SIAK | ULASBERITA.CLICK | Dunia jurnalistik di Kabupaten Siak kini memasuki babak baru. Organisasi Pers Perkumpulan Pers Daerah Seluruh Indonesia (PPDI) resmi membentuk kepengurusan tingkat kabupaten dengan mengangkat wartawan senior Juaksa Dewa Napitupulu sebagai Ketua DPC PPDI Siak dan Parlindungan Tambunan sebagai Sekretaris.
Dalam acara konsolidasi yang digelar di Wisma 72 Kandis, Sabtu pagi (2/8), PPDI Siak menegaskan misi besar: bukan hanya memperkuat peran wartawan daerah, tetapi juga menantang sistem yang selama ini dianggap melemahkan kualitas dan profesionalisme dunia pers.
Acara tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPP PPDI, Feri Sibarani, SH, MH, CCDE, CLDSI, yang menyampaikan dokumen resmi organisasi berupa AD/ART kepada kepengurusan Siak. Tak hanya seremonial, pertemuan ini disulap menjadi sesi dialog interaktif penuh muatan kritik dan gagasan revolusioner demi masa depan pers Indonesia.
“PPDI hadir bukan untuk menambah nama organisasi, tapi untuk membedah luka lama dunia pers dan membawa solusi konkret. Kami siap menjadi mitra kritis pemerintah, bukan sekadar tukang liput seremoni,” tegas Dewa Napitupulu, Ketua DPC PPDI Siak.
Menurut Dewa, kolaborasi antara PPDI dan pemerintah daerah sangat penting agar dunia pers tidak berjalan pincang. Ia menyoroti peran pers yang krusial dalam menyuarakan keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum sesuai amanat UU No. 40 Tahun 1999. Namun semua itu, lanjutnya, hanya bisa dicapai jika ada dukungan serius dari pemangku kebijakan.
“Jangan biarkan UU Pers jadi kertas mati. Pers adalah tiang penyangga demokrasi, bukan pelengkap acara,” imbuhnya.
Ketua Umum PPDI, Feri Sibarani, bahkan lebih keras menyuarakan kritik terhadap kondisi dunia pers saat ini. Menurutnya, kualitas wartawan profesional masih kalah jauh dibandingkan kuantitas media yang tumbuh bak jamur, namun tanpa standar etik dan kualitas informasi yang mumpuni.
“Profesionalisme pers hari ini ada di titik kritis. Banyak yang mengaku wartawan, tapi tak tahu kode etik. Ini bom waktu untuk demokrasi,” tegas Feri.
Lebih lanjut, Feri menyebut PPDI akan melakukan pemetaan menyeluruh terhadap krisis kepercayaan publik terhadap media, serta mendalami dugaan kebijakan Dewan Pers yang dinilainya telah memicu fragmentasi di tubuh insan pers nasional.
“Kami akan kaji ulang peraturan-peraturan yang justru membuat jurang pemisah di antara media. Ada aroma diskriminasi dan ini tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.
Feri juga mengingatkan bahwa dunia pers tidak bisa berdiri sendiri tanpa keterlibatan pemerintah. Jika pemerintah abai, maka pemberitaan yang muncul akan jauh dari fungsi edukatif dan kontrol sosial yang sehat.
“Kalau masalah ini tidak dibedah tuntas, rakyat akan terus dijejali informasi yang tidak membangun. Dan itu bahaya bagi masa depan bangsa,” pungkas Feri.
Dengan hadirnya PPDI di Siak, publik kini menanti: akankah organisasi ini mampu menepati janjinya sebagai game changer dalam tata kelola pers Indonesia?