Surabaya — Kepercayaan publik terhadap perbankan milik negara kembali diuji. Dugaan skandal kredit fiktif senilai Rp2,9 miliar yang melibatkan oknum pegawai Bank BUMN di Surabaya bukan sekedar kasus biasa, ini alarm keras tentang rapuhnya integritas di dalam institusi strategis negara.
Informasi yang dihimpun dari Lembaga Koordinasi Pemberantasan Korupsi dan Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia (LKPK-PANRI) Jawa Timur mengungkap pola yang tidak sederhana. Modus yang digunakan disebut rapih, sistematis, dan diduga kuat melibatkan manipulasi data untuk “mengakali” sistem internal bank, baik di tingkat cabang hingga pusat.
Bejo Suhendro dari LKPK-PANRI menyebut kasus ini bukan sekedar kelalaian administratif, melainkan tindakan yang secara sadar merampok keuangan negara.
“Ini bukan kesalahan teknis. Ini tindakan terencana. Data fiktif digunakan untuk mencairkan kredit yang sebenarnya tidak pernah ada. Ini jelas merugikan negara,” tegasnya, Selasa (28/4/2026).
Nilai kerugian yang mencapai Rp2,9 miliar menjadi sorotan tajam. Angka ini dinilai hanya “permukaan” dari potensi kebocoran yang lebih besar. Bahkan, hasil penelusuran awal mengindikasikan kemungkinan praktik serupa terjadi di unit lain, sebuah dugaan yang, jika terbukti, bisa menjelma menjadi skandal sistemik.
“Kalau ini menjalar, ini bukan lagi kasus individu. Ini soal mentalitas dan sistem yang bermasalah. Uang rakyat dijadikan bancakan,” lanjut Bejo dengan nada keras.
Pernyataan tersebut langsung menyulut kritik publik terhadap kualitas pengawasan internal di tubuh perbankan BUMN. Bagaimana mungkin praktik kredit fiktif bisa lolos tanpa terdeteksi? Apakah ada pembiaran, atau bahkan keterlibatan pihak lain di dalam?
LKPK-PANRI pun mendesak aparat penegak hukum untuk tidak berhenti pada satu nama. Mereka menuntut pembongkaran menyeluruh hingga ke “akar jaringan”, termasuk kemungkinan adanya aktor intelektual di balik layar.
“Jangan hanya pelaku kecil yang dikorbankan. Bongkar semuanya. Siapa yang bermain, siapa yang membiarkan, semua harus dibuka,” tegasnya.
Desakan agar kasus ini segera dibawa ke pengadilan juga menguat. Transparansi dianggap menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat yang kian tergerus.
Kasus ini kembali membuka luka lama: korupsi di sektor strategis yang seharusnya menjadi benteng ekonomi negara. Jika lembaga keuangan milik negara saja bisa “dijebol dari dalam”, publik pun berhak bertanya, seberapa aman sebenarnya uang rakyat?
Apakah ini sekedar satu kasus yang kebetulan terungkap? Atau justru puncak dari praktik gelap yang selama ini tersembunyi rapih?