KARAWANG – Memanasnya polemik antara organisasi Masyarakat Madura Asli (MADAS) dengan sejumlah LSM dan Ormas di Kabupaten Karawang akhirnya mendapat perhatian serius aparat kepolisian. Kapolresta Karawang Kombes Pol. Mario Prahatinto, S.H., S.I.K., M.Si., turun langsung mengumpulkan 26 Ormas dan LSM untuk meredam ketegangan yang belakangan menjadi sorotan publik.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Aula Tathya Dharaka, Senin (9/11/2026), Mario menyampaikan pesan tegas: jangan biarkan ego kelompok, emosi, dan kepentingan segelintir pihak mengorbankan keamanan serta masa depan Kabupaten Karawang.
Namun, pertemuan tersebut ternyata bukan sekedar ajang silaturahmi. Sejumlah persoalan yang selama ini berkembang di tengah masyarakat justru mencuat ke permukaan. Mulai dari polemik aksi demonstrasi di kawasan industri, dugaan provokasi, hubungan Ormas dengan pengusaha, hingga pertanyaan mengenai kejelasan penanganan laporan hukum.
Di hadapan puluhan pimpinan organisasi, Kapolresta mengingatkan bahwa Karawang merupakan salah satu pusat industri dan investasi yang memiliki peran penting terhadap perekonomian masyarakat.
“Karawang adalah kota industri. Di dalamnya terdapat banyak kawasan industri dan berbagai perusahaan. Mari kita sama-sama menjaga kondusivitas agar perputaran ekonomi tetap berjalan dan masyarakat Karawang semakin maju,” tegas Mario.
Kapolresta Tegaskan: Demokrasi Bukan Alasan Melakukan Kekerasan
Mario menegaskan, menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak masyarakat yang dilindungi undang-undang. Namun, hak tersebut bukan berarti setiap pihak bebas melakukan tindakan yang berpotensi mengganggu ketertiban maupun melanggar hukum.
Menurutnya, persoalan dengan perusahaan, pengusaha, maupun kelompok masyarakat harus diselesaikan melalui komunikasi, audiensi, dialog, dan mekanisme hukum.
“Apapun permasalahannya, semuanya bisa diselesaikan dengan berbagai cara. Bisa melalui dialog, bisa dengan duduk bersama. Tetapi bukan melalui kekerasan,” ujarnya.
Kapolresta juga menyoroti video pernyataan Ketua Umum MADAS, H. Muhamad Toha Sugiarto, yang belakangan viral dan menjadi perhatian publik.
Ia meminta seluruh pihak tidak mudah terpancing oleh pernyataan maupun isu yang beredar, terlebih jika berpotensi memperbesar persoalan dan memicu gesekan antar kelompok.
“Saya minta tolong, emosinya ditahan dulu. Ego sentris dan kepentingan masing-masing juga ditahan. Kalau sudah ada permasalahan, mari kita selesaikan bersama-sama,” pesannya.
Jangan Seret Persoalan Individu Menjadi Konflik Suku!
Salah satu pesan penting yang disampaikan Mario adalah larangan menggeneralisasi persoalan individu menjadi konflik antar suku.
Ia menegaskan, apabila terdapat persoalan hukum yang melibatkan seseorang, maka pertanggungjawabannya harus melekat kepada pihak yang bersangkutan, bukan dibebankan kepada seluruh kelompok masyarakat berdasarkan latar belakang suku.
“Permasalahan pribadi adalah urusan pribadi yang bersangkutan. Bukan persoalan masyarakat Madura atau suku lainnya. Kita semua ingin memajukan Karawang,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi penting di tengah berkembangnya polemik yang berpotensi melebar dari persoalan organisasi menjadi sentimen identitas.
Mario juga menyinggung adanya laporan yang disebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ia mengaku belum mengetahui secara terperinci perkembangan perkara tersebut.
Namun, ia berjanji akan menindaklanjuti dan meminta penyidik memberikan penjelasan mengenai sejauh mana proses penanganannya berjalan.
Pesan ini sekaligus menjadi perhatian publik: transparansi penanganan laporan hukum menjadi salah satu hal yang dinantikan agar tidak muncul kesan adanya pembiaran atau perlakuan berbeda terhadap pihak tertentu.
