Karawang — Polemik dana purna bakti ASN di Kabupaten Karawang memasuki fase paling panas. Ketua Pejuang Dana Korpri Terpending (PDKT) Karawang, Juhdiana, pada Jumat (5/12/2025) melontarkan pernyataan keras yang langsung menggetarkan ribuan pensiunan ASN.
Di kediamannya, Juhdiana awalnya berbicara dengan tenang. Ia menegaskan perjuangan PDKT bukan untuk menjatuhkan pihak mana pun.
“Kami tidak ingin menjatuhkan siapapun. Tidak pernah mendiskreditkan pengurus. Justru sering kami puji, karena di tengah kesibukan mereka sebagai pejabat, mereka masih mau mengurus ini tanpa honor,” ujarnya kepada ulasberita.click.
Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Nada Juhdiana berubah, tegas, tajam, dan penuh tekanan moral.
“Dana Pensiun Itu Hak, Bukan Hadiah! Jangan Kira Kami Mengemis!”
Dengan suara meninggi, ia menegaskan bahwa dana purna bakti bukanlah sedekah.
“Ini uang kami, iuran kami perbulan selama masa dinas. Jangan dikira kami ini pengemis. Yang 14 juta itu bukan pemberian, tapi hak yang seharusnya diterima,” tegasnya.
Pernyataan ini menyebar cepat di ratusan group WhatsApp pensiunan ASN Karawang dan memicu gelombang reaksi. Banyak yang menilai pemerintah daerah terlalu lamban dan tidak transparan.
580 Data Pensiunan Sudah Terkirim, Tapi Ketidakjelasan Masih Panjang
PDKT menyebut bahwa sudah 580 pensiunan selesai diverifikasi dan dikirim ke pihak terkait. Jumlah itu baru separuh dari total sekitar 1.191 pensiunan, termasuk mereka yang akan pensiun pada 2025.
Meski begitu, Juhdiana mengklaim suasana di lapangan masih relatif kondusif.
“Kalau pun ada yang belum terakomodir sekarang, saya yakin mereka tidak keberatan. Semua ada waktunya,” ujarnya.
Mayoritas Tenaga Pendidikan, Isu Keadilan Mengemuka
Sekitar 70 persen anggota PDKT adalah tenaga pendidikan, mencerminkan dominasi profesi ini dalam tubuh ASN Karawang. Namun Juhdiana menegaskan perjuangan dana purna bakti tidak boleh bersifat sektoral.
“Kalau hanya PDKT saja yang dipikirkan, itu tidak adil. Pensiunan bukan hanya PDKT,” tegasnya.
Pernyataan ini menyinggung kekhawatiran sebagian pihak bahwa kebijakan purna bakti justru bisa memunculkan ketimpangan baru.
Isu “Pemotongan 50 Persen” Bikin Suasana Mendidih
Di tengah penantian panjang, muncul isu liar yang memantik kemarahan: kabarnya dana purna bakti bakal dipotong hingga 50 persen.
“Ada yang bilang uangnya dikebiri sampai 50 persen. Kebijakan 14 juta saja belum jelas pelaksanaannya,” kata Juhdiana.
Ia menilai pemerintah daerah terlalu tertutup dan enggan berdialog.
“Kenapa ketika kami menunggu begitu lama, tidak diberi waktu untuk menyampaikan aspirasi? Ada hubungan emosional antara kami dengan para pembina,” keluhnya.
Tekanan Publik Meningkat: Pemkab Karawang Dituntut Segera Bersuara
Pernyataan Juhdiana kini menjadi pemantik baru dalam isu yang sudah lama berlarut. Ketidakjelasan aturan, lambatnya pencairan, dan rumor potongan dana membuat hampir 1.200 pensiunan menuntut jawaban resmi.
Jika Pemkab Karawang tidak segera memberikan klarifikasi transparan, berbagai kelompok pensiunan memperkirakan polemik ini dapat berubah menjadi gelombang protes besar di kalangan ASN purna bakti, bukan hanya di Karawang tetapi juga menjadi sorotan daerah lain.
Publik kini menunggu: apakah pemerintah daerah berani membuka semua data dan kebijakan secara terang-terangan, atau justru membiarkan kemarahan pensiunan semakin membesar?
Penulis: Alim