ULASBERITA.CLICK – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi salah satu program strategis nasional kini mulai disorot tajam. Penggiat anti korupsi dari Lembaga Koordinasi Pemberantasan Korupsi dan Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia (LKPK-PANRI) Jawa Barat, Bejo Suhendro, melontarkan tudingan serius terkait dugaan praktik korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dapur MBG di berbagai daerah di Indonesia.
Menurut Bejo, indikasi penyimpangan tidak hanya terjadi di tingkat pelaksana lapangan, tetapi diduga melibatkan jaringan yang lebih luas, mulai dari pengelola dapur MBG, oknum pejabat daerah, anggota organisasi masyarakat, hingga pihak-pihak yang memiliki akses terhadap proses verifikasi dan penunjukan pengelola dapur.
“Program yang seharusnya menjadi penyelamat gizi anak-anak Indonesia justru berpotensi menjadi ladang bancakan anggaran jika pengawasannya lemah. Kami menduga banyak pihak memanfaatkan program ini untuk kepentingan kelompok, keluarga, dan kolega,” tegas Bejo dalam keterangannya, Minggu (7/6/2026).
Ia mengaku menemukan sejumlah indikasi yang dinilai janggal dalam proses pengelolaan dapur MBG, termasuk dugaan adanya praktik jual beli akses untuk mendapatkan titik pengelolaan dapur. Nilainya disebut mencapai ratusan juta rupiah per dapur.
“Informasi yang kami peroleh menyebutkan ada dugaan setoran kepada pihak tertentu agar bisa lolos menjadi pengelola dapur MBG. Angkanya sangat fantastis, berkisar antara Rp100 juta hingga Rp450 juta untuk satu dapur,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Bejo juga mengaku pernah mengalami intimidasi saat melakukan klarifikasi terhadap salah satu pengelola dapur MBG di Jawa Barat. Menurutnya, ketika mencoba mendokumentasikan kondisi di lapangan, dirinya justru mendapat ancaman dari pihak yang tidak berkenan aktivitas tersebut direkam.
Lebih jauh, ia menilai perlu dilakukan audit menyeluruh terhadap seluruh pengelolaan dapur MBG di Indonesia guna memastikan tidak terjadi kebocoran anggaran negara dalam jumlah besar.
“Sudah saatnya seluruh dapur MBG di Indonesia diaudit secara total. BPK, BPKP, KPK, Kejaksaan Agung, dan aparat penegak hukum harus turun tangan. Jangan menunggu laporan jika memang ada indikasi kuat yang perlu ditelusuri,” ujarnya.
Bejo juga meminta Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terbukti menyalahgunakan anggaran rakyat.
“Kalau ada yang terbukti merampok uang rakyat melalui program makan bergizi gratis, harus diproses hukum secara tegas. Jangan ada perlindungan terhadap siapa pun,” katanya.
Meski demikian, seluruh tudingan dan dugaan yang disampaikan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui proses audit, investigasi, dan penegakan hukum oleh lembaga yang berwenang. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak-pihak yang disebut ataupun institusi terkait mengenai tuduhan tersebut.
Publik kini menanti: apakah program yang digadang-gadang menjadi solusi perbaikan gizi nasional benar-benar berjalan untuk kepentingan rakyat, atau justru menjadi ladang baru penyalahgunaan anggaran yang harus segera dibongkar?