Karawang – Gelombang dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menguat di Karawang. Di tengah polemik tata kelola dan isu dugaan penyimpangan yang menyeret program tersebut, para orang tua justru menyuarakan kekhawatiran yang berbeda: jangan sampai anak-anak menjadi korban dari persoalan yang belum tentu mereka pahami.
Dalam aksi ribuan massa yang digelar Aliansi Rakyat Karawang Bersatu di depan Kantor Pemda Karawang, Rabu (24/6/2026), H. Nana, perwakilan orang tua sekaligus bagian dari Program MBG Kecamatan Purwasari, menyampaikan bahwa program tersebut telah memberikan manfaat nyata bagi banyak keluarga.
“Anak-anak jadi lebih sehat, kebutuhan makannya lebih terjamin. Kami ingin aspirasi ini benar-benar didengar oleh pemerintah dan DPRD,” tegas H. Nana saat berorasi di hadapan massa.
Pernyataan itu seolah menjadi suara hati ribuan orang tua yang hadir. Mereka mempertanyakan mengapa program yang dinilai membantu pemenuhan gizi anak-anak justru terus dibayangi polemik tata kelola dan dugaan penyimpangan anggaran.
Di tengah perdebatan yang berkembang, muncul pertanyaan yang mulai ramai diperbincangkan publik: jika memang ada dugaan korupsi atau penyalahgunaan kewenangan, mengapa yang terancam justru keberlangsungan programnya, bukan para pelaku yang harus bertanggung jawab?
Bagi masyarakat, persoalan administrasi dan dugaan korupsi adalah ranah aparat penegak hukum. Jika ditemukan pelanggaran, mereka meminta agar pelaku diproses secara hukum. Namun mereka menolak jika persoalan tersebut dijadikan alasan untuk menghentikan program yang berkaitan langsung dengan masa depan generasi muda.
“Yang salah harus dihukum, bukan programnya yang dihentikan,” menjadi pesan yang berulang kali terdengar dari peserta aksi.
Tak hanya soal gizi anak, massa juga menyoroti pentingnya pelibatan UMKM lokal dalam pelaksanaan MBG. Mereka menilai program ini memiliki dampak ekonomi yang besar karena mampu menggerakkan usaha masyarakat di tingkat bawah.
Menurut mereka, apabila dikelola secara transparan dan profesional, MBG tidak hanya menjadi solusi untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan anak, tetapi juga menjadi mesin penggerak ekonomi rakyat melalui keterlibatan pelaku usaha lokal.
Aksi yang berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan itu akhirnya menghasilkan audiensi antara 20 perwakilan massa dan DPRD Kabupaten Karawang. Dalam pertemuan tersebut, berbagai tuntutan dan aspirasi masyarakat disampaikan secara langsung.
Kini publik menunggu langkah nyata dari pemerintah daerah dan DPRD. Akankah tuntutan ribuan warga didengar? Akankah transparansi dan pengawasan diperkuat? Dan yang paling penting, apakah keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis akan benar-benar dijamin?
Satu pesan yang menggema dari Karawang hari itu sulit untuk diabaikan: “Perbaiki tata kelolanya. Usut jika ada koruptornya. Tetapi jangan cabut hak anak-anak untuk mendapatkan makanan bergizi.”