BEKASI — Forum Komunikasi Human Resources Development (FORKOM HRD) BEKAPURS resmi diluncurkan di Hotel Lakeside Bekasi, Sabtu (10/10/2026). Mengusung semangat “Berhimpun dalam Kemandirian”, forum ini mempertemukan para praktisi sumber daya manusia (HRD) dari Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan Subang untuk memperkuat kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan tenaga kerja.
Namun, di balik pesatnya perkembangan industri di kawasan tersebut, persoalan pengangguran masih menjadi tantangan yang membutuhkan perhatian serius. Kondisi ini turut disoroti Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bekasi, dr. H. Asep Surya Atmadja, saat meresmikan peluncuran FORKOM HRD BEKAPURS.
Asep menilai, besarnya aktivitas industri harus berjalan beriringan dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat lokal. Karena itu, keberadaan forum lintas wilayah ini diharapkan tidak sekedar menjadi wadah silaturahmi para praktisi HRD, tetapi juga mampu melahirkan langkah konkret untuk menjawab persoalan ketenagakerjaan.
“Di Bekasi, industri sangat besar, tetapi angka pengangguran juga masih menjadi persoalan. Kenapa bisa begitu?” ujar Asep saat menyinggung tantangan penyerapan tenaga kerja.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya mengevaluasi hubungan antara pertumbuhan industri, kebutuhan tenaga kerja, dan kesempatan masyarakat lokal untuk memperoleh pekerjaan.
Plt Bupati Bekasi Apresiasi Kolaborasi Praktisi HRD
Grand launching FORKOM HRD BEKAPURS diresmikan langsung oleh Asep Surya Atmadja. Kegiatan ini turut dihadiri Bomer Pasaribu selaku pembina forum, yang dikenal sebagai mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, akademisi, serta diplomat.
Hadir pula para inisiator FORKOM HRD BEKAPURS, yakni Yosminaldi selaku Ketua Umum ASPHRI dan H. Budiyanto selaku Ketua Umum DKK HRD Indonesia.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Purwakarta diwakili Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Dani Abdurahman.
Sejumlah pimpinan organisasi profesi HRD juga menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Rina Efendi, Ketua HR Gaol; Doan Herison, S.H., Ketua PHRD Kabupaten Bekasi; Andi Widia S., Ketua FHRGA Purwakarta; Sigit Prasetyo dari Forum Praktisi HR Purwakarta; Asep Gunawan, Ketua HR Subang; Sari Marliani, Ketua Asosiasi HR Karawang; Wahyitno, Ketua Forkom HR Indonesia; serta Teti, Ketua FK HR EJIP.
Turut hadir Faisal Tanjung, Ketua HR Hangout Indonesia sekaligus Ketua Panitia Pelaksana Grand Launching FORKOM HRD BEKAPURS.
Acara dipandu oleh Rudi Dwi Prayudha dan Rida Rahmawati.
Dalam sambutannya, Asep menyampaikan apresiasi atas terbentuknya forum yang dinilai memiliki posisi strategis dalam mempertemukan kepentingan pemerintah daerah, perusahaan, dan tenaga kerja.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Bekasi, saya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya acara ini. Saya merasa bergembira bisa bertemu dengan orang-orang hebat yang memiliki peran penting dalam dunia industri,” ujar Asep.
Menurutnya, keberhasilan industri tidak cukup hanya ditopang oleh investasi, teknologi, dan kapasitas produksi. Kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam menjaga produktivitas dan daya saing perusahaan.
Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan praktisi HRD diperlukan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja, serta menyelaraskan kebutuhan perusahaan dengan keterampilan pencari kerja.
Industri Tumbuh, Kesempatan Kerja bagi Warga Lokal Jadi Sorotan
Pesatnya pertumbuhan industri di Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan Subang menjadikan kawasan tersebut sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi dan tujuan investasi di Jawa Barat.
Namun, pertumbuhan industri juga menghadirkan tantangan tersendiri. Kebutuhan perusahaan terhadap tenaga kerja harus dapat dipertemukan dengan kompetensi pencari kerja, termasuk masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri.
Asep menilai, persoalan pengangguran perlu dijawab melalui kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, perusahaan, dan para praktisi HRD.
Dalam konteks ini, praktisi HRD memiliki peran penting dalam memetakan kebutuhan tenaga kerja, menyusun strategi pengembangan kompetensi, serta mendukung terciptanya hubungan industrial yang produktif.
FORKOM HRD BEKAPURS diharapkan dapat menjadi ruang komunikasi dan pertukaran informasi mengenai kebutuhan tenaga kerja di empat wilayah tersebut.
Melalui koordinasi lintas daerah, berbagai persoalan ketenagakerjaan diharapkan dapat dibahas secara lebih terarah, termasuk peningkatan keterampilan pencari kerja dan perluasan akses masyarakat terhadap peluang kerja.
