Bekasi – Langkah Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, melaporkan tiga akun media sosial ke polisi justru berubah menjadi bumerang di mata publik. Alih-alih mendapat dukungan, tindakan tersebut memantik gelombang kritik dan cibiran dari netizen yang menilai pemimpin daerah itu terlalu sibuk memburu pengkritik dibanding membenahi persoalan nyata di Kabupaten Bekasi.
Laporan yang dilayangkan ke Polres Metro Bekasi melalui kuasa hukum Sarino terhadap akun Facebook “Rahmat Iton”, “Carlisle Fitri”, dan akun TikTok “Bekasi Masih Kusut” terkait dugaan hoaks isu korupsi dan jual beli jabatan, malah memicu “serangan balik” opini publik di media sosial.
Kolom komentar di berbagai platform digital mendadak penuh dengan sindiran pedas. Banyak warga mempertanyakan mental kepemimpinan seorang pejabat publik yang dianggap tidak siap menerima kritik dari masyarakat.
“Kalau nggak mau dikritik jangan jadi pejabat, boss,” tulis akun Farid.
“Pemimpin kok anti kritik,” sindir akun Indra disertai emotikon tertawa.
Tak sedikit pula warga yang menilai langkah hukum itu menunjukkan pemerintah daerah kehilangan fokus. Di tengah persoalan jalan rusak, kemacetan kronis di Simpang SGC, maraknya begal, hingga persoalan layanan kesehatan PBI yang dikeluhkan warga, Plt Bupati justru dianggap lebih sibuk mengurus komentar netizen.
“Pantesan jalan dekat Medika jelek, ternyata sibuk lapor-laporan,” tulis akun Romi Prabowo dengan nada satire.
Kritik paling keras datang dari warga yang menilai kondisi Bekasi selama ini tak kunjung berubah meski pemimpin terus berganti.
“Tinggal di Cikarang dari 2005 sampai sekarang, dari bupati A-Z gitu-gitu aja wajah simpang SGC. Memindahkan kemacetan bukan solusi,” ungkap akun Heru Rianto.
Netizen lain bahkan secara terbuka menyebut kepemimpinan Asep Surya Atmaja bermental “kuping tipis”.
“Repot juga kalau pejabatnya kupingnya tipis,” tulis Ahmad Ubaedillah.
“Kurang kerjaan aja. Mending pikirin PBI yang dinonaktifkan agar masyarakat Bekasi terjamin kesehatannya,” tambah Mochammed Nur Fahroji.
Fenomena “rujakan massal” ini memperlihatkan kemarahan publik yang sudah menumpuk terhadap kondisi Kabupaten Bekasi. Warga seolah mengirim pesan tegas bahwa yang dibutuhkan masyarakat hari ini bukan kriminalisasi kritik, melainkan kerja nyata dan keberanian menyelesaikan persoalan riil di lapangan.
Bahkan, sejumlah netizen membandingkan sikap Plt Bupati Bekasi dengan tokoh nasional yang dinilai jauh lebih tahan menghadapi kritik publik. Sindiran keras pun bermunculan, menyebut seorang kepala daerah seharusnya punya mental kuat menghadapi suara rakyat, bukan malah membawa kritik ke ranah hukum.
Kini, meski proses laporan masih dalam tahap penyelidikan oleh Polres Metro Bekasi, tekanan opini publik tampaknya sudah telanjur menghantam citra Plt Bupati Bekasi. Di mata netizen, langkah hukum itu justru memperkuat kesan bahwa pemerintah daerah sedang lebih sensitif terhadap kritik ketimbang terhadap penderitaan warganya.