
LAMPUNG SELATAN – Dugaan praktik korupsi dalam pelaksanaan lima paket proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 kembali menjadi sorotan. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung melalui Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Selatan segera mengusut tuntas laporan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) tersebut.
Desakan ini bukan tanpa alasan. Sejumlah indikasi dugaan penyimpangan mulai dari proses tender yang dinilai janggal, dugaan persekongkolan, indikasi personel fiktif dalam paket perencanaan dan pengawasan, hingga dugaan ketidaksesuaian volume serta spesifikasi teknis pekerjaan menjadi rangkaian persoalan yang diminta untuk diuji melalui proses hukum.
Ketua Umum DPP KAMPUD, Seno Aji, S.Sos., S.H., M.H., dalam keterangan persnya, Rabu (18/11/2026), menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal laporan yang telah resmi disampaikan ke Kejati Lampung pada Kamis (6/8/2026).
“Kita yakin Kejati Lampung di bawah komando Bapak Dr. Taufan Zakaria, S.H., M.H., terus konsisten dalam penyelesaian sejumlah kasus tipikor yang sudah ditangani namun belum tuntas. Salah satunya pengusutan dugaan tipikor yang pernah dilaporkan DPP KAMPUD, yakni pelaksanaan lima proyek Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan nilai total puluhan miliar rupiah,” ujar Seno Aji.
Menurutnya, setelah laporan tersebut dilimpahkan kepada Kejari Lampung Selatan, kini publik menunggu langkah konkret aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti berbagai dugaan penyimpangan yang telah disampaikan.
Seno Aji meminta Kajari Lampung Selatan, Ibnu Firman Ide Amin, S.H., menunjukkan keseriusan dan profesionalitas dalam menangani laporan tersebut. Ia menegaskan, pelimpahan laporan jangan sampai hanya berhenti pada urusan administrasi tanpa kejelasan perkembangan penanganan.
“Kita meminta dan mendesak Kejati Lampung melalui Kejari Lampung Selatan di bawah kepemimpinan Ibnu Firman Ide Amin, S.H., untuk segera mengusut secara serius dan menuntaskan tindak lanjut penanganan laporan dugaan korupsi ini. Penegakan hukum penting demi mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, sekaligus mencegah munculnya spekulasi negatif di tengah masyarakat,” tegasnya.
Lima Paket Proyek Jadi Sorotan
Adapun lima paket pekerjaan yang dilaporkan DPP KAMPUD meliputi:
1. Perencanaan pembangunan Convention Hall Kalianda senilai Rp533 juta oleh CV Dipasanta Pratama.
2. Pengawasan pembangunan gedung Convention Hall Kalianda senilai Rp737 juta oleh CV View Consultant.
3. Pembangunan gedung Convention Hall Kalianda senilai Rp18,5 miliar oleh PT Rindang Tiga Satu Pratama.
4. Pemasangan paving block Lapangan Korpri senilai Rp482 juta.
5. Belanja bahan bangunan dan konstruksi senilai Rp442 juta.
Besarnya nilai anggaran tersebut memunculkan tuntutan agar setiap tahapan pekerjaan diperiksa secara menyeluruh, mulai dari proses pengadaan, pelaksanaan kontrak, penggunaan anggaran, hingga kesesuaian hasil pekerjaan di lapangan.
Dugaan Tender Formalitas hingga Indikasi Pengurangan Volume
Dalam penjelasannya, Seno Aji mengungkapkan bahwa DPP KAMPUD telah mengumpulkan sejumlah data dan bahan keterangan terkait dugaan penyimpangan dalam proses tender maupun pelaksanaan proyek.
Ia menyoroti riwayat proses tender yang menurut hasil penelusuran pihaknya memperlihatkan sejumlah kejanggalan. Di antaranya, banyak perusahaan mendaftar sebagai peserta tender, tetapi hanya dua perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran.
Selain itu, nilai penawaran sejumlah perusahaan disebut sangat berhimpitan dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun panitia pengadaan.
