Karawang – Kondisi Kantor Desa Kemiri, Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Karawang menjadi sorotan tajam masyarakat. Di tengah rutinnya aliran Dana Desa setiap tahun, bangunan yang menjadi pusat pelayanan publik tersebut justru tampak memprihatinkan dengan kondisi atap dan plafon yang rusak.
Ketua Forum Pemuda Masyarakat Desa Kemiri (FPMDK), Teguh Nurdiansyah, mempertanyakan penggunaan anggaran perawatan kantor desa yang menurutnya seharusnya telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
“Setiap tahun Dana Desa turun. Yang saya sayangkan, kenapa Kantor Desa Kemiri masih saja terlihat butut. Patut dipertanyakan anggaran perawatan kantor desa itu ke mana, padahal sudah ada alokasi untuk perawatan kantor desa dari Dana Desa,” ujar Teguh, Rabu (17/6/2026).
Menurutnya, kondisi kantor desa saat ini sangat memprihatinkan dan tidak mencerminkan bangunan pemerintahan yang menjadi pusat pelayanan masyarakat.
“Sangat miris melihat kantor desa masih kumuh. Atap kantor desa sudah tidak layak dipandang. Pemerintah sudah menganggarkan perawatan dan renovasi kantor desa, tetapi faktanya di lapangan masih ada kantor desa yang kondisinya tidak enak dilihat,” katanya.
Teguh juga meminta Pemerintah Kabupaten Karawang untuk tidak tutup mata terhadap kondisi tersebut.
“Pemerintah Karawang harus merespons cepat ketika masih ada kantor desa yang kondisinya memprihatinkan seperti ini. Jangan sampai masyarakat bertanya-tanya ke mana anggaran perawatan yang selama ini dianggarkan,” tegasnya.
Sorotan FPMDK tersebut bukan tanpa alasan. Dari kondisi fisik bangunan yang terlihat, sejumlah bagian atap mengalami kerusakan dan plafon tampak jebol. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan publik mengenai efektivitas penggunaan anggaran pemeliharaan aset desa.
Saat dikonfirmasi, Sekretaris Desa (Sekdes) Kemiri, Gunawan, mengakui bahwa kondisi Kantor Desa Kemiri memang mengalami kerusakan pada bagian atap dan plafon.
“Muhun,” jawab Gunawan singkat saat ditanya mengenai kebenaran kondisi bangunan kantor desa.
Namun, ketika ditanya lebih lanjut mengenai sejak kapan kerusakan tersebut terjadi, apa penyebab utamanya, serta apakah dalam APBDes terdapat anggaran yang dialokasikan untuk pemeliharaan atau perawatan kantor desa dan berapa besarannya dalam beberapa tahun terakhir, Gunawan belum memberikan penjelasan hingga berita ini diterbitkan.
Belum adanya penjelasan dari pihak pemerintah desa terkait penggunaan anggaran perawatan tersebut semakin memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat. Publik kini menunggu keterbukaan informasi dari Pemerintah Desa Kemiri terkait realisasi anggaran pemeliharaan kantor desa yang selama ini dianggarkan.
Di saat pemerintah pusat terus menggelontorkan Dana Desa untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat, kondisi Kantor Desa Kemiri justru menjadi ironi yang sulit diabaikan. Pertanyaan yang kini mengemuka adalah:
Jika anggaran perawatan kantor desa memang ada setiap tahun, mengapa kondisi kantor desa masih rusak, kumuh, dan tidak mencerminkan wajah pelayanan publik yang layak?
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Desa Kemiri belum memberikan keterangan lanjutan terkait besaran anggaran perawatan kantor desa maupun langkah konkret yang akan dilakukan untuk memperbaiki kondisi bangunan tersebut.
Penulis: Alim