KARAWANG | ULASBERITA.CLICK | Ledakan kemarahan publik Karawang pecah tanpa ampun usai beredarnya cuitan rasis seorang Manajer HRD PT FCC Indonesia. Dalam unggahan viralnya, manajer tersebut menyebut masyarakat Karawang “susah diajarkan dan tidak pintar-pintar” pernyataan arogan yang langsung menyulut bara di tengah keresahan warga atas praktik rekrutmen tenaga kerja yang kerap diduga tidak transparan dan diskriminatif.
Reaksi keras datang dari berbagai pihak. Salah satunya dari Pengamat Kebijakan Pemerintahan Karawang, H. Asep Agustian SH., MH., alias Askun. Ia memuji langkah cepat LBH Bumi Proklamasi Karawang yang melaporkan kasus ini, sembari menantang keseriusan General Manager (GM) PT FCC Indonesia dalam menindak bawahannya yang sudah menodai harga diri masyarakat.
“Yang bikin gaduh manajer, tapi yang harus bertanggung jawab itu GM dan perusahaannya. Berani enggak kasih sanksi tegas? Atau malah lindungi pelaku?” tantang Askun, Minggu (27/7).
Askun juga menegaskan, kemarahan masyarakat bukanlah reaksi berlebihan. Ia menyebut cuitan tersebut sebagai puncak gunung es dari praktik rekrutmen tenaga kerja yang selama ini gelap dan penuh manipulasi.
Disnaker Disorot: Diduga Main Data Soal Klaim Serapan Tenaga Kerja Lokal
Tak hanya soal rasisme, publik juga menyoroti cuitan sang HRD yang mengklaim 63% tenaga kerja lokal telah terserap di perusahaan-perusahaan Karawang. Askun menyebut klaim tersebut sebagai omong kosong tak berdasar.
“Data dari mana? Pernah dicek lapangan? Jangan-jangan asal cuap demi pencitraan. Disnaker punya bukti enggak?” sentilnya tajam.
Askun bahkan menyindir kapasitas Disnaker Karawang yang dinilainya terlalu banyak “sarjana hukum tapi miskin tindakan.” Ia mendesak agar data jumlah perusahaan, tingkat kepatuhan terhadap Perda Ketenagakerjaan, dan fakta penyerapan tenaga kerja lokal segera dibuka ke publik.
Disnaker Dinilai Tak Beretika, Bupati Karawang Dianggap Dilecehkan
Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Karawang kian tersudut. Askun menyayangkan sikap “ujug-ujug” lembaga tersebut yang malah berkoordinasi ke Gubernur Jawa Barat tanpa menghormati peran Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh.
“Kenapa harus ke gubernur? Bupati itu dipilih rakyat, kok malah dilewati begitu saja? Di mana etikanya?” kritik Askun keras.
Ia menyebut langkah Disnaker sebagai “lempar kotoran ke wajah Bupati.” Menurutnya, ini bukan hanya soal birokrasi, tapi menyangkut kehormatan dan kewenangan pimpinan daerah. Ia menyarankan Gubernur Jabar untuk lebih bijak dengan memberi kepercayaan penuh kepada Bupati Karawang menyelesaikan persoalan ini di jalur yang benar.
Penutup: Dua Kegaduhan, Satu Solusi Tegas
Askun menegaskan ada dua sumber utama kegaduhan: cuitan rasis HRD PT FCC dan sikap tak etis Disnaker. Ia bahkan menyentil Kepala Disnaker agar tidak hanya jadi pembuat kegaduhan, tapi bisa menunjukkan kinerja nyata.
“Jangan hanya bikin ribut, mana hasil kerjanya? Kalau enggak bisa kerja, ya jangan ganggu orang yang sedang berjuang untuk rakyat,” pungkasnya tajam.
Masyarakat Karawang kini menanti: apakah ini akan jadi kasus yang ditutup rapat, atau momentum untuk bersih-bersih total di sektor ketenagakerjaan?
Penulis: Alim