KARAWANG – Polemik dugaan penjualan atau penjaminan aset kendaraan milik Pemerintah Desa Klari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, kian menjadi sorotan. Persoalan yang semula hanya berupa pertanyaan warga mengenai keberadaan dan status administrasi kendaraan desa kini berkembang menjadi tuntutan transparansi terhadap pengelolaan aset yang dibeli menggunakan uang negara.
Bukan tanpa alasan, warga mempertanyakan kejelasan satu unit mobil pick up yang disebut dibeli menggunakan anggaran Dana Bagi Hasil (DBH). Bahkan, muncul informasi mengenai dugaan keterkaitan kendaraan tersebut dengan kontrak pembiayaan yang hingga kini masih membutuhkan penjelasan dan pembuktian secara administratif.
Kuasa hukum warga, Yogi, menegaskan bahwa audiensi dengan pemerintah desa bukan bertujuan menuduh kepala desa melakukan penggelapan. Menurutnya, masyarakat hanya meminta penjelasan terbuka mengenai benar atau tidaknya kendaraan tersebut pernah dijual maupun dijadikan objek jaminan.
“Intinya masyarakat hanya bertanya, benar atau tidak kendaraan tersebut pernah dijaminkan. Kalau memang tidak pernah, silahkan dijelaskan dengan data dan dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan,” ungkap Yogi, Selasa (10/11/2026).
BPKB Sudah Ditunjukkan, Lantas Bagaimana dengan Faktur Pembelian?
Dalam audiensi tersebut, pemerintah desa disebut telah menjelaskan bahwa mobil pick up dibeli menggunakan anggaran DBH tahap II. Pihak desa juga memperlihatkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang disebut telah menggunakan nama pemerintah daerah, sekaligus menunjukkan bahwa kendaraan tersebut sudah beralih menggunakan pelat merah.
Namun, bagi warga, persoalan belum sepenuhnya selesai.
Yogi menilai, penunjukan BPKB memang menjadi bagian penting dari penjelasan pemerintah desa. Akan tetapi, masih ada pertanyaan lain yang membutuhkan jawaban, terutama mengenai faktur pembelian kendaraan yang menurutnya belum diperlihatkan dalam audiensi.
“Kalau kendaraan sudah dibalik nama menjadi aset pemerintah daerah, tentu itu hal yang baik. Kami justru bersyukur kalau aset desa benar-benar aman. Tetapi pertanyaan mengenai dugaan penjaminan dan kelengkapan dokumen tetap perlu dijawab secara terbuka,” tegasnya.
Pertanyaan publik pun menjadi semakin relevan: bagaimana riwayat pembelian kendaraan tersebut, bagaimana proses pencatatan asetnya, dan apakah pernah ada hubungan hukum dengan pihak pembiayaan?
Hal-hal tersebut tentu tidak cukup dijawab dengan pernyataan lisan. Dokumen yang lengkap dan dapat diverifikasi menjadi bagian penting untuk memberikan kepastian.
Warga Pilih Audiensi, Bukan Demonstrasi
Di tengah berkembangnya polemik, Yogi mengungkapkan bahwa warga sebelumnya sempat mempertimbangkan aksi unjuk rasa. Namun, masyarakat akhirnya memilih audiensi sebagai jalan persuasif agar persoalan tidak semakin melebar.
Langkah tersebut, menurutnya, merupakan bentuk itikad baik masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah desa menjelaskan persoalan secara langsung.
Ia juga menegaskan bahwa munculnya pertanyaan warga bertepatan dengan momentum politik Pilkades, sementara kepala desa diketahui sedang menjalani cuti. Meski demikian, Yogi membantah bahwa audiensi tersebut didorong kepentingan politik atau bertujuan menyerang pribadi kepala desa.
“Daripada persoalan ini menjadi bola liar dan menimbulkan asumsi yang semakin luas, lebih baik dibicarakan melalui audiensi. Kami ingin hubungan pemerintah desa dengan masyarakat tetap berjalan baik,” ujarnya.
Yogi Bantah Ada Tuduhan Penggelapan: Jangan Geser Substansi Persoalan!
Hal lain yang menjadi perhatian kuasa hukum adalah munculnya narasi dugaan penggelapan setelah audiensi berlangsung.
