KARAWANG — Keluhan Tuti Ainul Mard, nasabah asal Desa Sampalan, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, terhadap Bank BJB KCP Rengasdengklok kini bukan lagi sekedar persoalan antara nasabah dan bank.
Persoalan tersebut mulai menyentuh ranah transparansi informasi, perlindungan konsumen, kepatuhan terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga pertanyaan mengenai dasar pengenaan penalti dan kejelasan dana asuransi kredit.
Tuti mempersoalkan munculnya beban sekitar Rp31 juta ketika dirinya hendak melakukan pelunasan kredit sebelum jatuh tempo.
Menurut keterangannya, pembayaran kredit selama ini tidak bermasalah. Namun ketika ingin menyelesaikan kewajiban lebih cepat, muncul komponen biaya yang dipersoalkan, termasuk penalti pelunasan dipercepat dan komponen yang berkaitan dengan asuransi.
Pertanyaannya menjadi semakin mendasar:
Apakah penalti tersebut benar-benar sesuai dengan perjanjian kredit? Apakah mekanisme perhitungannya telah dijelaskan sejak awal? Dan bagaimana status dana asuransi yang disebut mencapai sekitar Rp24 juta?
BJB: Penalti Tercantum dalam Dokumen Kredit
Dalam pertemuan antara Tuti dan pihak BJB KCP Rengasdengklok pada Rabu, 12 Agustus 2026, Nono Hendriyanto selaku Kacab BJB KCP Rengasdengklok menjelaskan bahwa ketentuan biaya pelunasan dipercepat tercantum dalam dokumen kredit, termasuk Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK).
Menurut penjelasan Nono, terdapat ketentuan bahwa setelah melewati masa tertentu, pelunasan sebelum jatuh tempo dapat dikenakan biaya administrasi pelunasan sebesar lima kali bunga berjalan, yang dihitung selama satu bulan penuh.
Dengan demikian, menurut pihak bank, biaya tersebut bukan keputusan spontan petugas di lapangan, melainkan mengacu pada dokumen kredit yang telah ditandatangani nasabah.
Namun, persoalan kemudian bergeser pada satu kata penting:
Transparansi.
Tuti mengaku tidak mendapatkan penjelasan yang menurutnya memadai mengenai konsekuensi finansial tersebut, khususnya mengenai besaran dan mekanisme penghitungan apabila kredit dilunasi lebih cepat.
POJK 22 Tahun 2023: Informasi Biaya Wajib Jelas Sebelum Kontrak Ditandatangani
Di sinilah ketentuan OJK menjadi relevan.
POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan mewajibkan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) memberikan informasi produk dan layanan yang jelas, akurat, jujur, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan.
Aturan tersebut juga mengatur bahwa informasi produk harus disampaikan pada saat pemasaran dan sebelum perjanjian ditandatangani.
Lebih jauh, ringkasan informasi produk harus memuat antara lain fitur utama, manfaat, resiko, persyaratan, tata cara, serta biaya.
Untuk informasi versi personal, PUJK wajib menyampaikannya sebelum calon konsumen menandatangani perjanjian.
Bahkan, POJK 22 Tahun 2023 mengatur bahwa PUJK wajib melakukan konfirmasi pemahaman calon konsumen atas ringkasan informasi produk versi personal dan konfirmasi tersebut harus dituangkan dalam dokumen atau media lain yang dapat menjadi alat bukti.
Artinya, dalam perkara Tuti, pertanyaan hukumnya bukan sekedar:
“Apakah klausul penalti ada di dalam kontrak?”
Tetapi juga:
“Apakah informasi mengenai biaya dan konsekuensinya telah disampaikan secara jelas sebelum kontrak ditandatangani, dan apakah terdapat bukti bahwa nasabah memahami informasi tersebut?”
Sanksinya Tidak Main-Main Jika Kewajiban Informasi Dilanggar
POJK 22 Tahun 2023 menyediakan sanksi administratif terhadap PUJK yang melanggar ketentuan tertentu mengenai penyampaian informasi dan ringkasan produk.
Sanksinya dapat berupa:
• peringatan tertulis;
• pembatasan produk, layanan, atau kegiatan usaha;
• pembekuan produk, layanan, atau kegiatan usaha;
• pemberhentian pengurus;
• denda administratif;
• pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
• pencabutan izin usaha.
