang disebut belum mencapai 40 persen menjelang berakhirnya kontrak memunculkan pertanyaan serius mengenai pelaksanaan proyek tersebut.
Jika kondisi itu sesuai dengan fakta di lapangan, apa yang menjadi penyebab keterlambatan? Apakah terdapat kendala teknis, persoalan tenaga kerja, pasokan material, atau faktor lain yang memengaruhi pelaksanaan pekerjaan?
Pertanyaan tersebut perlu dijawab secara terbuka oleh pihak pelaksana dan Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang agar tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.
Terlebih, proyek ini berkaitan langsung dengan fasilitas pendidikan yang digunakan siswa dan tenaga pendidik untuk kegiatan belajar mengajar.
Pemasangan Baja Ringan Dipertanyakan, Pengawas Teknis Perlu Turun ke Lapangan
Selain persoalan progres pekerjaan, pemasangan rangka baja ringan juga menjadi perhatian.
Berdasarkan pengamatan di lokasi sebagaimana disampaikan dalam laporan ini, sejumlah bagian rangka terlihat menempel pada tembok. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sistem sambungan dan pengikat yang digunakan dalam konstruksi atap.
Penggunaan angkur atau dynabolt yang terpasang pada balok beton bagian atas perlu diperiksa untuk memastikan kesesuaiannya dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, serta metode pemasangan yang dipersyaratkan.
Meski demikian, kondisi tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa konstruksi tersebut tidak memenuhi standar. Diperlukan pemeriksaan teknis oleh tenaga yang berkompeten untuk memastikan kekuatan sambungan, jenis pengikat, dan keamanan rangka secara keseluruhan.
Yang harus menjadi perhatian bukan sekedar apakah rangka sudah terpasang, melainkan apakah pemasangannya benar, kuat, dan aman digunakan.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian, pihak pelaksana harus segera diminta melakukan perbaikan berdasarkan hasil pemeriksaan teknis.
Genteng Metal Bergelombang, Apakah Pemasangannya Sudah Sesuai Spesifikasi?
Persoalan berikutnya menyangkut pemasangan genteng metal yang dilaporkan terlihat tidak rata, bergelombang, dan diduga kurang presisi terhadap susunan reng.
Kondisi tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah pemasangan telah mengikuti petunjuk teknis produsen, jarak reng yang dipersyaratkan, sistem pengencangan, serta ketentuan dalam dokumen kontrak.
Pemasangan atap yang tidak sesuai dapat menimbulkan persoalan pada fungsi bangunan, termasuk potensi kebocoran atau kerusakan ketika menghadapi cuaca buruk, bergantung pada penyebab dan tingkat ketidaksesuaian yang ditemukan.
Karena itu, pengawas teknis tidak seharusnya hanya menilai pekerjaan dari kejauhan atau berdasarkan laporan administratif. Kondisi aktual di lapangan perlu diperiksa dan dicocokkan dengan spesifikasi pekerjaan.
Publik pun berhak mengetahui apakah kondisi tersebut masih dalam batas toleransi teknis atau memerlukan pembongkaran dan pemasangan ulang.
Kusen Diduga Terdampak Rayap, Perbaikan Jangan Sekedar Menutupi Kerusakan
Sorotan lain tertuju pada sejumlah kusen yang terlihat mengalami kerusakan dan diduga akibat serangan rayap.
Dalam laporan yang dihimpun, terdapat dugaan penggunaan kompon gipsum untuk menutupi bagian kusen yang rusak. Informasi tersebut perlu diverifikasi melalui pemeriksaan langsung terhadap kondisi material dan metode perbaikannya.
Jika benar terdapat bagian kusen yang rusak akibat rayap, pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah perbaikan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan teknis dan mampu menjamin fungsi serta ketahanan kusen.
Penutupan permukaan yang rusak tanpa menangani kerusakan pada material dasarnya berpotensi hanya memperbaiki tampilan luar, bukan menyelesaikan persoalan.
Namun, untuk memastikan apakah tindakan tersebut benar-benar dilakukan dan apakah melanggar spesifikasi, diperlukan pemeriksaan fisik serta pencocokan dengan dokumen kontrak.
Dinas Pendidikan dan pengawas proyek perlu menjelaskan standar material kusen yang dipersyaratkan, kondisi material yang digunakan, serta langkah koreksi apabila ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai.
Dinas Pendidikan Karawang Jangan Hanya Menunggu Laporan
Rangkaian persoalan tersebut menuntut penjelasan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang sebagai instansi terkait.
