KARAWANG — Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kalangsari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, menjadi perhatian tim kuasa hukum Teti Firdaos, calon kepala desa nomor urut 2. Mereka menegaskan bahwa pesta demokrasi di tingkat desa harus berjalan jujur, adil, transparan, dan bebas dari segala bentuk tekanan maupun perlakuan yang berpotensi merugikan calon tertentu.
Peringatan tersebut bukan sekedar seruan normatif. Tim kuasa hukum menekankan bahwa integritas penyelenggara dan kepatuhan terhadap aturan menjadi fondasi utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hasil Pilkades.
Tim kuasa hukum yang terdiri dari Asep Denda Triana, S.H., M.H., Ujang Rahmat, S.H., dan Yoga Juliansah, S.H., menegaskan bahwa setiap tahapan pemilihan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan atas dasar kedekatan pribadi, hubungan kekeluargaan, ataupun kepentingan politik tertentu.
“Kondusivitas tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan transparansi dan keadilan. Demokrasi masyarakat tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan kelompok tertentu,” tegas tim kuasa hukum dalam keterangannya, Kamis (15/10/2026).
Bukan Sekedar Menang, tetapi Bagaimana Prosesnya Berjalan
Menurut tim kuasa hukum, Pilkades bukan semata-mata tentang siapa yang memperoleh suara terbanyak. Lebih dari itu, proses pemilihan harus mampu menjamin bahwa setiap warga dapat menggunakan hak politiknya secara bebas, tanpa intimidasi, tekanan, atau perlakuan diskriminatif.
Sebab, hasil pemilihan yang diterima masyarakat tidak hanya bergantung pada angka perolehan suara, tetapi juga pada kepercayaan terhadap proses yang melahirkannya.
Karena itu, netralitas panitia penyelenggara menjadi salah satu hal yang disoroti. Setiap keputusan, menurut mereka, harus memiliki dasar aturan dan fakta yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila muncul keberatan dari peserta pemilihan, keberatan tersebut semestinya diperiksa secara objektif berdasarkan bukti dan mekanisme yang berlaku, bukan diabaikan ataupun diselesaikan berdasarkan pertimbangan subjektif.
Pertanyaannya, bagaimana kepercayaan publik dapat terjaga jika transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pemilihan tidak menjadi prioritas?
Bagi tim kuasa hukum Teti Firdaos, pertanyaan tersebut penting untuk memastikan bahwa demokrasi di Desa Kalangsari tidak berhenti pada pelaksanaan pemungutan suara, tetapi juga tercermin dalam seluruh proses penyelenggaraannya.
Kuasa Hukum Siapkan Langkah Hukum Jika Ditemukan Pelanggaran
Tim kuasa hukum menegaskan bahwa kehadiran mereka bukan untuk menciptakan kegaduhan ataupun memperkeruh suasana politik desa. Sebaliknya, langkah pendampingan hukum dilakukan untuk memastikan hak politik kliennya terlindungi dan setiap persoalan diselesaikan melalui jalur yang sah.
Namun, mereka juga menyatakan tidak akan mengabaikan persoalan apabila ditemukan dugaan pelanggaran dalam tahapan Pilkades.
Langkah yang dapat ditempuh, kata mereka, meliputi penyampaian keberatan, permintaan klarifikasi, pengaduan kepada pihak berwenang, hingga upaya hukum lain sesuai ketentuan yang berlaku.
“Demokrasi yang sehat membutuhkan penyelenggara yang berintegritas, peserta yang taat aturan, dan masyarakat yang berani menggunakan hak pilihnya secara bebas. Setiap keberatan harus diperiksa secara objektif, dan setiap dugaan pelanggaran harus ditangani berdasarkan bukti serta ketentuan hukum,” lanjut tim kuasa hukum.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap dugaan persoalan dalam proses pemilihan perlu ditangani secara serius, tetapi tetap melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tidak boleh ada pihak yang langsung dinyatakan bersalah tanpa pemeriksaan. Sebaliknya, setiap keberatan yang disertai dasar dan bukti yang relevan juga tidak semestinya diabaikan begitu saja.
Demokrasi Desa Diuji oleh Transparansi dan Netralitas
Di tengah dinamika politik desa, tim kuasa hukum mengajak seluruh elemen masyarakat Kalangsari untuk menjaga persatuan, menghindari provokasi, dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Perbedaan pilihan merupakan bagian dari demokrasi. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menekan warga, memecah belah masyarakat, ataupun mengabaikan hak politik pihak lain.
Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawal proses pemilihan secara kritis dan bertanggung jawab, tanpa terjebak dalam informasi yang belum terbukti kebenarannya.
Bagi tim kuasa hukum Teti Firdaos, ukuran keberhasilan Pilkades tidak cukup hanya dilihat dari siapa yang akhirnya menduduki jabatan kepala desa. Proses yang jujur, adil, transparan, dan sesuai hukum juga menjadi bagian penting dari legitimasi kepemimpinan yang dihasilkan.
“Kami ingin Pilkades Kalangsari menjadi contoh demokrasi desa yang bermartabat. Siapa pun yang terpilih harus lahir dari proses yang sah, dan hak politik setiap warga harus dilindungi oleh hukum,” tutup tim kuasa hukum.
Pada akhirnya, Pilkades bukan hanya ujian bagi para calon kepala desa, melainkan juga ujian bagi integritas penyelenggara dan kedewasaan demokrasi masyarakat.
Sebab, ketika transparansi dipertanyakan, jawaban yang dibutuhkan bukan sekedar imbauan agar masyarakat tetap tenang, melainkan keterbukaan, penjelasan yang dapat diuji, dan penegakan aturan secara konsisten.
Demokrasi yang bermartabat tidak cukup hanya menjanjikan pemilihan yang damai. Demokrasi juga harus memastikan bahwa setiap suara dihormati, setiap keberatan diproses secara objektif, dan setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan.
Penulis: Alim