Untuk sejumlah pelanggaran ketentuan tersebut, denda administratif dapat dikenakan paling banyak Rp15 miliar.
Namun perlu ditegaskan: besaran Rp15 miliar tersebut bukan berarti otomatis dikenakan kepada BJB dalam perkara Tuti. Sanksi hanya dapat dikenakan apabila OJK menemukan adanya pelanggaran dan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagaimana dengan Penalti Pelunasan Dipercepat?
Keberadaan penalti pelunasan dipercepat tidak otomatis berarti bank melanggar hukum.
Jika biaya tersebut memang disepakati dalam perjanjian kredit dan telah diinformasikan secara jelas kepada nasabah, maka keberadaannya harus dinilai berdasarkan kontrak serta ketentuan yang berlaku.
Namun jika ternyata terdapat perbedaan antara angka yang ditagihkan dengan formula dalam perjanjian, atau informasi mengenai biaya tersebut tidak diberikan secara jelas sebelum kontrak ditandatangani, maka persoalan tersebut patut diperiksa lebih lanjut.
Karena itu, publik tidak cukup hanya mendengar kalimat:
“Ada di dalam perjanjian.”
Yang perlu dibuka adalah:
Pasalnya mana?
Rumusnya bagaimana?
Bunga berjalan yang digunakan berapa?
Periode penghitungan bagaimana?
Dan dari mana angka sekitar Rp31 juta tersebut berasal?
Dana Asuransi Sekitar Rp24 Juta Juga Harus Terang
Persoalan kedua bahkan menyangkut angka yang tidak kecil.
Dalam pertemuan tersebut, muncul pembahasan mengenai dana asuransi yang disebut sekitar Rp24 juta.
Tuti mempertanyakan apakah dana tersebut telah dikembalikan dan, apabila benar telah dikembalikan, meminta kejelasan mengenai bukti transaksinya.
Maka dokumen yang relevan untuk diperiksa antara lain:
polis atau sertifikat asuransi, bukti pembayaran premi, ketentuan pengembalian premi, rekening koran atau mutasi rekening, tanggal transaksi, nominal pengembalian, serta dasar perhitungan.
Jika dana memang telah dikembalikan, bukti transaksi seharusnya dapat menjadi dasar verifikasi.
Jika belum dikembalikan, maka harus dijelaskan status dan mekanismenya.
Jangan biarkan persoalan Rp24 juta hanya berhenti sebagai pernyataan lisan.
UU Perlindungan Konsumen Ikut Menjadi Sorotan
Selain ketentuan OJK, persoalan ini juga bersinggungan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-undang tersebut memberikan kerangka perlindungan terhadap hak konsumen serta mengatur kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi dan menjalankan kegiatan usahanya secara bertanggung jawab.
Namun, penerapan ketentuan pidana dalam UU Perlindungan Konsumen tidak boleh dilakukan secara serampangan.
Tidak setiap perselisihan biaya kredit otomatis menjadi tindak pidana.
Harus dilihat terlebih dahulu apakah terdapat perbuatan yang memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Apabila suatu perbuatan terbukti memenuhi ketentuan pidana tertentu dalam UU Perlindungan Konsumen, Pasal 62 UU tersebut memuat ancaman pidana sesuai jenis pelanggarannya.
Karena itu, dalam kasus Tuti, fokus utama saat ini seharusnya adalah pembuktian dokumen, transparansi informasi, ketepatan perhitungan, serta mekanisme penyelesaian pengaduan.
Bank Wajib Menerima dan Menangani Pengaduan
Persoalan tidak harus berhenti di meja kantor cabang.
POJK 22 Tahun 2023 mengatur kewajiban PUJK untuk menerima, mencatat, dan mendokumentasikan pengaduan konsumen.
Setiap kantor PUJK juga wajib menerima pengaduan yang diajukan konsumen.
Dengan demikian, apabila Tuti secara resmi mengajukan pengaduan, proses tersebut seharusnya memiliki jejak administrasi dan nomor registrasi, sehingga dapat ditelusuri.
Jika tidak tercapai kesepakatan dalam penanganan pengaduan oleh pihak PUJK, konsumen dapat menyampaikan pengaduan kepada OJK sesuai kewenangannya atau mengajukan sengketa kepada LAPS Sektor Jasa Keuangan maupun pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku.
