BEKASI – Langkah Pemerintah Kabupaten Bekasi melakukan audit menyeluruh terhadap sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menuai sorotan tajam dari Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia DPD Kabupaten Bekasi. Ketua IWO Bekasi, Ade Gentong, menegaskan bahwa proses audit harus dilakukan secara terbuka, transparan, dan melibatkan publik, termasuk unsur pers sebagai kontrol sosial.
Pernyataan ini muncul menyusul pengakuan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, yang menyebut mayoritas BUMD di Kabupaten Bekasi, seperti PT Bekasi Putra Jaya (BPJ), PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM), dan Perumda Tirta Bhagasasi, masih mencatatkan kerugian meski terus disuntik penyertaan modal dari APBD.
Menurut IWO Indonesia, kondisi tersebut tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan biasa. Kerugian berulang di tubuh BUMD mencerminkan kegagalan tata kelola, lemahnya manajemen, atau potensi penyimpangan anggaran yang harus diungkap secara terang-benderang.
“BUMD dikelola menggunakan uang rakyat. Maka hasil audit tidak boleh menjadi konsumsi internal pemerintah saja. Publik berhak tahu ke mana uang APBD mengalir dan mengapa kerugian terus terjadi,” tegas Ade Gentong, Kamis (29/1/2026).
Sebagai bagian dari kontrol sosial, IWO Indonesia mendesak Pemkab Bekasi melibatkan organisasi pers dalam proses pengawasan audit guna memastikan tidak ada kepentingan yang disembunyikan. Menurut mereka, keterbukaan menjadi kunci agar audit tidak berujung formalitas tanpa perubahan nyata.
IWO juga menyatakan dukungan terhadap sikap tegas Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi yang mendorong evaluasi serius terhadap BUMD yang dinilai tidak produktif. Jika hasil audit menemukan indikasi penyimpangan, IWO mendesak langkah hukum tegas serta pembenahan kepemimpinan di tubuh BUMD.
“Penyertaan modal dari APBD seharusnya menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan justru menguap tanpa hasil. Transparansi adalah kunci agar BUMD tidak menjadi beban daerah, melainkan mesin penggerak ekonomi,” lanjutnya.
IWO Indonesia juga menyoroti target Plt Bupati Bekasi yang menyatakan “BUMD Harus Untung.” Namun, menurut mereka, target tersebut tidak akan tercapai jika pembenahan dilakukan secara tertutup. Hasil audit terhadap PT BPJ dan BUMD lainnya yang dijadwalkan rampung akhir Januari harus dipublikasikan secara menyeluruh dan jujur.
Sebagai pilar keempat demokrasi, IWO menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan memberitakan perkembangan hasil audit, demi memastikan kebijakan pemerintah daerah benar-benar berpihak pada efisiensi anggaran, akuntabilitas, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi.
Red