KARAWANG | ULASBERITA.CLICK | Langkah PT. FCC Indonesia merekrut tenaga kerja di SMKN 12 Bandung pada 21 Juli 2025 memicu kemarahan publik Karawang. Masyarakat menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap tingginya angka pengangguran lokal dan ketidakpedulian perusahaan terhadap komitmen sosial di wilayah tempat mereka beroperasi.
Gelombang protes pun bermuara pada audiensi yang digelar di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang, Rabu (23/7/2025). Audiensi dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari Kepala Disnakertrans Karawang, Humas DPP GMPI, Mr. Kim, Ketua Paguyuban Sundawani Karawang, Ketua GMBI Karawang, Kepala Desa Wadas, Karang Taruna Desa Wadas, aktivis, hingga perwakilan manajemen PT. FCC Indonesia.
“Kami Ditelepon Langsung Bupati”
Kepala Disnakertrans Karawang menegaskan sikap pemerintah yang selalu berpihak pada masyarakat. “Kami tidak diam. Saya langsung ditelepon Pak Bupati. Pemerintah bekerja untuk rakyat Karawang. PT. FCC kami hadirkan langsung agar tak ada dusta di antara kita,” tegasnya.
Namun pernyataan dari pihak perusahaan malah memperkeruh suasana. PT. FCC mengklaim telah melakukan tes di sejumlah sekolah di Karawang, tetapi hasilnya dinilai tak layak, meski soal tes hanya setara SMP. Lebih jauh, mereka menyebut Disnaker Karawang tidak sigap saat dibutuhkan, dan membandingkan dengan Bandung yang dinilai lebih tanggap.
Tudingan “Orang Karawang Bodoh” Dibantah Keras
Pernyataan tersebut langsung menyulut emosi. Mr. Kim dari GMPI mengecam keras ucapan perusahaan yang dianggap merendahkan kapasitas putra-putri Karawang.
“Jangan pernah anggap orang Karawang bodoh! Ayo adu kemampuan secara terbuka. Jangan bawa-bawa standar kalau hasil tes saja tak dibuka transparan. Yang terjadi, banyak HRD main mata dengan orang dalam,” ujarnya lantang.
Pemerintah Desa Tak Dilibatkan, CSR Dipertanyakan
Senada, Kepala Desa Wadas, H. Jujun, mengkritik keras sikap PT. FCC yang tak menggandeng pemerintah desa. “Kami ini bukan penonton di kampung sendiri. Kenapa tidak ajak kami? Kami siap bantu rekrutmen, edukasi, bahkan fasilitasi tempat dan pelatihan. Tapi jangan anggap desa ini tak mampu,” ujarnya. Ia juga menyinggung minimnya kontribusi CSR perusahaan terhadap pengembangan SDM lokal.
Kebijakan Tertutup & Potensi KKN di BKK?
Audiensi makin panas saat terungkap bahwa alasan utama rekrutmen di luar Karawang adalah ketidaksiapan Disnaker menyediakan tempat, dan rendahnya hasil tes peserta Karawang. Ucapan tersebut dianggap sebagai tamparan bagi martabat pekerja lokal dan membuka dugaan adanya kolusi perusahaan dengan BKK luar daerah.
Isu klasik pun kembali mencuat: ketidakpercayaan perusahaan terhadap BKK dan Disnaker Karawang. Muncul dugaan bahwa ada “komitmen gelap” antara manajemen dan pihak sekolah luar daerah, yang mematikan akses warga Karawang sendiri.
Desakan Transparansi & Teguran untuk FCC
Audiensi ditutup dengan pernyataan keras dari para tokoh dan aktivis yang mendesak PT. FCC dan seluruh perusahaan di Karawang agar lebih terbuka, adil, dan memprioritaskan tenaga kerja lokal. Pemerintah daerah juga diminta bertindak tegas jika ditemukan diskriminasi terhadap masyarakat Karawang.
“Kalau terus seperti ini, kita akan lawan. Jangan jadikan Karawang sekadar ladang bisnis tapi abai pada rakyatnya. Kami ingin rekrutmen transparan, prioritas untuk warga lokal, dan kolaborasi nyata dengan pemerintah desa dan daerah,” tutup seorang aktivis dengan nada tegas.
Penulis: Alim