Uwa Parno Bongkar Persoalan Lama, Mengaku Sudah Mengenal Dinamika Sejak 2004
Suasana pertemuan semakin menarik ketika Ketua Umum LSM LASKAR NKRI, H. ME. Suparno atau yang akrab disapa Uwa Parno, menyampaikan sejumlah kegelisahan.
Ia mengapresiasi langkah Kapolresta yang membuka ruang komunikasi bagi 26 Ormas dan LSM. Namun, ia juga menyinggung perilaku Ketua Umum MADAS, H. Muhamad Toha Sugiarto, yang menurutnya telah lama menjadi persoalan dan menimbulkan keresahan.
Uwa Parno mengaku telah mengenal dinamika yang melibatkan H. Toha sejak sekitar 2004.
Ia turut menyinggung sejumlah laporan dan pengaduan yang sebelumnya telah disampaikan kepada berbagai instansi, tetapi menurutnya belum memberikan kejelasan penyelesaian.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa polemik yang berkembang saat ini bukan hanya berkaitan dengan demonstrasi di kawasan industri. Ada pula persoalan lama yang menurut sejumlah pihak masih membutuhkan kejelasan.
Kini, pertanyaannya bukan sekedar siapa yang berselisih, melainkan sejauh mana setiap persoalan yang telah dilaporkan mendapatkan tindak lanjut yang jelas.
H. Sutedjo Tegaskan Aksi Demonstrasi Bukan untuk Mengintimidasi Pengusaha
Di sisi lain, Ketua Umum LSM Barisan Rakyat Indonesia (BARAK), H. Sutedjo, MS., meluruskan tujuan aksi unjuk rasa yang sebelumnya menjadi sorotan.
Ia menegaskan bahwa aksi tersebut dilakukan untuk meminta audiensi dan mempertanyakan persoalan yang berkaitan dengan perusahaan, bukan untuk mengintimidasi pengusaha ataupun mencari keributan.
Menurut Sutedjo, pihaknya mengaku telah menempuh komunikasi dan mengirimkan surat permohonan audiensi sebelum melakukan aksi.
Ia juga membantah anggapan bahwa pihaknya datang untuk menghadang pengusaha.
“Kami hanya ingin audiensi dan mempertanyakan persoalan yang ada. Kalau audiensi tidak dilakukan, tentu kami ingin mendapatkan kejelasan. Bukan untuk mengintimidasi,” demikian inti penjelasan Sutedjo dalam forum tersebut.
Penjelasan ini menjadi bagian penting dalam polemik yang berkembang. Sebab, hak menyampaikan aspirasi dan dugaan tindakan intimidasi merupakan dua persoalan berbeda yang harus dibuktikan berdasarkan fakta, bukan sekedar persepsi maupun opini sepihak.
Surat MADAS dari Jawa Timur Dipertanyakan, Mengapa Harus Ada Mobilisasi Massa?
Persoalan lain yang mencuri perhatian adalah beredarnya surat di media sosial bernomor 001/010-MADAS/DPD JATIM/11-2026 yang disebut berkaitan dengan rencana pengawalan aksi massa di salah satu perusahaan di Karawang.
Perwakilan organisasi mempertanyakan apakah surat tersebut telah diterima secara resmi oleh Polresta Karawang.
Mereka juga mempertanyakan urgensi pengerahan massa dari luar daerah, sementara sejumlah Ormas dan LSM di Karawang tengah berupaya menjaga situasi tetap kondusif.
Isu mobilisasi massa ini menjadi perhatian karena dikhawatirkan dapat memperbesar ketegangan apabila tidak disertai komunikasi dan koordinasi yang jelas.
Karena itu, status surat, tujuan kegiatan, serta pihak-pihak yang terlibat perlu dipastikan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Agus Basuki Pertanyakan Ketegasan Aparat soal Audiensi MADAS dan PT Amedsu
Sorotan berikutnya datang dari Agus Basuki, Sekjen DPP Gibas Jaya.
Ia mempertanyakan persoalan audiensi yang disebut melibatkan MADAS dengan PT Amedsu.
Agus meminta kejelasan mengenai langkah aparat apabila memang terdapat surat penolakan audiensi dari perusahaan, tetapi kegiatan tetap dipaksakan berlangsung.
Ia berharap kepolisian tidak hanya melakukan imbauan, tetapi juga mengambil langkah sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan tindakan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban.