Yogi secara tegas meluruskan bahwa istilah penggelapan tidak pernah menjadi pokok pembahasan dalam forum tersebut. Substansi permintaan audiensi, katanya, adalah meminta klarifikasi mengenai dugaan penjualan atau penjaminan aset kendaraan desa.
“Masalah penggelapan itu tidak pernah dibahas dalam audiensi. Bahasa yang kami sampaikan adalah dugaan penjualan ataupun penjaminan salah satu aset desa. Jangan sampai substansi pertanyaan warga digeser menjadi tuduhan yang tidak pernah kami sampaikan,” katanya.
Ia juga menyayangkan apabila permintaan klarifikasi masyarakat justru direspons dengan narasi ancaman pelaporan hukum maupun tudingan adanya kelompok tertentu yang menggerakkan warga.
Menurutnya, persoalan administrasi aset publik seharusnya dijawab melalui keterbukaan dokumen, bukan berkembang menjadi saling tuding.
“Kalau masyarakat bertanya, seharusnya dijawab dengan data. Tidak perlu ada ancaman. Apalagi masyarakat hanya meminta transparansi terhadap aset yang berkaitan dengan kepentingan publik,” tambahnya.
Tak Hanya Mobil Pick Up, Dua Sepeda Motor Ikut Disorot
Polemik ini ternyata tidak berhenti pada satu unit mobil pick up.
Dalam audiensi, warga juga memperoleh informasi mengenai dua unit sepeda motor yang disebut digunakan untuk menunjang operasional pemerintahan desa.
Namun, Yogi mengaku belum mengetahui secara pasti bagaimana kelengkapan dokumen kepemilikan kedua kendaraan tersebut.
Ia menegaskan bahwa seluruh kendaraan yang dibeli menggunakan anggaran pemerintah harus memiliki kejelasan status kepemilikan, dokumen administrasi, serta peruntukan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, persoalan aset pemerintah bukan hanya tentang kendaraan yang sudah menggunakan pelat merah. Lebih dari itu, terdapat tanggung jawab administrasi dan pengelolaan keuangan negara yang harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Didatangi Awak Media, Kepala Desa Belum Berhasil Dikonfirmasi
Untuk memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan, awak media berupaya mendatangi kediaman kepala desa guna meminta klarifikasi langsung terkait polemik tersebut.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, kepala desa belum berhasil ditemui.
Seseorang yang berada di rumah kepala desa menyampaikan bahwa yang bersangkutan sedang tidak berada di tempat.
“Ibu lurahnya tidak ada, lagi keluar. Barusan magrib,” kata orang yang berada di rumah tersebut.
Dengan demikian, penjelasan mengenai dugaan penjaminan kendaraan, kelengkapan faktur pembelian, serta status administrasi aset lainnya masih menunggu klarifikasi langsung dari Pemerintah Desa Klari.
Publik Menunggu Transparansi, Bukan Sekedar Klarifikasi Lisan
Kini, persoalan tersebut menyisakan sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban konkret.
Apakah mobil pick up yang dibeli menggunakan DBH pernah dijadikan objek jaminan? Mengapa faktur pembelian belum diperlihatkan dalam audiensi sebagaimana disampaikan kuasa hukum warga? Bagaimana status administrasi dua unit sepeda motor yang disebut digunakan untuk operasional desa?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukanlah vonis maupun bukti adanya pelanggaran. Namun, sebagai aset yang bersumber dari anggaran pemerintah, seluruh proses pembelian, pencatatan, penggunaan, dan pengamanannya memang patut dijelaskan secara terbuka.
Pemerintah Desa Klari memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi sekaligus menunjukkan dokumen yang relevan agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.
Pada akhirnya, transparansi bukan ancaman bagi pemerintah desa. Justru keterbukaan menjadi cara untuk melindungi nama baik pemerintah desa sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.
Sebab, ketika aset dibeli menggunakan uang publik, masyarakat berhak bertanya. Dan ketika pertanyaan itu muncul, jawaban terbaik bukan saling mencurigai, melainkan membuka data dan membuktikan bahwa seluruh aset benar-benar dikelola sesuai ketentuan.
Penulis: Alim