
KARAWANG – Polemik tarif dan pengelolaan parkir Stadion Singaperbangsa, Kabupaten Karawang, kian memanas. Persoalan kerja sama pengelolaan parkir dengan pihak ketiga tersebut bahkan memicu sikap tegas Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, terkait kebijakan tarif parkir di kawasan fasilitas olahraga milik pemerintah daerah itu.
Menyikapi polemik tersebut, Praktisi Hukum sekaligus Pengamat Kebijakan, Asep Agustian, S.H., M.H., yang akrab disapa Askun, menyampaikan apresiasi terhadap ketegasan Bupati Aep. Namun, ia menilai persoalan ini tidak bisa serta-merta dibebankan sepenuhnya kepada perusahaan pengelola parkir.
Menurut Askun, persoalan mendasar justru diduga bermula dari lemahnya koordinasi internal pemerintahan, khususnya antara Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Karawang, Abas Sudrajat, dengan Bupati Karawang.
Ia menilai, sebelum menandatangani atau melegalkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan parkir Stadion Singaperbangsa dengan pihak ketiga, Kadisparpora semestinya terlebih dahulu melaporkan dan meminta arahan kepala daerah.
Terlebih, renovasi Stadion Singaperbangsa disebut belum sepenuhnya rampung. Karena itu, menurutnya, kebijakan pengelolaan parkir di kawasan tersebut seharusnya tidak diambil secara tergesa-gesa tanpa koordinasi dengan pimpinan daerah.
Askun bahkan melontarkan kritik keras terhadap sikap Kadisparpora yang dinilainya telah melangkahi kewenangan dan kebijakan bupati.
“Jangan sampai ada pejabat OPD yang merasa karena dekat dengan bupati, kemudian bisa mengambil kebijakan sendiri tanpa arahan pimpinan. Bawahan dan pimpinan itu memang harus bersinergi, agar setiap kebijakan dan program kerja sesuai dengan rencana kerja. Tapi bukan berarti harus mendahului kebijakan pimpinan (bupati). Nah, dalam persoalan parkir Stadion Singaperbangsa ini, saya nyatakan biang keroknya Kadisparpora yang songong,” tegas Askun, Kamis (19/11/2026).
Askun Usulkan Parkir Fasilitas Umum Gratis atau Tarif Flat
Tak hanya menyoroti persoalan koordinasi pejabat, Ketua DPC PERADI Karawang ini juga mengusulkan perubahan kebijakan pengelolaan parkir di seluruh fasilitas umum yang dibangun menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Menurutnya, masyarakat yang hendak menikmati fasilitas publik semestinya tidak dibebani tarif parkir yang memberatkan. Ia mengusulkan agar parkir di fasilitas umum milik pemerintah daerah digratiskan.
Namun, apabila pemerintah daerah tetap mempertimbangkan parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), tarif yang diberlakukan harus terjangkau dan bersifat flat.
“Misal untuk kendaraan roda dua, masyarakat cukup bayar Rp2 ribu saja dan mobil misal Rp4 ribu, enggak boleh lebih dari itu. Artinya, jangan sampai memberatkan masyarakat yang ingin menikmati fasilitas umum,” ujarnya.
Askun juga menekankan pentingnya klausul pertanggungjawaban yang jelas dalam setiap PKS pengelolaan parkir. Salah satu poin yang menurutnya tidak boleh diabaikan adalah tanggung jawab pengelola apabila terjadi kehilangan kendaraan di area parkir.
Ia menyayangkan apabila perusahaan pengelola mendapatkan keuntungan dari jasa parkir, tetapi justru menghindari tanggung jawab ketika konsumen mengalami kerugian.
“Selama ini kan enggak begitu. Begitu kejadian kendaraan hilang, pengelola parkir enggak mau tanggung jawab. Padahal mereka mendapat keuntungan dari pengelolaan parkir itu,” ungkapnya.
Target PAD Jangan Sekedar Formalitas, Pengelola Jangan Selalu Berdalih Rugi
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian Askun adalah transparansi dan pencapaian target PAD dari kerja sama pengelolaan parkir dengan pihak ketiga.
Ia meminta pemerintah daerah memastikan setiap PKS memiliki target pendapatan tahunan yang terukur, disertai mekanisme pengawasan dan evaluasi secara berkala.
Jangan sampai pengelolaan parkir yang seharusnya memberikan kontribusi terhadap kas daerah justru tidak mampu memenuhi target yang telah disepakati.
Askun bahkan mempertanyakan alasan kerugian yang kerap disampaikan pengelola ketika target retribusi tidak tercapai. Sebab, menurutnya, persoalan menjadi semakin janggal ketika pengelola justru menunjukkan sikap keras saat pemerintah hendak mengevaluasi atau mencabut kerja sama.
“Selama ini kan tidak pernah ada retribusi parkir yang dikelola oleh pihak ketiga yang mencapai target. Mereka selalu alasan rugi. Tapi begitu PKS-nya akan dicabut dan dialihkan ke perusahaan atau pengelola lain, mereka malah lebih galak dari pejabat,” sindirnya.
Disparpora, Dishub, Satpol PP dan Bapenda Diminta Jangan Jalan Sendiri-sendiri
Lebih jauh, Askun meminta adanya koordinasi dan pengawasan yang terintegrasi antara Disparpora, Dinas Perhubungan (Dishub), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Menurutnya, pengelolaan parkir di fasilitas umum tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan pihak ketiga. Pemerintah harus memastikan kepentingan masyarakat, ketertiban pengelolaan, serta target pendapatan daerah berjalan beriringan.
Ia mengingatkan, fasilitas umum yang dibangun menggunakan uang rakyat melalui APBD seharusnya dapat dinikmati masyarakat tanpa dibebani pungutan yang tidak wajar.
“Entry point-nya adalah jangan sampai memberatkan masyarakat. Jangan sampai masyarakat sudah bayar pajak untuk bangun fasilitas umum, tapi fasilitas umumnya ditarif biaya parkir yang memberatkan masyarakat,” pungkasnya.
Polemik parkir Stadion Singaperbangsa ini pun semestinya menjadi momentum bagi Pemkab Karawang untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kerja sama pengelolaan parkir di fasilitas publik.
Publik kini membutuhkan lebih dari sekedar pernyataan ketegasan kepala daerah. Transparansi isi PKS, kejelasan tarif, target PAD, mekanisme pengawasan, hingga tanggung jawab pengelola ketika terjadi kehilangan kendaraan harus dibuka dan dipastikan berjalan.
Sebab, jangan sampai fasilitas yang dibangun menggunakan uang rakyat justru menjadi ladang keuntungan pihak tertentu, sementara masyarakat hanya ditempatkan sebagai pihak yang wajib membayar tanpa memperoleh kepastian perlindungan dan pelayanan.
Penulis: Alim