Meski demikian, efektivitas forum ini nantinya akan sangat ditentukan oleh program nyata yang dijalankan serta sejauh mana kolaborasi tersebut mampu memberikan manfaat bagi tenaga kerja dan masyarakat.
Plt Bupati Bekasi Dorong CSR Perusahaan Lebih Berdampak
Selain persoalan ketenagakerjaan, Asep juga menyoroti pentingnya kontribusi perusahaan terhadap masyarakat di wilayah tempat mereka beroperasi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Ia mengungkapkan rencana untuk mengundang 11 kawasan industri di Kabupaten Bekasi guna membahas program CSR sekaligus mengetahui bentuk kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah.
“Saya ingin dalam waktu dekat mengundang 11 kawasan industri yang ada di Kabupaten Bekasi. Saya ingin berkenalan sekaligus mengetahui program CSR perusahaan-perusahaan tersebut,” katanya.
Asep berharap program CSR tidak hanya menjadi agenda formal perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.
Ia menekankan bahwa kontribusi sosial perusahaan perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing.
“Perusahaan yang ada di Subang, CSR-nya untuk Subang. Perusahaan yang ada di Purwakarta, CSR-nya untuk Purwakarta. Perusahaan yang ada di Karawang, CSR nya untuk Karawang, perusahaan yang ada di Bekasi, CSR nya harus di Bekasi,” tegasnya.
Menurut Asep, perusahaan dan pemerintah daerah memiliki keterkaitan erat melalui pemanfaatan infrastruktur, aktivitas ekonomi, serta sumber daya lokal. Karena itu, komunikasi yang berkelanjutan diperlukan agar keberadaan industri turut mendorong pembangunan daerah.
Ia juga menyatakan komitmennya untuk mendorong kemudahan pelayanan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku demi menciptakan komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah daerah dan dunia usaha.
Dorongan tersebut sekaligus menempatkan CSR sebagai salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam hubungan antara pertumbuhan industri dan kesejahteraan masyarakat.
Satukan Empat Wilayah, Bangun Ekosistem Ketenagakerjaan
Pembentukan FORKOM HRD BEKAPURS menjadi upaya memperkuat jejaring profesional para praktisi HRD di Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan Subang.
Keterlibatan pimpinan organisasi HRD dari berbagai wilayah diharapkan membuka ruang pertukaran pengalaman, penyelarasan kebutuhan industri, serta pengembangan program bersama.
Dengan dukungan pembina, para inisiator, organisasi profesi, dan pemerintah daerah, forum ini diharapkan mampu mengambil peran dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing industri Jawa Barat.
Kolaborasi lintas wilayah juga diharapkan dapat memperkuat komunikasi antara perusahaan dan pemerintah, terutama dalam merespons kebutuhan tenaga kerja, meningkatkan kompetensi pencari kerja, serta memperluas kesempatan kerja.
Di tengah persaingan industri yang semakin ketat, ketersediaan tenaga kerja yang kompeten menjadi kebutuhan penting. Namun, upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia juga perlu disertai perhatian terhadap akses masyarakat terhadap pekerjaan.
Dengan demikian, sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan praktisi HRD diharapkan tidak hanya menguntungkan dunia usaha, tetapi juga membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat lokal.
Bukan Sekedar Forum, Publik Menanti Program Nyata
Grand launching FORKOM HRD BEKAPURS menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara organisasi profesi HRD dan pemerintah daerah di kawasan industri Jawa Barat.
Semangat “Berhimpun dalam Kemandirian” diharapkan menjadi landasan bagi forum untuk menyusun program konkret yang mendukung peningkatan kompetensi tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, dan pemerataan manfaat ekonomi industri.
Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa forum ini tidak berhenti pada pembentukan organisasi dan pertemuan antar pemangku kepentingan.
Publik tentu menantikan langkah nyata, mulai dari pemetaan kebutuhan tenaga kerja, peningkatan keterampilan pencari kerja, penguatan hubungan industrial, hingga kolaborasi program sosial perusahaan yang menjawab kebutuhan masyarakat.
Sebab, keberhasilan pembangunan industri tidak semata-mata diukur dari besarnya investasi, luasnya kawasan industri, atau tingginya kapasitas produksi.
Lebih dari itu, keberhasilan industri juga perlu tercermin dari kemampuannya membuka kesempatan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat di sekitarnya.
Di sinilah FORKOM HRD BEKAPURS diharapkan membuktikan perannya: menjembatani kebutuhan industri dengan harapan tenaga kerja, sekaligus memperkuat sinergi agar pertumbuhan ekonomi kawasan berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Penulis: Alim