Karawang — Dua proyek pesisir yang tengah dikerjakan di Kabupaten Karawang kembali menuai sorotan tajam. Proyek sabuk pantai di Kecamatan Pakisjaya dan jetty di Muara Sedari disebut-sebut berpotensi bermasalah setelah muncul dugaan adanya tenaga ahli fiktif dalam struktur pelaksanaannya.
Kedua proyek tersebut merupakan program Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Karawang. Proyek Jetty Muara Sedari, yang digarap CV Cakra Buana Utama dengan nilai Rp 2,4 miliar, dibangun sepanjang 160 meter dengan tinggi konstruksi 3,5 meter dan waktu pengerjaan 85 hari kalender. Sedangkan proyek sabuk pantai Pakisjaya, senilai Rp 903.480.500, dikerjakan CV Mazel Arnawama Indonesia dengan spesifikasi panjang 80 meter, tinggi 2,5 meter, serta lebar bawah 9 meter dan lebar atas 2 meter.
Namun di balik pembangunan yang seharusnya memperkuat perlindungan pesisir itu, kini muncul sejumlah pertanyaan besar mengenai profesionalitas kontraktor.
Asep Agustian: “Pengerjaannya Tidak Profesional, Diduga Pinjam Bendera Perusahaan”
Praktisi hukum dan pengamat kebijakan, Asep Agustian SH MH, mengaku sejak awal menilai proyek tersebut berpotensi tidak selesai tepat waktu. Menurutnya, terdapat sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan di lapangan.
“Saya menyimpulkan proyek ini dikerjakan tidak profesional. Diduga kontraktornya hanya meminjam bendera perusahaan. Kalau perusahaan asli yang mengerjakan, tentu ada data konsultan dan tenaga ahli yang jelas. Bukan malah digantikan mandor yang mengaku wartawan,” ungkapnya, Senin (8/12/2025).
Askun menyebut Bidang SDA PUPR Karawang memang selalu menjadi sorotan karena minim prestasi dalam pembangunan infrastruktur.
“Tidak pernah ada yang membanggakan. Saya minta Pak Bupati pindahkan Kabid SDA. Katanya sudah mengajukan pengunduran diri, tapi tetap dipertahankan,” ujarnya.
Progres Baru 30% Akhir November: Potensi Tidak Rampung Tepat Waktu
Progres pembangunan yang disebut baru 30% pada akhir November 2025 membuat Askun pesimistis proyek ini dapat diselesaikan tepat waktu.
“Saya ragu pekerjaan ini bisa selesai 100% sampai akhir Desember. Kalau dipaksakan selesai, kualitasnya pasti dipertanyakan,” tegasnya.
Ia bahkan meminta awak media terus memantau perkembangan pembangunan di lapangan.
Mandor Sebut Terhambat Banjir Rob, Askun Menepis: “Tidak Bisa Jadi Dalih”
Keterlambatan proyek Jetty Muara Sedari sebelumnya diklaim akibat banjir rob. Namun Askun menilai alasan tersebut tidak relevan bila proyek benar-benar didukung tenaga ahli profesional.
“Force majeure memang dibenarkan, tapi tidak bisa digunakan sebagai tameng bila konsultan dan tenaga ahli ternyata fiktif. Kalau itu terbukti, bagaimana?” katanya.
Sindiran untuk APH: “Kenapa Selalu Tunggu Proyek Selesai Dulu?”
Askun juga menyoroti sikap Aparat Penegak Hukum (APH) yang dinilai terlalu pasif ketika muncul dugaan penyimpangan anggaran.
“APH selalu diam. Mereka bilang harus nunggu proyek selesai dulu untuk penyelidikan. Padahal apa salahnya menegur dari awal?” ujarnya.
Menurutnya, pembinaan sejak dini justru dapat mencegah terjadinya potensi tindak pidana korupsi dan memastikan kualitas pembangunan berjalan sesuai harapan masyarakat.
“Saya berharap ada teguran dan pembinaan sejak awal, agar proyek tidak mengecewakan publik,” pungkasnya.
Penulis: Alim