Pemeriksaan seharusnya mencakup setidaknya empat aspek utama:
1. Progres fisik pekerjaan, termasuk volume pekerjaan yang telah diselesaikan dan kesesuaiannya dengan jadwal kontrak.
2. Mutu material dan konstruksi, terutama rangka baja ringan, pemasangan genteng metal, serta kondisi kusen.
3. Kesesuaian pekerjaan dengan dokumen kontrak, termasuk Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar kerja, dan spesifikasi teknis.
4. Administrasi pembayaran dan pengawasan, termasuk kesesuaian pembayaran dengan prestasi pekerjaan yang telah diverifikasi sesuai ketentuan kontrak.
Pemeriksaan tersebut penting agar persoalan tidak hanya diselesaikan melalui laporan di atas kertas.
Jika terdapat pekerjaan yang belum memenuhi persyaratan, pelaksana harus diminta melakukan perbaikan sesuai mekanisme kontrak. Apabila ditemukan pelanggaran, tindak lanjut administratif maupun langkah kontraktual lainnya perlu dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku.
Adapun pembayaran pekerjaan harus ditangani sesuai ketentuan kontrak dan berdasarkan prestasi pekerjaan yang sah serta telah diverifikasi.
Uang negara harus menghasilkan bangunan yang sesuai spesifikasi, bukan sekedar proyek yang tercatat selesai secara administratif.
Keselamatan Siswa Tidak Boleh Menjadi Taruhan
Hal yang tidak boleh diabaikan adalah fungsi bangunan tersebut sebagai fasilitas pendidikan.
Rehabilitasi ruang kelas semestinya meningkatkan keamanan dan kenyamanan kegiatan belajar mengajar. Karena itu, aspek keselamatan tidak boleh dikompromikan demi mengejar penyelesaian pekerjaan atau menekan biaya pelaksanaan.
Jika pemeriksaan menemukan persoalan pada konstruksi atap atau bagian bangunan lain yang berpotensi membahayakan, langkah pengamanan dan perbaikan harus segera dilakukan sesuai rekomendasi teknis.
Pihak sekolah, wali murid, dan masyarakat juga patut memperoleh penjelasan yang memadai mengenai kondisi bangunan serta tindak lanjut yang akan ditempuh.
Sebab, persoalan mutu proyek pendidikan bukan semata urusan kontraktor dan pemerintah daerah. Dampaknya dapat menyentuh langsung keselamatan siswa dan tenaga pendidik.
CV HKS Jaya Abadi dan Dinas Pendidikan Karawang Perlu Memberikan Penjelasan
Hingga berita ini disusun, pihak CV HKS Jaya Abadi belum memberikan keterangan atau hak jawab mengenai informasi keterlambatan pekerjaan serta dugaan ketidaksesuaian pemasangan baja ringan, genteng metal, dan kondisi kusen tersebut.
Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak pelaksana untuk menyampaikan klarifikasi, termasuk mengenai progres terakhir, spesifikasi material yang digunakan, kendala pelaksanaan, dan langkah perbaikan yang telah maupun akan dilakukan.
Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang juga diharapkan memberikan penjelasan mengenai hasil pengawasan, kondisi progres fisik terakhir, serta langkah yang akan ditempuh apabila ditemukan ketidaksesuaian pekerjaan.
Klarifikasi dari pihak terkait penting agar pemberitaan ini memberikan gambaran yang berimbang dan tidak mendahului kesimpulan pemeriksaan teknis.
Publik Menunggu Transparansi, Bukan Sekedar Janji Penyelesaian
Sorotan terhadap rehabilitasi SDN Kertajaya I seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran pendidikan digunakan secara bertanggung jawab.
Apabila pekerjaan memang mengalami keterlambatan dan terdapat bagian yang tidak sesuai spesifikasi, persoalan itu harus ditangani secara terbuka, terukur, dan berdasarkan bukti.
Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana pekerjaan telah diselesaikan, bagaimana kualitas hasilnya, serta apakah pelaksana telah memenuhi kewajibannya berdasarkan kontrak.
Pertanyaan yang kini patut dijawab Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang: apakah proyek rehabilitasi SDN Kertajaya I telah diperiksa secara menyeluruh, dan jika ditemukan ketidaksesuaian, siapa yang bertanggung jawab memastikan seluruh pekerjaan diperbaiki sesuai spesifikasi?
Sebab, keberhasilan proyek rehabilitasi sekolah tidak cukup diukur dari berdirinya bangunan atau selesainya pekerjaan di atas dokumen. Ukuran yang lebih penting adalah kualitas, keamanan, kesesuaian penggunaan anggaran, dan manfaat nyata bagi dunia pendidikan.
Penulis: Alim