Bakesbangpol: MADAS Tidak Tercatat dalam Data Ormas Karawang
Pernyataan yang tak kalah menyita perhatian disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Karawang, Mahpudin.
Dalam forum tersebut, Mahpudin menyampaikan bahwa MADAS tidak tercatat dalam data organisasi kemasyarakatan di instansinya.
Informasi ini menambah dimensi baru dalam polemik yang berkembang, terutama terkait administrasi organisasi, keberadaan organisasi di daerah, serta koordinasi dengan pemerintah setempat.
Meski demikian, persoalan pencatatan administrasi perlu dibedakan dengan persoalan legalitas badan hukum maupun hak berserikat. Status organisasi harus dilihat berdasarkan dokumen dan ketentuan administrasi yang berlaku.
Dandim dan 26 Ormas Diminta Tidak Terjebak Konflik Berkepanjangan
Komandan Kodim 0604 Karawang, Letkol Inf. Nanda Siswanto, S.Sos., turut mengapresiasi hubungan antar kelompok masyarakat di Karawang yang dinilainya relatif kondusif.
Menurutnya, Ormas dan LSM memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan sosial dalam mendukung pembangunan daerah, terlebih Karawang merupakan wilayah dengan perkembangan industri yang pesat.
Ia mengingatkan agar persoalan yang telah dilaporkan kepada kepolisian dipercayakan kepada aparat untuk diproses sesuai prosedur.
“Kalau sudah ada laporan polisi, serahkan kepada pihak kepolisian. Percayakan prosesnya. Jangan sampai pernyataan atau isu yang beredar justru memancing persoalan baru,” demikian pesan Nanda.
Sementara itu, Ketua DPD Laskar Merah Putih (LMP) Jawa Barat, Awandi Siroj atau Abah Wandi, mengungkapkan bahwa persatuan 26 Ormas dan LSM di Karawang merupakan hasil perjalanan panjang.
Menurutnya, persatuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun komunikasi, menghindari gesekan, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Ia juga menyoroti besarnya peluang ekonomi di kawasan industri yang seharusnya dapat dimanfaatkan masyarakat lokal, sehingga warga Karawang tidak hanya menjadi penonton di tengah derasnya investasi.
Peringatan Keras Kapolresta: Siapa Pun yang Merusak Karawang Akan Ditindak!
Menutup pertemuan, Mario kembali menegaskan komitmennya menjaga keamanan dan kemajuan Kabupaten Karawang.
Ia tidak ingin konflik antar kelompok maupun persoalan yang belum terselesaikan justru merusak iklim investasi dan pembangunan daerah.
“Siapa pun yang akan merusak Karawang, saya akan berada di depan. Siapa pun itu. Kita harus menjaga apa yang sudah dibangun dan dikembangkan di Karawang,” tegasnya.
Pertemuan tersebut menjadi ujian bagi seluruh pihak. Sebab, menjaga kondusivitas tidak cukup hanya dengan saling mengingatkan di ruang pertemuan. Harus ada tindakan nyata, keterbukaan, dan komitmen untuk menghormati hukum.
Di satu sisi, perusahaan dan pengusaha membutuhkan kepastian keamanan dalam menjalankan aktivitas usaha. Di sisi lain, masyarakat dan organisasi memiliki hak menyampaikan aspirasi serta meminta penjelasan atas persoalan yang mereka anggap belum terselesaikan.
Keduanya tidak boleh dipertentangkan.
Kini publik menunggu pembuktian, bukan sekedar pernyataan. Apakah persoalan yang selama ini berkembang akan benar-benar dituntaskan melalui penegakan hukum yang transparan dan adil? Apakah setiap organisasi akan menghormati aturan yang berlaku? Dan yang paling penting, mampukah 26 Ormas dan LSM menjaga persatuan tanpa mengorbankan hak masyarakat untuk bersuara?
Karawang membutuhkan investasi, tetapi investasi juga harus berjalan beriringan dengan kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan kebebasan menyampaikan aspirasi.
Jangan sampai atas nama menjaga kondusivitas, suara masyarakat justru dibungkam. Namun jangan pula atas nama kebebasan berorganisasi, ketertiban dan hak orang lain diabaikan.
Karawang bukan milik satu kelompok. Karawang adalah milik seluruh masyarakat yang ingin hidup aman, bekerja, dan sejahtera.
Penulis: Alim