Kondisi tersebut, menurut KAMPUD, menimbulkan pertanyaan mengenai tingkat persaingan yang sehat dan transparansi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Tak hanya proses tender, hasil pekerjaan fisik juga menjadi perhatian serius.
Seno Aji menyebut pihaknya menemukan indikasi kondisi struktur bangunan yang dinilai tidak rapi, mengalami keretakan, serta dugaan pengurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada sejumlah pekerjaan.
Sementara pada paket perencanaan dan pengawasan, KAMPUD menduga terdapat subitem pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, termasuk indikasi penggunaan personel fiktif.
“Kondisi ini mengindikasikan adanya dugaan persekongkolan antara pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen (PPK), kontraktor pelaksana, perusahaan perencana, dan perusahaan pengawas untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar serta melaksanakan pekerjaan tidak sesuai kondisi senyatanya,” ungkap Seno Aji.
Meski demikian, seluruh dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan penyelidikan aparat penegak hukum. KAMPUD berharap Kejaksaan tidak hanya memeriksa dokumen administrasi, tetapi juga melakukan pemeriksaan teknis terhadap hasil pekerjaan, termasuk menguji volume, mutu material, spesifikasi, serta kesesuaian pembayaran dengan realisasi di lapangan.
Kejati Lampung Sudah Melimpahkan Laporan ke Kejari
Sebelumnya, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Lampung, Ricky Ramadhan, S.H., M.H., telah membenarkan bahwa laporan terkait dugaan penyimpangan proyek Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan tersebut diteruskan kepada Kejari Lampung Selatan.
“Laporan terkait Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan tersebut sudah diteruskan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Selatan,” ungkap Ricky pada Selasa (20/10/2026).
Ia juga menjelaskan bahwa proses pelimpahan tindak lanjut telah dilakukan sejak 24 Agustus 2026.
“Nomor laporan 52 dan 53 tersebut telah diregistrasi secara resmi dan diteruskan tindak lanjutnya ke Kejari Lampung Selatan,” jelasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa laporan DPP KAMPUD telah masuk dalam administrasi penanganan kejaksaan. Namun, masyarakat kini menantikan sejauh mana perkembangan tindak lanjut terhadap substansi dugaan penyimpangan yang dilaporkan.
KAMPUD Buka Peluang Bawa Laporan ke KPK
Diketahui, saat menyampaikan laporan pada 6 Agustus 2026, Seno Aji didampingi Sekretaris Umum DPP KAMPUD, Agung Triyono, A.Md. Keduanya menyampaikan bahwa laporan tersebut didasarkan pada pengumpulan data dan bahan keterangan, mulai dari proses tender perencanaan, tender pengawasan, tender pekerjaan fisik, hingga penelusuran langsung ke lokasi proyek.
Agung Triyono menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berhenti mengawal laporan tersebut. Bahkan, DPP KAMPUD membuka kemungkinan menyampaikan laporan secara formal dan materiil kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Langkah tersebut, menurut KAMPUD, merupakan bagian dari upaya mendorong transparansi dan memastikan dugaan penyimpangan anggaran negara ditangani secara serius.
Kini, perhatian publik tertuju kepada Kejari Lampung Selatan. Akankah laporan dugaan penyimpangan lima paket proyek PUPR tersebut ditindaklanjuti secara menyeluruh hingga terungkap ada atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi?
Publik tentu tidak cukup hanya disuguhi informasi bahwa laporan telah dilimpahkan. Lebih dari itu, masyarakat berhak mengetahui perkembangan penanganannya sesuai ketentuan hukum dan kewenangan aparat penegak hukum.
Sebab, setiap rupiah anggaran negara bersumber dari uang rakyat. Jika benar ditemukan penyimpangan, siapa pun yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum. Sebaliknya, jika tidak ditemukan unsur pidana, hasil pemeriksaan juga perlu disampaikan secara transparan.
Penegakan hukum tidak boleh berhenti di meja administrasi. Dugaan korupsi harus diuji dengan fakta, dan uang negara harus dipertanggungjawabkan!

