ULASBERITA.CLICK – Majalengka kembali diguncang. Di tengah gencarnya program pemerintah pusat yang digadang-gadang pro rakyat, fakta di lapangan justru memunculkan tanda tanya besar, bahkan kemarahan publik.
Lembaga Pemantau Pelayanan Publik (LP3) Jawa Barat secara terbuka “membongkar” sejumlah persoalan serius dalam audiensi bersama DPRD Kabupaten Majalengka. Mulai dari perizinan yang amburadul, pengawasan yang lemah, hingga dugaan ketimpangan anggaran yang mencolok.
Ketua LP3 Jabar, Iwan Gunawan, tak menahan nada kerasnya. Ia menyoroti banyaknya dapur SPPG yang sudah beroperasi, namun belum mengantongi kejelasan terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
“Ini bukan sekedar kelalaian administratif. Ini potensi ancaman lingkungan. Limbah dapur tanpa IPAL bisa mencemari sekitar. Pemerintah tidak boleh pura-pura tidak tahu,” tegasnya, Senin (6/4/2026).
Kritik ini bukan tanpa dasar. LP3 menemukan indikasi bahwa aspek lingkungan justru dipinggirkan demi mengejar target program. Padahal, keberadaan IPAL merupakan syarat mutlak, bukan pelengkap.
Tak berhenti di situ, persoalan lain pun mencuat. Sejumlah fasilitas pendukung program disebut belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Artinya, bangunan sudah berdiri dan digunakan tanpa legalitas yang jelas.
“Ini ironi. Fasilitas publik berjalan, tapi izinnya belum beres. Ini bukan hanya cacat administrasi, tapi berpotensi jadi bom hukum di kemudian hari,” lanjut Iwan.
Sorotan paling tajam datang dari dugaan ketimpangan anggaran dalam program AGRINAS. Dari total anggaran yang disebut mencapai Rp1,1 miliar, realisasi fisik di lapangan hanya terlihat sekitar Rp750 juta. Selisih ratusan juta rupiah ini kini menjadi pertanyaan besar.
“Ke mana sisa anggaran itu? Ini harus dibuka terang-benderang. Jangan sampai ada praktik yang merugikan rakyat,” ujarnya.
Belum selesai sampai di sana, LP3 juga menguliti kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang justru memicu keprihatinan. Di beberapa titik, ditemukan makanan yang sudah tidak layak konsumsi, bahkan dibuang oleh siswa karena basi. Program yang seharusnya meningkatkan gizi anak, justru berubah menjadi potret kelalaian.
“Ini sangat memalukan. Anggaran besar, tapi kualitas makanan seperti ini? Anak-anak yang jadi korban,” ungkap Iwan geram.
Atas berbagai temuan tersebut, LP3 mendesak DPRD Kabupaten Majalengka untuk tidak tinggal diam. Audit menyeluruh dinilai mendesak dilakukan, mencakup perizinan, kualitas pembangunan, hingga penggunaan anggaran.
Lebih jauh, LP3 mengingatkan bahwa program pemerintah tidak boleh hanya sekedar seremonial atau mengejar angka realisasi. Transparansi, akuntabilitas, dan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Peringatan keras pun dilontarkan.
“Kalau ini terus dibiarkan, kami akan buka semuanya ke publik. Ini uang rakyat, bukan milik segelintir pihak. Harus ada pertanggungjawaban,” tutupnya.
Kini publik menunggu: apakah ini akan berujung pada pembenahan… atau justru tenggelam seperti kasus-kasus sebelumnya?
Penulis: Iin Susanti