Majalengka – Suasana audiensi di Gedung DPRD Kabupaten Majalengka, Selasa (5/5/2026), memanas. Ketua LP3 Jawa Barat, Kang Gunawan alias Kang Papau, melontarkan kritik keras terhadap mandeknya kinerja PT SMU yang hingga kini dinilai tak menunjukkan progres berarti meski kepengurusan baru sudah berjalan hampir tujuh bulan.
Dalam forum yang dihadiri Komisi II DPRD, jajaran direksi PT SMU, serta organisasi mahasiswa PMII Majalengka, Kang Papau secara tegas menyebut akar persoalan ada pada belum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
“Bagaimana mau jalan kalau RUPS saja belum ada? Jangan berlindung di balik alasan sibuk. Ini menyangkut kepentingan publik,” tegasnya di hadapan peserta audiensi.
LP3 menilai ketidakterbukaan informasi publik dari PT SMU semakin memperburuk kepercayaan masyarakat. Dugaan ketidaktransparanan ini bahkan disebut menjadi salah satu faktor utama munculnya kecurigaan publik terhadap jajaran direksi saat ini.
Tak berhenti di situ, Kang Papau juga menyinggung bayang-bayang kasus korupsi yang menjerat direksi sebelumnya. Namun menurutnya, hal itu tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda pembenahan.
“Jangan tunggu putusan pengadilan. Kalau mau bersih, ya bersihkan sekarang. Jangan molor terus,” sindirnya.
Lebih tajam lagi, LP3 membuka dugaan praktik kotor dalam proyek-proyek pemerintah daerah. Ia menyebut adanya “mafia proyek” yang bermain, bahkan membuat sejumlah kepala dinas tak berkutik.
“Kami dengar sendiri, proyek jalan diaspal seenaknya. Banyak gedung sekolah baru malah roboh. Ini bukan sekedar kelalaian, ini patut diduga ada permainan,” ungkapnya.
LP3 juga menyoroti keberadaan asosiasi kontraktor yang dinilai tidak jelas, serta potensi praktik KKN dalam proyek-proyek Pemda. Dalam konteks ini, Kang Papau justru mendorong agar PT SMU mengambil peran lebih besar dalam mengelola proyek daerah, tentu dengan catatan pembenahan total.
“Kalau PT SMU sehat dan profesional, kenapa tidak ambil alih proyek? Lebih jelas, lebih terkontrol,” ujarnya.
Dalam penutupnya, LP3 menantang seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama dalam satu forum terbuka: Bupati, DPRD, Kapolres, Kejari, hingga seluruh OPD terkait.
“Kami siap menggedor, tapi juga siap memberi solusi. Kalau ini untuk kebaikan Majalengka, kami berdiri di depan. Tapi kalau masih ada permainan, kami yang pertama bersuara,” tegas Kang Papau.
Audiensi ini pun menjadi sinyal keras bahwa publik mulai kehilangan kesabaran. Transparansi, akuntabilitas, dan keberanian membenahi sistem kini menjadi tuntutan yang tak bisa lagi ditunda. Majalengka sedang diuji: berbenah atau terus terjebak dalam lingkaran masalah yang sama.
Penulis: Iin Susanti