Jika Terbukti Ada Pelanggaran, OJK Punya Instrumen Sanksi
Dalam kerangka POJK 22 Tahun 2023, pelanggaran tertentu dapat dikenai sanksi administratif berjenjang, mulai dari peringatan tertulis hingga pembatasan atau pembekuan kegiatan usaha, pemberhentian pengurus, denda administratif, pencabutan izin produk/layanan, bahkan pencabutan izin usaha, tergantung jenis pelanggaran dan ketentuan yang dilanggar.
Karena itu, persoalan Tuti layak diuji melalui jalur resmi.
Bukan untuk menghakimi bank.
Bukan pula untuk langsung menyatakan nasabah benar.
Tetapi untuk memastikan:
Siapa yang memiliki dasar dokumen paling kuat?
Siapa yang dapat membuktikan angka paling akurat?
Dan apakah seluruh proses sudah memenuhi prinsip pelindungan konsumen?
Tuti: “Saya Bukan Tidak Mau Bayar”
Tuti menegaskan bahwa dirinya tidak sedang berusaha menghindari kewajiban.
Pokok kredit dan kewajiban yang memang harus dibayar, menurutnya, siap diselesaikan.
Yang dipersoalkan adalah penalti pelunasan dipercepat dan kejelasan dana asuransi.
“Kalau pokok dan bunga memang kewajiban saya, saya siap. Yang saya pertanyakan adalah penalti dan dana asuransi. Jelaskan dasar hukumnya, dasar perhitungannya, dan buktinya.”
Pernyataan tersebut menjadi inti dari sengketa.
Sebab jika semua angka benar, tidak ada alasan untuk tidak menjelaskannya secara terbuka.
Publik Kini Menunggu Jawaban BJB
Jika penalti sekitar Rp31 juta memang sah dan sesuai perjanjian, tunjukkan klausulnya.
Jika perhitungannya benar, tunjukkan rumusnya.
Jika dana asuransi sekitar Rp24 juta telah dikembalikan, tunjukkan bukti mutasinya.
Jika ada ketentuan pengembalian premi, jelaskan mekanismenya.
Dan jika nasabah memang telah diberikan informasi lengkap sejak awal, tunjukkan bukti bahwa informasi tersebut telah disampaikan dan dipahami.
Di sisi lain, Tuti juga harus siap menerima hasil pemeriksaan apabila ternyata dokumen menunjukkan bahwa biaya tersebut memang telah disepakati dan dihitung sesuai ketentuan.
Akan Dibawa ke OJK
Fahmi Abdul Qodir, Ketua DPC LSM ELANG MAS Kabupaten Karawang yang mendampingi pengawalan persoalan tersebut, menyatakan akan meminta penjelasan lebih lanjut.
Apabila diperlukan, persoalan akan diteruskan melalui mekanisme pengaduan resmi kepada OJK.
Langkah tersebut menjadi penting agar persoalan tidak berhenti pada perdebatan antara nasabah dan petugas bank.
Publik tidak membutuhkan drama. Publik membutuhkan dokumen.
BJB tidak cukup hanya mengatakan “ada aturannya”.
Nasabah juga tidak cukup hanya mengatakan “saya tidak tahu”.
Keduanya harus diuji melalui bukti.
Rp31 Juta: Sekedar Penalti atau Ada Persoalan Transparansi?
Pada akhirnya, kasus ini bukan hanya tentang angka Rp31 juta.
Ini tentang kepercayaan nasabah terhadap lembaga perbankan.
Jika semuanya sesuai kontrak, jelaskan.
Jika perhitungannya benar, buktikan.
Jika dana asuransi telah dikembalikan, tunjukkan jejak transaksinya.
Namun jika ditemukan kekurangan informasi, kesalahan perhitungan, atau persoalan lain dalam pelaksanaan perjanjian, maka penyelesaian harus dilakukan sesuai mekanisme hukum dan perlindungan konsumen.
Kini pertanyaan besarnya:
Rp31 juta itu benar-benar penalti yang transparan dan sesuai kontrak, atau ada bagian yang masih harus diuji?
Dan satu pertanyaan lain yang tak kalah penting:
Dana asuransi sekitar Rp24 juta itu sebenarnya sudah kembali ke nasabah atau masih menunggu penjelasan?
Dokumen harus dibuka. Rumus harus dijelaskan. Mutasi harus dibuktikan. Dan hak konsumen harus dipastikan.
Penulis: Alim